Pemerintah: Aturan Dana Kampanye Tak Perlu Diatur

danial
 Pemerintah: Aturan Dana Kampanye Tak Perlu Diatur

Jakarta, HanTer - Direktur Litigasi Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM, Ninik Hariwanti, mengatakan tanpa perlu pengaturan mengenai dana kampanye, baik Pemerintah dan KPU telah mengetahui besaran dana kampanye yang dimiliki oleh pasangan Capres-Cawapres.

"Pada saat pasangan calon tersebut mendaftarkan diri menjadi calon presiden dan wakil presiden menyerahkan daftar kekayaan yang dimilikinya sebagai salah satu syarat, sehingga tanpa perlu pengaturan mengenai dana kampanye, kita telah mengetahui dana yang dimiliki oleh pasangan calon tersebut," jelas Ninik di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Ninik mengatakan hal tersebut ketika memberikan keterangan selaku perwakilan Pemerintah dalam sidang uji materi Pasal 326 UU 7/2017 terkait aturan dana kampanye di MK.

"Meskipun tidak diberi pembatasan terhadap besarannya (dana kampanye), namun tetap menjadi tanggung jawab pasangan calon dan tetap harus mencantumkan identitas yang jelas, serta wajib dicatat dalam pembukuan khusus dana kampanye," ujar Ninik.

Bahwa pembukuan dana kampanye pemilu akan diaudit oleh kantor akuntan publik dan disampaikan kepada KPU untuk kemudian hasil pemeriksaan dana kampanye pemilu tersebut diumumkan melalui papan pengumuman di KPU dan melalui laman khusus dalam jaringan, jelas Ninik.

Selain itu, Ninik menjelaskan transparansi sumber sumbangan dana kampanye dan pola pengeluaran dana kampanye pemilu dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Maka pemilih tidak hanya akan mengetahui siapa saja yang berkontribusi dan kontribusinya kepada peserta pemilu, tetapi juga akan mengetahui penggunaan dana tersebut," jelas Ninik.

Permohonan uji materi ini diajukan oleh tiga orang warga negara Indonesia yaitu Dorel Almir, Abda Khair Mufti, dan Muhammad Hafidz.

Pada sidang pendahuluan, para pemohon menyatakan pihaknya merasa berpotensi akan dirugikan hak konstitusionalnya dengan berlakunya Pasal 326 UU Pemilu, terkait tidak adanya pengaturan mengenai batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden.

Ketiadaan pengaturan batasan pemberian dana kampanye untuk pemilu tersebut dinilai pemohon berpotensi menimbulkan penyumbang yang tidak diketahui asal usulnya (fiktif), dengan cara memberikannya secara langsung kepada salah seorang atau pasangan Capres-cawapres atau melalui perantaraan partai politik, sehingga berpotensi menimbulkan politik uang.

Oleh sebab itu, para pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 326 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dana kampanye untuk pemilu Presiden dan Wakil Presiden yang berasal dari perseorangan mencakup pasangan Capres-cawapres tidak boleh melebihi Rp85 miliar, sementara yang berasal dari kelompok mencakup partai politik atau gabungan partai politik tidak boleh melebihi Rp850 miliar.

#UU   #Pemilu