Mendagri Tidak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Safari
Mendagri Tidak Bisa Asal Copot Kepala Daerah

Jakarta, HanTer - Pernyataan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian akan memberikan sanksi pemberhentian kepada kepala daerah jika melanggar undang-undang termasuk aturan tentang pembatasan sosial dipersoalkan sejumlah kalangan.

Pengamat komunikasi politik dari Universitas Esa Unggul, Jakarta, Jamiluddin Ritonga mengatakan, berbekal Instruksi Protokol Kesehatan (Prokes dari) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tidak cukup kuat untuk.mencopot kepaka daerah. Karena mencopot kepala daerah tidak semudah itu. Apalagi kedudukam kepala daerah juga dipilih secara langsung oleh rakyat. 

"Kepala daerah itu dipilih langsung oleh rakyat. Karena itu, tidak ada logikanya Mendagri bisa mencopot kepala daerah hanya mengacu pada Instruksi Prokes Mendagri," ujar Jamiluddin Ritonga kepada Harian Terbit, Kamis (19/11/2020).

Jamiluddin menilai, jika pencopotan kepala daerah tetap dilakukan, maka artinya negara ini sudah tidak lagi berdasarkan hukum atau konstitusi. Pencopotan kepala daerah yang melanggar Prokes juga jelas bertentangan dengan amanat UUD 45. Sehingga wacana mencopot kepala daerah sebaiknya dihentikan karena bakal menimbulkan kegaduhan.

"Itu (pencopotan kepala daerah) hanya membuat kegaduhan di mana-mana, yang akan membuat distabilitas nasional terganggu," jelasnya.

Menurutnya,  pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terkait kerumunan massa di Petamburan Jakarta oleh polisi kemarin karena terkait politik. "Nuansa politisnya sangat kuat. Sebab, kasus terjadinya kerumunan banyak terjadi di banyak daerah tapi didiamkan," tandasnya.

Jokowi

Sementara itu Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, jika kepala daerah diperiksa polisi  karena adanya kerumunan maka Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga bisa diperiksa Mabes Polri akibat terjadinya demo menolak Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Pemeriksaan terhadap Jokowi agar ada rasa keadilan bagi semua. 

“Agar keadilan tegak di Indonesia, setelah Anies diperiksa Polda Metro Jaya. Selanjutnya Mabes Polri harus memeriksa Presiden Jokowi dalam kasus kerumuman massa demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja,” kata Muslim Arbi, Kamis (19/11/2020). 

Menurut Muslim, Jokowi yang menjadi penyebab demo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. “Kalau Jokowi membatalkan Omnibus Law UU Cipta Kerja tentunya tidak ada demonstrasi secara massif di berbagai daerah. Faktor penyebabnya dari Jokowi,” paparnya.

Muslim menilai, pemanggilan Anies oleh Polda Metro Jaya sangat politis untuk menekan Gubernur DKI Jakarta. “Klarifikasi di Polda Metro Jaya sampai 9 jam seperti orang yang akan dijadikan tersangka,” ungkapnya. 

Muslim memaparkan, cara rezim Jokowi terhadap orang yang berseberangan dengan pemerintah sangat tidak etis dan bisa memunculkan kemarahan rakyat. “Rezim Jokowi terlalu kasar dalam menghadapi orang maupun kelompok yang berseberangan dengan pemerintah,” jelasnya.

Ahli hukum tata negara Refly Harun juga menyebut jika aturan yang diterapkan kepada Anies Baswedan, maka seorang presiden pun bisa terkena tindak pidana usai Gubernur DKI Jakarta saat ini terancam hukuman satu tahun penjara.  

Asal Copot

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik mengharapkan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian tidak asal copot kepala daerah termasuk Gubernur Anies Baswedan sebelum dicari tahu terlebih dahulu letak kesalahannya.

"Saya tidak tahu apa boleh mencopot gubernur karena mengabaikan kerumunan atau protokol kesehatan. Kan mesti dicari dulu letak kesalahannya. Saya kira Mendagri nggak main asal copot aja," kata Taufik.

Menurut Taufik, Instruksi Mendagri tidak bisa digunakan untuk menjatuhkan sanksi terhadap Anies setelah terjadinya kerumunan massa Rizieq Shihab di Petamburan hari waktu lalu karena instruksi tersebut keluar setelah kejadian di Petamburan pada 10 dan 14 November 2020. "Instruksi kan tidak bisa berlaku surut," kata Taufik.

Taufik menyebutkan bahwa harus ada diskusi dari para ahli hukum tata negara terkait instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengenai pencopotan kepala daerah yang tak taat protokol kesehatan.

"Saya kira harus ada diskusi mendalam para ahli hukum tata negara. Kan ada syarat-syarat tertentu untuk mencopot gubernur. Saya kira ada UU, karena itu harus ada diskusilah," kata Taufik saat dihubungi di Jakarta, Kamis, dilansir Antara.

Instruksi

Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian merespons terjadinya kerumunan massa di daerah akhir-akhir ini. Tito menerbitkan instruksi penegakan protokol kesehatan (prokes) kepada kepala daerah untuk mengendalikan virus corona (COVID-19).

Berkaitan dengan beberapa daerah yang terjadi kerumunan besar akhir-akhir ini dan seolah tidak mampu menanganinya, maka Mendagri mengeluarkan instruksi tentang penegakan prokes.

"Saya sampaikan kepada gubernur, bupati dan wali kota untuk mengindahkan instruksi ini karena ada risiko menurut UU. Kalau UU dilanggar, dapat dilakukan pemberhentian. Ini akan saya bagikan, hari ini akan saya tanda tangani dan saya sampaikan ke seluruh daerah," ujar Tito.

Tito meminta seluruh kepala daerah menaati segala peraturan perundang-undangan, termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

"Kalau kita lihat UU Nomor 12 Tahun 2012 yang diubah jadi UU No 15 Tahun 2019 tentang peraturan perundang-undangan, di antaranya termasuk peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, itu termasuk ketentuan peraturan perundang-undangan dan, kalau itu dilanggar, sanksinya dapat diberhentikan sesuai dengan Pasal 78," kata Tito.