Tony: Jangan Gara-gara Pandemi, Demokrasi Mati

Alee
Tony: Jangan Gara-gara Pandemi, Demokrasi Mati
Pengamat politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid

Jakarta, HanTer - Pengamat politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid mengatakan, belakangan ini segala bentuk protes yang melibatkan massa dilarang, dihalang-halangi dan dihambat karena alasan pandemi dan melanggar protokol kesehatan. 

“Klise! Karena penghadangan massa juga sering terjadi sebelum pandemic,” kata Tony, Jumat (20/11/2020).

Akhir-akhir ini, PSBB diperketat. Kapolri bahkan memberhentikan dua Kapolda, yaitu Kapolda Metro Jaya dan Kapolda Jawa Barat. Juga dua kapolres, yaitu kapolres Jakarta Pusat dan Kapolres Bogor. 

Mendagri juga memberi instruksi bahkan mengancam akan memecat kepala daerah yang membiarkan terjadinya kerumunan di wilayahnya. 

“Publik bertanya, mengapa mendadak semua pejabat bicara PSBB diperketat? Bukannya selama ini program "New Normal" yang dielu-elukan dan dipercaya sebagai malaikat penolong? Kepala daerah yang berupaya untuk menerapkan PSBB ketat dikritik dan diberi peringatan. Dituduh menghambat pertumbuhan ekonomi yang sedang berupaya dinormalkan. Mengapa sekarang berbalik?” ujarnya.

Dipilih Rakyat

Anies Baswedan, Gubernur DKI yang dari awal konsen untuk usulkan karantina wilayah dan PSBB ketat, justru selalu menghadapi penolakan. Sekarang, ketika kerumunan terjadi dimana-mana, Anies justru dipanggil Polda Metro Jaya karena dicurigai membiarkan kerumunan. Bahkan Mendagri menyinggung soal pemecatan. 

Mendagri pun akhirnya mengeluarkan instruksi No 6 Tahun 2020 mengenai kewajiban kepala daerah menerapkan protokol kesehatan. Apakah instruksi ini bisa dijadikan dasar pencopotan kepala daerah? Tidak! Urusan kepala daerah tetap mengacu pada UU No 23 Tahun 2014.

Dalam UU No 23/2020 tersebut, ujar Tony, kepala daerah dipilih oleh rakyat, dan hanya rakyat yang bisa mencabut mandatnya. Bukan presiden, apalagi mendagri. Rakyatlah, melalui perwakilan di DPRD, yang bisa memberhentikan bupati, walikota dan gubernur. 

“DPRD harus cukup alasan jika ingin melakukan impeachmen. Dan alasan itupun akan diuji di Mahkamah Agung (MA). Di MA ini, kepala daerah diberi hak untuk melakukan pembelaan. Prosesnya panjang, dan bisa lebih dari setahun,” paparnya.

Dia mengemukakan, presiden hanya bisa memberhentikan "sementara" kepala daerah kalau ada usulan dari DPRD dalam hal kepala daerah menjadi terdakwa dengan ancaman pidana minimal lima tahun. Terjerat kasus korupsi, terorisme atau makar misalnya. Namun, jika tak terbukti di pengadilan, presiden wajib mencabut SK pemberhentiannya itu. Jadi, papar Tony gak bisa main instruksi aja dan ancam kepala daerah. 

Menurutnya, publik membaca, semua ini akibat satu sebab, yakni Kepulangan Habib Rizieq. Habib Rizieq dikhawatirkan akan terus melakukan konsolidasi massa. Ini sungguh terkesan sangat politis. Tapi pendekatannya seringkali menggunakan pasal-pasal dalam hukum pidana. Karena, pendekatan hukum ini terbukti memang sangat ampuh dan efektif. 

“Fokusnya pada Habib Rizieq. Kerumunan apapun, asal tidak terkait Habib Rizieq, selama ini bebas, aman dan tidak memiliki konsekuensi hukum. Parade Merah Putih di Banyumas, Ulang Tahun Ulama di Pekalongan, rombongan ke KPUD di Solo, pengajian dan walimahan di berbagai tempat, selama ini bebas. Giliran Habib Rizieq, aturan mulai diberlakukan. Bahkan sangat ketat,” paparnya.

Selama ini, sambungnya, dengan dalih protokol kesehatan dan aturan PSBB, pemerintah punya alasan untuk kendalikan pengerahan massa. Kalau sifatnya hanya untuk menghindari kerumunan, ini baik dan memang harus dilakukan. 

“Dengan catatan, pertama, ini harus berlaku untuk semua. Tanpa kecuali. Tidak tebang pilih. Mesti adil. Namun, jika ini hanya berlaku untuk mereka yang kontra dan kritis terhadap pemerintah, itu sama saja pembunuhan demokrasi,” ungkap Tony.

Kedua, lanjutnya, kewajiban menjalani protokol kesehatan tidak lantas boleh dimanfaatkan pemerintah, atau juga DPR untuk membuat aturan dan kebijakan tanpa melibatkan aspirasi rakyat. 

Dia berpendapat, alasan bahwa rakyat gak boleh berkumpul karena pandemi, tapi banyak kebijakan yang dibuat tanpa memperhatikan aspirasi dan kepentingan rakyat, itu sama saja pembunuhan demokrasi dalam bentuk lain. Nampaknya, rakyat telah merasakan mati surinya demokrasi selama ini. Apalagi jika setiap aspirasi yang muncul harus berhadapan dengan ancaman pidana. 

“Jangan sampai hukum yang semestinya dibuat untuk melindungi negara dan rakyat justru berubah fungsi jadi musuh demokrasi. Hal ini mesti segera dievaluasi. Jangan gara-gara pandemi, demokrasi mati, dan pemerintah membuat kebijakan semua hati,” papar Tony.