Kasus Suap Proyek Meikarta-Lippo Group, KPK Jangan Lemah Usut Semua yang Terlibat

Sammy/Safari
Kasus Suap Proyek Meikarta-Lippo Group, KPK Jangan Lemah Usut Semua yang Terlibat
Menko Bidang Maritim Luhut B Panjaitan dan CEO Lippo Group, James Riady hadir di acara topping off atau pemasangan atap bangunan sebagai tanda berakhirnya proses konstruksi kepada 2 tower di kota baru Meikarta, Cikarang, Jawa Barat, Minggu (29/10/2017)

Jakarta, HanTer - Gencarnya publikasi dan promosi rumah hunian idaman Meikarta serta kontroversi rencana awal pembangunan, berujung ditahannya Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin, dan sejumlah orang lainnya. KPK juga menangkap Dir.Ops Lippo Group Billy Sindoro sebagai pemberi suap. Mereka tersandung dikegiatan pengurusan izin proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi yang diduga terjadi penyuapan.

Adapun Wakil Ketua KPK, Laode M Syarif di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (15/10/2018), telah meningkatkan status penanganan perkara ke penyidikan dengan sembilan orang sebagai tersangka dari kedua pihak yakni aparat sipil negara dan Lippo Group.

Terkait hal itu, Ketua Presidium Pergerakan Andrianto menyatakan adanya aroma korupsi di mega proyek Meikarta yang ditandai oleh penetapan tersangka KPK pada sejumlah pejabat Kabupaten Bekasi dan Lippo Group.

"Jelas apa yang terjadi pada proyek Meikarta tidak saja bermasalah di pelaksanaan aturan namun sangat dimungkinkan adanya intervensi kekuasaan yang kemudian melanggar aturan. Ini jelas tidak mendidik dan sangat merugikan konsumen dan publik," terang Andrianto di Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Andrianto menambahkan, KPK harus bertindak adil dalam masalah Meikarta tersebut. Dan, tidak berhenti pada ditersangkakannya Bupati Kab Bekasi serta staff Lippo. Menurutnya, KPK harus berani usut juga Luhut Binsar Pandjaitan dan James Riady, pemilik Lippo group.

"Dulu Menko Maritim Luhut Binsar Pandjaitan yang meresmikan groundbreaking serta bilang bahwa izin Meikarta tidak masalah, fakta izin sekarang bermasalah. Kemudian Lippo dalam aktivitasnya sering merasa sok kuasa, terbukti salah satunya muncul masalah di Mekarta. Dulu pernah terjadi kasus suap dengan KPPU, sekarang terjadi lagi, artinya sudah sistemik yang dilakukan Lippo," kenang Andri mengingatkan.

Dia meminta agar KPK jangan lemah. “Jangan karena James Riady dekat dengan kekuasaan lalu KPK sungkan mengusut James pemilik Lippo group. Cara-cara Lippo harus diganjar sebagai bentuk kejahatan korporasi," tegas Andri.

Harus Dibekukan

Sementara itu Direktur Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, dengan adanya OTT KPK terhadap pejabat dan pihak Meikarta maka terkuak ada suap dalam perizinan proyek tersebut.

"Artinya untuk memuluskan perizinan agar tak terhambat di birokrasi kabupaten Bekasi, terjadi kasus suap. Dengan sejumlah pihak yang menjadi tersangka dalam suap perizinan proyek Meikarta maka diminta kepada KPK untuk mengembangkan kasus tersebut," ujar Uchok kepada Harian Terbit, Senin (15/10/2018).

Menurutnya, jika proyek Meikarta tidak sesuai dengan tata ruang Bekasi maka pemerintah Bekasi untuk segera membekukan proyek tersebut seperti reklamasi pantai Jakarta yang saat ini telah dihentikan Pemprov DKI Jakarta.

Koordinator Investigasi CBA Jajang Nurjaman juga mengatakan, diharapkan OTT oleh KPK di Kabupaten Bekasi tidak hanya menghasilkan tangkapan kecil. Tetapi ada target yang lebih besar lagi dari upaya KPK untuk memberantas korupsi di wilayah penyangga Jakarta. Apalagi OTT KPK terkait suap kepada pejabat negara dalam hal perizinan mega proyek Meikarta.

"Sudah menjadi rahasia umum, ada yang ganjil dalam mega proyek Meikarta ini. Kita juga dikagetkan dengan fakta bahwa 500 hektar tanah di Kabupaten Bekasi sudah dikuasai oleh pengembang dan akan dibangun mega proyek Meikarta oleh Lippo Group," ujarnya.

Jajang menyebut, pihak Lippo Group dengan pedenya akan membangun kota Baru di Kabupaten Bekasi, padahal belum dapat izin mulai dari Bupati sampai Gubernur. Diharapkan OTT KPK di Bekasi bisa membuka tabir di balik mega proyek Meikarta yang seolah-olah tak tersentuh.

Menurutnya,  Pemkab Bekasi harus bekukan proyek Meikarta (distop), karena sudah ditemukan suap , pembangunan kota Meikarta tak sesuai dengan tata ruang.

Menyayangkan

Terkait hal itu, Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menyayangkan masalah hukum yang terjadi pada proyek Meikarta.

"Kalau memang ada masalah ya hukum berlaku. Tapi ini memang ya, kita sayangkan kok sampai jadi begitu," kata Luhut saat ditemui awak media di Kantor Kemenko Kemaritiman, Jakarta, Selasa (16/10/2018).

Kendati menyayangkan peristiwa yang terjadi, Luhut tetap meminta KPK untuk bertindak sesuai dengan tupoksinya dan menjalankan penindakan sesuai undang-undang.

"Ya, saya kira biarkan aja diproses hukum berjalan. Tapi proyek itu proyek kan bagus dan bahwa ada masalah teknis seperti di dalam biar diselesaikan secara hukum aja ya," imbuh Luhut.

Namun demikian, apa yang terjadi pada Meikarta saat ini bertolak belakang dengan pernyataan Luhut hampir setahun silam. Kala itu, Luhut yang menghadiri prosesi tutup atap atau topping off dua menara Meikarta milik Lippo Group dengan yakin mengatakan bahwa proyek Meikarta tidak bermasalah.

Luhut memastikan semua perizinan dan kepemilikan tanah atas Meikarta tidak ada masalah. "Saya tanya Pak James (Riady) mengenai semua masalah perizinan dan kepemilikan tanah. (Dia jawab) semua tidak ada masalah," kata Luhut, 29 Oktober 2017 lalu.

Dalam kesempatan sama, Luhut menekankan agar masyarakat tidak cepat berburuk sangka terhadap proyek Meikarta.

"Saya melihat betapa Pak James mempertaruhkan reputasi Lippo untuk membangun kawasan yang sudah dipersiapkan selama 20 tahun," tambah dia.

Pasalnya, KPK telah menetapkan 9 orang tersangka dalam kasus suap terkait izin proyek Meikarta.

Mereka adalah Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro, lalu Konsultan Lippo Group, Taryudi, Konsultan Purnama, Fitra Djaja Purnama, serta pegawai Lippo Group, Henry Jasmen. Sementara pihak penerima suap adalah Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin.

Selain Neneng, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Bekasi Jamaludin, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bekasi, Sahat MJB Nahar, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Bekasi Dewi Tisnawati, dan Kepala Bidang Tata Ruang PUPR Kabupaten Bekasi, Neneng Rahmi juga ditetapkan sebagai tersangka.