Surat Wakalah Beredar di Medsos

Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur

Safari
Tolak Dana Haji untuk Infrastruktur
Ilustrasi Ibadah Haji

Jakarta, HanTer— Adanya surat wakalah yang harus ditandatangani dengan membubuhkan materai oleh calon Jemaah haji saat akan membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran awal (BPS), viral di media sosial. Disebutkan, aturan itu dimaksudkan agar jemaah merelakan uangnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur. Namun Kementerian Agama membantah hal ini.

Pengamat kebijakan publik dari Institute for Strategic and Development Studies (ISDS) M Aminuddin mengatakan, informasi tersebut perlu diverifikasi terlebih dahulu berdasarkan UU Informasi publik. Jika benar dipergunakan tidak sesuai UU Haji maka umat Islam wajib gugat pemerintah untuk melindungi hak- haknya.

"Jika benar maka kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggunakan dana haji untuk proyek infrastruktur melanggar Undang-undang karena bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji," ujar Aminuddin kepada Harian Terbit, Jumat (19/10/2018).

Menurutnya, biaya pengelolaan ibadah haji untuk kemasalahatan umat Islam adalah kegiatan pelayanan ibadah haji, pendidikan dan dakwah, kesehatan, sosial keagamaan, ekonomi umat, serta pembangunan sarana dan prasarana ibadah. Di luar itu bisa maka penggunaan dana haji bisa dikatakan ilegal termasuk digunakan untuk proyek infrastruktur.

"Itu (penggunaan dana haji untuk proyek infrastruktur) adalah tindakan penguasa melawan hukum," tegasnya.

Sukarela

Sementara itu, pengurus Pusat Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (PP IPHI), Mahrus Em. Al’ab mengatakan, hari-hari ini pendelegasian wewenang atau ‘wakalah’ dalam pengelolaan dana haji tiba-tiba ramai dibicarakan masyarakat dan memicu kekhawatiran calon haji. Ini bermula dari sikap seorang calon jemaah haji yang tidak terima dipaksa menandatangani surat perjanjian bermaterai agar menyetujui akad wakalah saat menyerahkan dana awal untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji.

 

Menurut Mahrus, ini bukan akad yang seharusnya disyaratkan suka-rela, tetapi lebih mirip ‘penodongan’ yang diresmikan. Benarkah? Secara leksikal (lughah) dalam literatur fikih muamalah klasik maupun kontemporer menyebut wakalah semakna dengan kata ‘hifzh’ (menjaga), al-dhamah (tanggungan), mewakilkan, mendelegasikan, memberikan mandat (‘tafwidh’ ) dan i’timad (bersandar).

Makna operatif wakalah dapat dicermati dalam pengertian gramatikal, bahwa wakalah terjadi jika seseorang meminta kepada pihak lain agar menjadi wakilnya dalam mengelola sesuatu. Pendelegasian wewenang seperti ini diatur dalam syarat dan ketentuan harus sesuai dengan ketentuan syariah.

Dasar pemberlakukan wakalah, ujar Mahrus,  tercantum jelas dalam Alquran antara lain QS Al-Baqarah 283, sejumlah hadis shaheh dan ijma ulama. Dalam kehidupan sehari-hari, Rasulullah SAW sering mewakilkan kepada orang lain untuk berbagai urusan. Diantaranya adalah membayar hutang, mewakilkan penetapan had dan membayarnya, mewakilkan pengurusan harta benda dan lain-lain.

Dia me ngemukakan, dalam selembar kertas perjanjian atau sighat (kalimat dalam akad mewakilkan) yang disodorkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) melalui pihak atau petugas bank penerima setoran haji (BPS) kepada calon jemaah haji, tertulis point-point yang diminta persetujuan.

Secara keseluruhan akad mengandung klausul bahwa jemaah yang membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)/BPIH Khusus memberikan kuasa/wakalah kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

  1. penuh ini sebenarnya sejak beberapa tahun lalu sudah dibunyikan dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Disebutkan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari jemaah haji pada kas haji melalui Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH. Secara lebih spesifik, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2014, mengatur bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus “disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji”.

Kewajiban menandatangani akad wakalah diperlukan untuk memastikan jemaah bersedia dananya dikelola oleh BPKH karena jika tidak ada akad wakalah, maka dana akan menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola BPKH, padahal sejak Januari 2018, dana haji secara penuh dikelola BPKH.

Dimanakah masalah krusialnya? Bukankah selama ini dana haji juga ditempatkan dalam bentuk sukuk dan investasi lainnya? Dalam penelitian tesis Sifwatir Rif’ah tentang sukuk dana haji, bahkan disimpulkan penempatan dana haji menjadi penyambung nyawa atau darah segar bank-bank syariah yang sedang bergeliat. Simbiosis mutualis ini juga menguntungkan sehingga ‘nilai manfaat’ yang dihasilkan dapat digunakan untuk menutup biaya-biaya tidak langsung (indirect cost) dalam operasional haji, sehingga BPIH stabil di kisaran Rp35-an juta sejak 10 tahun terakhir padahal biaya aslinya sudah di kisaran Rp55-an juta.

Dibantah

Sekretaris Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, Ramadhan Harisman, memastikan bahwa tidak ada klausul penggunaan dana haji untuk pembangunan infrastruktur pada formulir akad wakalah yang harus ditandatangani jemaah saat mendaftar.

"Memang ada akad wakalah yang harus ditandatangani, tapi tidak ada klausul tentang infrastruktur," tegas Ramadhan di Jakarta, Rabu (17/10/2018).

Penegasan ini merespons informasi yang viral di media sosial tentang adanya surat wakalah yang harus ditandatangani dengan membubuhkan materai oleh calon Jemaah haji saat akan membayar setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) di Bank Penerima Setoran awal (BPS). Disebutkan juga bahwa aturan itu dimaksudkan agar jemaah merelakan uangnya digunakan untuk pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo.

Menurut Ramadhan yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pengelolaan Dana Haji Kemenag, akad wakalah ini diatur dalam Pasal 6 ayat (2) UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Di situ, disebutkan bahwa setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dibayarkan ke rekening atas nama BPKH dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari Jemaah Haji pada Kas Haji melalui BPS BPIH.

Secara lebih spesifik, lanjut Ramadhan, pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2018 tentang pelaksanaan UU Nomor 34 Tahun 2018, mengatur bahwa pembayaran setoran awal BPIH dan/atau BPIH Khusus disertai dengan pengisian dan penandatanganan formulir akad wakalah oleh jemaah haji. Adapun ketentuan mengenai jenis, format, dan persyaratan akad wakalah diatur dengan Peraturan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji).

Dalam format akad wakalah tersebut, memang ada klausul yang menyatakan bahwa jemaah yang akan membayar setoran awal BPIH/BPIH Khusus memberikan kuasa/wakalah kepada BPKH untuk mengelola seluruh dana yang dibayarkan sebagai setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus serta nilai manfaat dari pengelolaan tersebut sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang berlaku dari waktu ke waktu.

"Namun, tidak ada pernyataan dalam format akad wakalah tersebut yang secara eksplisit menyatakan bahwa dana setoran awal BPIH yang dibayar Jemaah digunakan untuk pembiayaan infrastruktur," tandasnya.