Ramai-ramai Tolak Kenaikan Tarif Tol Japek

Sammy
Ramai-ramai Tolak Kenaikan Tarif Tol Japek

Jakarta, HanTer - Rencana kenaikan tarif Tol Jakarta-Cikampek (Japek) untuk truk mendapat berbagai reaksi keras dari berbagai kalangan.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah untuk menunda kenaikan tarif tersebut.

"YLKI minta agar kenaikan ditunda. Sampai pemerintah mampu mengendalikan pandemi Covid-19," kata Tulus di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Dirinya mengaku khawatir, jika kenaikan tarif tetap dilakukan, akan membebani masyarakat. Hal ini menyusul selama pandemi Covid-19, sebagian masyarakat berkurang penghasilannya dan bahkan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK).

Karena itu, dia meminta kenaikan tarif ditunda sampai kondisi perekonomian stabil dan dinamis.

Diketahui bahwa, PT Jasa Marga (Persero Tbk akan segera memberlakukan tarif Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated (Layang) yang terintegrasi dengan Jalan Tol Jakarta-Cikampek.

Adapun penerapan tarif baru jalan bebas hambatan ini direncanakan berlaku sebelum 12 Desember 2020 atau menjelang setahun beroperasinya Tol Layang Japek II (Elevated).

Sejak dioperasikan pada 15 Desember 2019 lalu, Jalan Tol Layang Jakarta-Cikampek masih belum dikenakan tarif hingga saat ini.

Dengan sistem integrasi, tarif Tol Jakarta-Cikampek naik sebesar Rp5.000 untuk kendaraan Golongan I dengan jarak terjauh dari sebelumnya Rp15.000 menjadi Rp20.000.

Selanjutnya, para pengguna jalan tol akan dikenakan tarif terintegrasi kedua ruas jalan tol tersebut berdasarkan pembagian wilayah sesuai dengan golongan kendaraan yang berlaku.

Patut Dipertimbangkan

Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, mengatakan, dengan kondisi pandemi Covid-19 yang terjadi di seluruh dunia dan membuat perekonomian melambat, tentunya patut menjadi bahan pertimbangan untuk naik atau tidaknya tarif tol.

"Saat ini kan bukan hanya Indonesia tapi dunia juga sedang dalam masa pandemi, ekonominya agak melambat. Jadinya ini bisa jadi bahan pertimbangan naik atau tidak atau ditunda, atau mungkin ada klasifikasi lainnya sehingga kalau langsung naik masyarakat belum bisa menerima semua. Saya pikir kondisi psikologis masyarakat juga harus dilihat," ucapnya di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Kendati begitu, ia mengatakan bahwa kenaikan tarif memang sesuai amanah Undang-Undang (UU) Jalan dan juga di PP, dimana kenaikan tarif dilakukan dalam dua tahun sekali.

Tujuan dari aturan itu untuk menarik investor karena jika tidak ada jaminan tarifnya naik maka investor juga tidak bisa memprediksi kapan akan dia lepas investasinya tersebut, yang berarti konsesinya akan hilang karena dalam kurun waktu tertentu jalan tol itu sudah dikembalikan kepada negara.

"Kenaikan ini memang tidak serta merta naik, tentunya harus melalui satu proses, ada mekanismenya. Jalan tol itu ada SPM (Standar Pelayanan Minimum) dari segi keamanan, kenyamanan, dan sebagainya dinilai oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Jika itu sesuai SPM maka berhak dapat kenaikan (tarif) dan jika tidak memenuhi syarat maka tidak akan naik," ujar Djoko.

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Danang Parikesit, berujar, setiap kenaikan tarif tol yang dilakukan pemerintah telah mempertimbangkan dua aspek, yakni sisi iklim investasi dan beban masyarakat.

"Pak Menteri (Basuki Hadimuljono, red) juga mengingatkan dua hal tersebut harus selalu diutamakan," tutur Danang di Jakarta, Kamis (19/11/2020).

Kenaikan tarif Tol Jakarta-Cikampek, Danang melanjutkan, juga telah melalui sosialisasi agar masyarakat dapat melakukan adjustment (penyesuaian diri).

#Tarif   #tol   #japek