Rizal Ramli : Ada Oknum Pejabat Kecanduan Impor Pangan

Safari
Rizal Ramli : Ada Oknum Pejabat Kecanduan Impor Pangan
Rizal Ramli usai membuat aduan dugaan korupsi impor pangan

Jakarta, HanTer - Ekonom Rizal Ramli mengaku prihatin dengan kondisi Indonesia sebagai negara tropis yang harusnya bisa menghidupi rakyatnya tanpa impor pangan dari negara lain. Karena negara tropis lainnya seperti Thailand, Vietnam, Kamboja,  Brazil dan Argentina menjadi lumbung pangan dunia. Brazil dan Argentina menjadi negara eksportir terbesar kedelai, gandum, gula dan sapi. Thailand, Vietnam, Kamboja juga menjadi negara pengekspor beras terbesar.

"Harusnya Indonesia sebagai negara tropis bisa menjadi eksportir pangan terbesar di dunia. Kenapa Indonesia sampai hari ini belum bisa juga jadi mangkok pangan Asia. Bahkan untuk memberikan makan bangsa sendiri susah," ujar Rizal Ramli usai melapor adanya dugaan korupsi impor pangan ke Komisi Pemberantaaan Korupsi (KPK), Jakarta, Selasa (23/10/2018).

Menurutnya ada tiga faktor yang menyebabkan Indonesia selalu menjadi negara pengimpor pangan. Pertama, tidak ada strategi - strategi besar agar Indonesia menjadi lumbung pangan dunia atau Asia. Kedua, Indonesia terlalu fokus dalam masalah teknologi yang memang penting seperti irigasi, pest control, hama, dan lainnya. Tapi justru malah melupakan kebijakan harga yang menguntungkan petani agar nasibnya bisa sejahtera dan makmur.

"Padahal di Jepang, Taiwan, Korea, dipastikan setiap petani panen maka akan diuntungkan. Karena mereka ada  kebijakan harga yang pro petani. Sementara di Indonesia tidak pernah ada," paparnya.

Ketiga, sambung Rizal, ada oknum pejabat Indonesia yang kecanduan impor atau import addictive. Akibatnya,  pejabat Indonesia sangat doyan sebagai candu impor. Apalagi setiap kali impor pangan ada rente atau keuntungan yang besar yang dinikmati oleh importir dan oknum pejabat. Akibat rente tersebut maka nilai impor kali ini lebih besar sejak 2015 atau pasca terungkapnya impor sapi yang melibatkan petinggi Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Nilai dari kejahatan korupsi PKS itu tidak ada artinya dibandingkan patgulipat dugaan korupsi impor pangan hari ini. Karena kalau impornya normal - normal saja tetap ada yang diuntungkan dari impor tersebut," jelasnya.

Rizal mengungkapkan, kejahatan korupsi impor pangan kali ini lebih besar karena jumlah impor pangan saat ini dilebihkan jumlahnya. Contohnya,  impor garam dilebihkan menjadi 1,5 juta ton. Akibatnya petani garam menjadi sedih karena garam hasil panennya tidak ada yang membeli. Selain garam, jumlah impor gula juha dilebihkan menjadi 1,2 juta ton dan beras dilebihkan menjadi 1 juta ton. Sehingga membuat nasib petani semakin sengsara.

"Memang ada kasus-kasus yang membuat impor diperlukan yakni kalau ada kelangkaan bahan pangan. Tapi dalam beberapa kasus terakhir ini bukan kelangkaan bahan pangan tapi kelangkaan yang diada-adakan. Ada rekayasa kelangkaan. Sehingga ada keharusan impor lebih banyak lagi yang merugikan petani dan konsumen," tegasnya.

Atas rekayasa kelangkaan pangan tersebut, sambung Rizal, maka diminta 
KPK yang telah menerima laporan dugaan korupsi impor pangan untuk fokus 2 hal. Pertama, terkait kerugian keuangan negara jika yang membeli bahan pangan tersebut adalah  negara atau lembaga negara. Kedua, kerugian ekonomi negara. Contohnya garam diimpor sebanyak 1,5 juta ton sehingga membuat petani dirugikan karena garam yang diproduksinya tidak ada yang membeli.

"Jika 1,5 juta ton dikali Rp2 ribu maka ada Rp3 triliun. Demikian juga dengan gula dan beras. Total minimum Rp24 triliun yang dihabiskan untuk memperkaya petani di Thailand atau pun di Vietnam. Seandainya uang itu tidak dipakai impor maka bisa beli gula, garam dari petani. Terbayang tidak itu uang Rp24 triliun maka petani kehidupannya akan lebih baik," urainya.

"Jadi kami minta KPK tidak hanya fokus soal kerugian negara  dalam arti sempit tapi juga kerugian ekonomi negara dan itu memang masuk dalam pasal 2 UU Tipikor. Ada kategori bahwa bisa ditindak seandainya ekonomi negara itu mengalami kerugian," tambahnya.

Bayu Efendi, satu di antara puluhan advokat yang mendampingi Rizal Ramli mengatakan, dalam laporan dugaan korupsi impor pangan ke KPK, pihaknya telah menyerahkan beberapa bukti. Di antara bukti yang diserahkan adalah 
laporan audit BPK dari tahun 2015 - 2017 semester I dan beberapa pernyataan - pernyataan berita dari kementerian terkait yang diduga adanya pelanggaran prosedur dalam proses impor pangan.

"Maka kami minta agar KPK menindaklanjuti laporan tersebut guna memberikan kabar baik untuk petani. Karena banyak sekali pelanggaran prosedur di dalam menentukan impor dan prosesnya. Kami gembira pimpinan KPK, Ibu Basaria Panjaitan berterima kasih atas laporan ini dan mereka ingin mengetahui lebih detail adanya tindakan korupsi impor pangan," jelasnya.

#Rizal   #Ramli   #KPK   #Korupsi   #Pangan