Meresahkan Masyarakat

Hukum Berat Pelaku Penyebar Hoax Penculikan Anak 

Safari
Hukum Berat Pelaku Penyebar Hoax Penculikan Anak 
Polisi menangkap 4 orang tersangka penyebar hoaks penculikan anak.

Jakarta, HanTer – Polisi menangkap empat pelaku penyebar berita bohong atau hoax penculikan anak. Keempat pelaku berinisial EW, RA (33), DNL (21),dan JHS. Sejumlah kalangan mengapresiasi kinerja Bareskrim Mabes Polri yang berhasil menangkap empat pelaku tersebut. Untuk efek jera, pelaku hoax harus diberikan hukuman berat karena menimbulkan rasa takut di masyarakat, juga membuat panik orang tua.

Adapun para pelaku disangkakan dengan pasal 51 juncto pasal 35 Undang-Undang RI 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU RI Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan/atau pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana dengan ancaman paling lama 12 tahun dan denda paling banyak Rp 12 miliar.
Empat pelaku penyebar hoax tersebut ditangkap di tempat yang berbeda - beda. Saat ini keempat pelaku yang satu di antaranya perempuan telah ditahan Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Mabes Polri.

"Kami mengapresiasi langkap polisi menangkap para pelaku penyebar hoax. Ini langkah positif untuk menenengkan masyarakat. Penangkapan ini sebagai shock terapi untuk penyebar hoax. Makanya jangan main-main dengan membuat hoax," ujar Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Dr  Susanto MA kepada Harian Terbit, Jumat (2/11/2018). 

Susanto menuturkan, pemberitaan bohong adanya penculikan anak sudah memberikan dampak psikologis yang besar. Karena orang tua yang memiliki anak pada satuan pendidikan dibuat panik hingga rela menunggui anak sekolah setiap hari. Di antara orang tua juga ada yang terlibat pertengkaran di WA Grup karena kekhawatiran yang berlebihan. Adanya hoax penculikan anak menimbulkan pengawasan yang berlebihan pada orang tua dengan mengintimidasi, membentak, menekan, memaksa, dan mengatur secara ketat aktivitas keseharian anak atas nama ketakutan akan penculikan.

"Kondisi ini menimbulkan kegelisahan dan pembatasan yang ketat kepada anak dalam menjalankan aktivitas. Sehingga sosialisasi dan kehidupan tumbuh kembangnya tidak berjalan secara wajar," paparnya.

Sementara itu, Pendiri Sapa (Sahabat Perempuan dan Anak) Indonesia, Evie Permata Sari mengatakan, pembuat berita hoax sebenarnya ingin menimbulkan keresahan pada masyarakat. Namun masyarakat atau orangtua tidak perlu khawatir karena itu lakukan kebiasaan seperti biasa saja. Jangan percaya pada berita hoax meskipun itu penting untuk meningkatkan kewaspadaan pengamanan pada keluarga terutama anak. 

"Jangan terlalu menjadi panik atau over reaktif, klarifikasi setiap berita yang diterima maka itu pentingnya Informasi," jelasnya.

Efek Jera

Pengamat hukum dari Universitas Al Azhar Prof Suparji Ahmad mengatakan, penangkapan untuk pelaku penyebar hoax sebagai efek jera agar tidak ada lagi pihak - pihak yang menyebarkan hoax. Dengan penangkapan itu maka orang akan hati-hati dalam menyebar berita sehingga orang akan mempertimbangkan kebenaran serta dampaknya. 

"Penangkapan dapat dilakukan oleh polisi kepada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup," jelasnya.

Suparji menuturkan, mengingat penangkapan merupakan suatu upaya paksa dan akan mengekang kemerdekaan seseorang maka dalam penangkapan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan bertentangan dengan HAM. Khusus dalam kasus penculikan anak ada beberapa tahapan sebelum ditangkap.

Pertama, harus dibuktikan bahwa berita itu hoax sehingga ada dasar untuk menangkap bahwa mereka penyebar berita hoax. Kedua, ada bukti bahwa mereka pelaku penyebar hoax dan ada kejelasan tentang niat dari pelaku tersebut. Ketiga, ada unsur pidana dari perbuatan hoax tersebut. Para pelaku bjsa dikaitkan dengan pasal 15 UU No.1 tahun 1946.

"Sesuai ketentuan yang berlaku dalam KUHP maupun Perkap No.14 Tahun 2012 setelah ditangkap harus ada kejelasan statusnya apakah sebagai tersangka atau sebatas saksi," jelasnya.