Pemohon Uji UU Advokat Tidak Berkedudukan Hukum

zamzam
Pemohon Uji UU Advokat  Tidak Berkedudukan Hukum

Jakarta, HanTer - Mahkamah Agung (MA) berpendapat bahwa sejumlah anggota Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang mengajukan permohonan uji materi UU Advokat di Mahkamah Konstitusi (MK) tidak berkedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

 

"Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk disebut sebagai anggota Peradi, karena Peradi yang mana yang tengah diperjuangkan oleh para pemohon untuk menjadi wadah tunggal organisasi advokat," jelas Jimmy di Gedung MK Jakarta, Rabu.

 

Jimmy mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan mewakili MA selaku pihak terkait dalam uji materi UU Advokat.

 

Jimmy kemudian menjelaskan pada saat ini terdapat tiga kelompok Peradi yang sedang bersengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan dua nomor perkara.

 

Secara garis besar dalam dua gugatan tersebut, masing-masing "kelompok Peradi" mengaku dan bertindak sebagai "Peradi yang sah" dengan melakukan rekrutmen anggota termasuk penyelenggaraan Pendidikan Khusus Profesi Advokat.

 

"Dengan demikian, karena kisruh internal Peradi dan sengketa di Pengadilan Negeri masih berlangsung, para pemohon sama sekali tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara a quo, apalagi untuk mendefinisikan frasa 'organisasi advokat' menjadi Peradi sebagaimana yang dimaksud para pemohon," jelas Jimmy.

 

Sebelumnya dalam sidang pendahuluan para pemohon menyatakan tidak mendapat kepastian hukum akan organisasi advokat yang sah dan konstitusional untuk melaksanakan wewenang yang diatur dalam UU Advokat.

 

Frasa "organisasi advokat" yang diatur dalam Undang-Undang Advokat dinilai para pemohon bersifat multitafsir.

 

Sifat multitafsir tersebut dinilai Mahkamah dapat mengakibatkan pihak-pihak tertentu seperti Kongres Advokat Indonesia (KAI), dan Perhimpunan Advokat Republik Indonesia (Peradri), atau Mahkamah Agung memberi tafsiran berbeda atau tafsiran lain yang inkonstitusional karena tidak sesuai dengan original intent atau tujuan teleologis pembentukan norma frasa "organisasi advokat" yang diatur dalam Undang-Undang Advokat.

 

Menurut para pemohon, hal itu dapat dijelaskan dengan adanya tafsir dari KAI terkait organisasi advokat yang berhak melaksanakan wewenang yang diatur dalam Undang-Undang Advokat adalah Kongres Advokat Indonesia. 

#uji   #materi   #uu   #advokat