Gugatan Gerindra Dikabulkan

Pemilu 2019, Jangan Ada Diantara Kita

Sammy
Pemilu 2019, Jangan Ada Diantara Kita
Ilustrasi

Jakarta, HanTer - KPU DKI Jakarta diminta untuk transparan dalam Pemilihan Umum (Pemilu) nanti. Pasalnya, Komisi Informasi Publik (KIP) DKI telah memutuskan agar enam angka di belakang pada Nomor Induk Kependudukan (NIK) bisa dibuka secara terbatas sehingga bisa digunakan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2019.

"Karena esensi perjuangan kita adalah meminta KPU agar transparan dalam hal daftar pemilih dalam Pemilu kali ini. Dengan dikabulkannya gugatan ini merupakan penghargaan bagi demokrasi. Artinya, KIP memberikan ruang dalam transparansi berdemokrasi," ujar Ketua Badan Advokasi DPD Gerindra DKI, Yupen Hadi, usai menjalani sidang KIP DKI, di Jakarta, Selasa (30/10/2018).

Dia berharap, keputusan KIP DKI Jakarta ini menular ke berbagai daerah lainnya yakni dengan tidak ditutupnya beberapa digit nomor di belakang NIK dan NKK.  "Sehingga stakeholder merasa nyaman dalam menjalankan pemilu nanti. Karena tidak ada dusta diantara kita," jelasnya.

Dia menegaskan, amar putusan KIP DKI Jakarta menetapkan bahwa informasi tersebut adalah terbuka tapi terbatas. Namun, ucapnya, batasannya tidak bisa ditetapkan secara sepihak oleh KPU, tapi harus melibatkan partai politik dan stakeholder lainnya.

Ketua KPU DKI Jakarta, Betty Epsilon mengaku akan mempelajari terlebih dahulu atas putusan KIP DKI Jakarta itu. Menurutnya, KPU RI telah memutuskan bahwa NIK dan NKK tidak terbuka dan ditutup sebagian untuk pemilu nanti.

"Nanti kita telaah dulu apa yang sudah dibacakan tadi oleh pimpinan sidang. Saya pelajari dan konsultasikan dengan mereka yang ahli," ucapnya.

NIK dan NKK

Adapun daftar pemilih dinilai merupakan jantung pemilu. Karena itu, KPU DKI didesak mengikuti putusan KIP untuk membuka enam angka di belakang NIK dan NKK.

Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) DKI Muhamad Taufik, meminta, KPU DKI menjalankan putusan KIP membuka enam digit angka NIK dan NKK. Sebab, hingga saya ini pihaknya kesulitan membaca NIK dan NKK dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).

"Itu kan data yang mestinya dibuka. Kenapa mesti ditutup. Nah, putusan KIP akan berdampak baik untuk pemilu 2019," kata Taufik di Seknas Prabowo-Sandi, di Jalan Hoscokroaminoto, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (30/10/2018).

Menurutnya, NIK itu angka tunggal sehingga tidak bisa ditutupi. KPU DKI tidak ada alasan tak menjalankan putusan KIP sebagai lembaga negara.

"Jika NIK dan NKK enam angka di belakang tak dibuat, kami akan terus melakukan gugatan. Kami, akan bawa ke Dewan Kehormataan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sebab, ini cikal bakal kecurangan," ungkap Taufik.

Wakil Ketua DPD Gerindra, Ahmad Sulhy, menambahkan, putusan KIP tersebut menjadi penting dalam mewujudkan pemilu yang demokratis. Sebab, ada sekitar 1.27 juta pemilih yang identitasnya bermasalah berdasarkan temuan internal.

"Gerindra DKI mencatat, ada 1.243.896 data pemilih invalid dan 27.178 pemilih ganda pada data Pemilu 2019 di Jakarta. Totalnya 1,271,074 pemilih bermasalah. Ini, berdasarkan penelusuran data KPU DKI yang kami lakukan," jelasnya.

"Kalau total pemilih Jakarta pada Pemilu 2019 mencapai 7,2 juta pemilih, maka pemilih bermasalah jumlahnya cukup besar. Artinya, pemilihan yang demokratis sesuai harapan kita bersama cuma pepesan kosong," imbuhnya mengingatkan.

Karenanya, Gerindra berharap, KPU melaksanakan putusan KIP tersebut. "Sehingga, kita semua secara bersama-sama dapat mendorong terwujudnya pemilihan yang demokratis, tanpa memenggal hak konstitusional warga untuk memilih," tandas Sulhy.