Masyarakat: Usut Pertemuan  Ketua KPK-Bupati Tapteng 

safari
Masyarakat: Usut Pertemuan  Ketua KPK-Bupati Tapteng 

 

Jakarta, HanTer - Ratusan masyarakat tergabung
Gerakan Masyarakat (Gema) Tapanuli Tengah (Tapteng) mendesak pimpinan KPK mengusut tuntas pertemuan Ketua KPK Agus Rahardjo dengan Bupati Tapteng Bachtiar Sibarani, terindikasi pelaku suap mantan Ketua MK Akil  Mochtar.

Dalam aksinya depan Gedung KPK, Jumat (26/10/2018), massa membawa poster Ketua KPK dan Bupati Tapteng. 
 
Aksi ini merupakan kali kedelapan yang digelarnya untuk menanyakan apakah KPK mengenal "Pelaku Hantu" dalam proses 
hukum di KPK. Tujuh aksi sebelumnya digelar pada aksi I 12 Juni  2015, ke II 6 Agustus 2015, ke III 16 April 2018,  ke IV 26 April 2018,  ke V 9 Mei  2018, ke VI 16 Mei 2018 dan ke VII 9 Agustus 2018.

Koordinator aksi, Joko Pranata Situmeang mengatakan, dalam hukum dikenal dengan ajaran penyertaan  atau DEELNEMING yaitu suatu peristiwa pidana yang pelakunya lebih dari satu orang. Ajaran penyertaan mengelompokkan pelaku tersebut menjadi 4 bagian : 1. Menyuruh Melakukan, 2. Melakukan, 3. Membantu Melakukan,  4. Menggerakkan. Apapun kedudukan para pelaku dalam peristiwa pidana tersebut, mereka tetap diminta pertanggungjawabannya secara Hukum Pidana. 

Hal berbeda terjadi dalam  perkara Tindak Pidana Korupsi di KPK yang terdafar dalam Register Perkara Nomor :
11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst tanggal 11 Mei 2015, dalam perkara Raja Bonaran Situmeang. Dlam perkara tersebut Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya  pada Hal 107 s/d hal 109 menyatakan : “Bahwa pemberian uang itu dilakukan melalui perantaraan orang lain, dalam hal ini adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani 
/Subur Effendi dan Hetbin Pasaribu dengan mentransfer uang tersebut ke rekening CV. Ratu Samagat.

Menurutnya adanya transfer itu juga diakui Bakhtiar  Ahmad Sibarani pada hal 16 s/d hal 23  dalam Register Perkara Nomor No. 11/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst menerangkan bahwa yang mmelakukan pertemuan dengan M. Akil Mochtar adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani yang menerima uang dari Hetbin Pasaribu/Juang Pasaribu dan yang mentransfer uang ke Rekening : CV Ratu  Samagat baik melalui Bank 
Mandiri cab. Cibinong dan Bank Mandiri cab. Depok adalah Bakhtiar Ahmad Sibarani.

"Begitu terang benderangnya peranan Bakhtiar Ahmad Sibarani dalam perkara ini. Namun walaupun telah berulang kali di demo dan Raja
Bonaran juga sudah memberikan pernyataan mendukung KPK untuk melanjutkan penyidikan lanjutan dalam perkara ini, tapi KPK tidak juga menetapkan Bakhtiar Ahmad Sibarani 
sebagai tersangka dalam perkara ini," tegasnya di Jakarta, Jumat (26/10/2018).

Oleh karena, sambung Joko, hal ini menjadi pertanyaan. Padahal Bakhtiar Ahmad Sibarani merupkan inisyator dalam perkara tersebut. Apakah KPK mengenal istilah Pelaku Hantu yakni Pelaku yang tidak dapat diminta 
pertanggungjawabannya, tapi gentangan dan menjadi Bupati di Tapanuli Tengah. Padahal selama ini KPK ingin membersihkan Pemerintahan dari pelaku koruptif tapi kenapa tidak juga mentersangkakan Bakhtiar Ahmad Sibarani.

"Jika selama ini KPK sibuk mengejar bahkan mengintai pelaku korupsi untuk segera 
ditersangkakan, kok yang sudah di depan mata dan pasti ditinggalkan begitu saja, tapi mengejar
yang tidak pasti," tanyanya.

Pertanyaan ini membawa GEMA TAPTENG melakukan penelusuran dan ditemui fakta bahwa 
pada hari Sabtu tanggal 14 Juli 2018 Ketua KPK Agus Rahardjo melakukan pertemuan 
dengan Bakhtiar Ahmad Sibarani di Kota Madya Padang Sidempuan. Padahal Ketua KPK mengetahui Bakhtiar adalah pihak yang berpotensi sebagai tersangka karena pada tanggal 4 april 2018 GEMA TAPTENG sudah melaporkan Bakhtiar 
 ke KPK. 

"Menurut kami Ketua KPK sudah melanggar Kode Etik sebagai Pimpinan KPK.
Jika pertemuan di Padang Sidempuan tersebut tidak menjadi penghalang untuk mentersangkakan Bakhtiar maka pasti KPK akan segera 
mentersangkakannya," jelasnya.

Joko menilai, jika KPK tidak segera 
mentersangkakan Bakhtiar berarti pertemuan Agus Rahardjo dengan Bakhtiar  adalah 
untuk memberikan perlindungan maka ajaran Deelneming harus ditambah satu bagian lagi yaitu pelaku hantu 
yakni pelaku yang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya namun gentayangan.