Anak dan Mantu Jokowi Langgar Protokol Kesehatan, Tony: Kenapa Kepala Daerahnya Tak Dipanggil?

Alee
Anak dan Mantu Jokowi Langgar Protokol Kesehatan, Tony: Kenapa Kepala Daerahnya Tak Dipanggil?
Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid

Pengamat Politik dan Pemerhati Bangsa Tony Rosyid mengatakan, berbagai kasus pelanggaran terhadap protokol kesehatan telah banyak terjadi di berbagai wilayah, tapi Bareskrim Polri tidak memanggil kepala daerah tersebut. 

“Kapolda dan kapolresnya juga gak dicopot. Publik mempertanyakan tindakan ini. Ganjil!,” kata Tony. 

Misal di Solo dan Medan, kata Tony, rombongan yang mengantar Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution, anak dan menantu Jokowi mendaftar Cawalkot ke KPUD berkerumun. Banyak yang gak pakai masker. Mereka mengabaikan protokol kesehatan dan melanggar aturan PSBB. 

Hal ini diungkapkan sendiri oleh ketua Badan Pemenangan Pemilu PDIP Bambang Wuryanto. Bambang mengatakan bahwa "kerumunan yang ditimbulkan dari massa pendukung Gibran dan Bobby saat mendaftar ke KPU merupakan hal yang tak dapat dihindarkan"   ....ekspresi gembira suka bikin lupa bahaya, katanya lagi. (5/9)

Begitu juga Parade Merah Putih di Kabupaten Banyumas. “Ansor dan Banser mengerahkan 7.000 massa. Yaqult bilang 9.999 pasukan. Kegiatan parade ini mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Mungkinkah 7.000 atau 9.999 orang ini bisa menghindari kerumunan? Saat berbaris, mungkin bisa. Sebelum dan setelah acara? Apalagi saat mereka sedang menyantap lezatnya makanan yang dihidangkan,” papar Tony.

Demikian juga dengan kegiatan pengajian dan dzikir Habib Lutfi di Pekalongan Jawa Tengah. Sama dengan HRS, Habib Lutfi juga punya magnet sosial yang luar biasa besar. Tentu, setiap kegiatan yang Habib Lutfi adakan akan dihadiri oleh puluhan hingga ratusan ribu jama'ah. Mereka berkerumun dan terjadi juga pelanggaran terhadap protokol kesehatan. 

Banyak kegiatan-kegiatan lainnya yang dipastikan terjadi pelanggaran protokol kesehatan. Namun demikian, Kapolda, kapolres dan kepala daerah dimana pelanggaran itu terjadi, mereka tetap aman. “Tapi, jika Habib Rizieq Shihab (HRS) yang mengadakan kegiatan itu, para pejabatnya patut untuk was was,” ungkapnya.

Tony mengemukakan, ada rasa ketidakadilan disini. Pemerintah dianggap tebang pilih dalam bersikap. Ada perlakuan yang berbeda antara HRS dengan yang lain. 

Sikap pemerintah ini patut dikoreksi dan dikritik. Sebab, ketidakadilan berpotensi menimbulkan kecemasan dan ketegangan sosial.

“Jika kita bertanya: mengapa perlakuan terhadap HRS berbeda dengan yang lain? Mengapa dua Kapolda dan dua kapolres tempat dimana HRS mengadakan acara harus dicopot? Mengapa Anies Baswedan, Gubernur DKI dipanggil Bareskrim untuk klasifikasi acara HRS?,” Tanya Tony.

Jawabnya, lanjut Tony, HRS dianggap tokoh berbahaya. Karena itu, perlu dicegat langkahnya. Cara paling efektif adalah mendorong semua aparat kepolisian dan kepala daerah melarang dan menghalangi panggung HRS. Dengan dicopotnya dua Kapolda dan dua kapolres serta dipanggilnya gubernur DKI, ini akan jadi peringatan buat para Kapolda, kapolres dan kepala daerah yang lain. 

“Jika mereka tak mencegah kegiatan HRS, maka nasib mereka bisa jadi akan sama dengan dua kapolda dan dua kapolres yang dicopot. Kepala daerah yang nekat, tak menutup kemungkinan akan berurusan dengan Bareskrim,” papar Tony. Harian Terbit.