Pemanggilan Anies Oleh Polda Metro Dinilai Tidak Tepat dan Bentuk Ketidakadilan

Sammy
Pemanggilan Anies Oleh Polda Metro Dinilai Tidak Tepat dan Bentuk Ketidakadilan
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menemui massa aksi demo penolakan UU Cipta Kerja

Jakarta, HanTer - Pihak Polda Metro Jaya memanggil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan soal kerumunan massa di acara Habib Rizieq Shihab (HRS). Berbagai kalangan pun angkat suara menyikapi pemanggilan tersebut.

Kuasa hukum Front Pembela Indonesia (FPI) Aziz Yanuar, mengatakan, FPI mendukung dan siap mem-backup Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan diklarifikasi penyelidik Polda Metro Jaya. 

"Yang jelas kita support Pak Anies dan siap backup, karena Pemprov DKI sudah menjalankan tugasnya. Lucu bila dipermasalahkan seperti Kapolda Metro Jaya, Kapolres Jakpus. Kecuali Pak Anies tidak melaksanakan tugasnya," kata Aziz di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Adapun tugas yang dijalankan Anies sebagaimana dimaksud Aziz yaitu memberikan sanksi denda Rp50 juta terkait penyelenggaraan acara yang menimbulkan kerumunan di masa pandemi. Aturan tersebut, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Gubernur DKI Anies di masa Pembatasan Sosial Bersakala Besar (PSBB) Transisi. 

Sementara perihal urusan protokol kesehatan terkait kerumunan yang muncul kala acara yang digelar pihak Rizieq Shihab disebut sangat mengejutkan pihak Rizieq termasuk FPI. 

Aziz menyebutkan, adanya ketidakadilan dalam penegakan hukum terkait penindakan terhadap pelanggar protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19.

"Kami menyampaikan nyata bentuk ketidakadilan. Nyata terlihat karena berbagai kasus terkait pelanggaran COVID-19 dari dulu kasus konser, kasus Gibran beramai-ramai saat (mendaftar) bakal calon wali kota Solo. Pendukung banyak tapi tidak memperhatikan protokol kesehatan," kata Aziz.

"Tapi tidak ada yang kena sanksi, tidak ada yang kena denda, tidak ada yang dicopot kapolda dan kapolres. Hukum hanya diperuntukkan bagi Habib Rizieq, FPI dan bagi yang pro keduanya, tapi tidak berlaku di luar keduanya," sambung Aziz.

Terlebih, dalam peristiwa terkait kerumunan akhir pekan lalu di Petamburan, Jakarta, pihak Rizieq Shihab sudah menjalankan kewajibannnya dengan membayarkan denda atas protokol kesehatan yang dinyatakan Pemprov DKI melanggar aturan masa PSBB Transisi.

"Sanksi sudah diberikan gubernur yang dianggap menjadi tanggung jawab FPI, HRS dan sudah dibayarkan adminsitrasinya, apa (lagi) yang dipermasalahkan?. Sedangkan apa yang lain aman-aman saja," ungkapnya.

Tidak Proporsional

Disisi lain, ketidakpercayaan terhadap pemerintah dinilai dapat meningkat atas pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan oleh Polda Metro Jaya terkait pernikahan putri HRS yang dianggap abai protokol kesehatan Covid-19.

"Pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya membuat kelompok-kelompok yang awalnya netral makin curiga terhadap pemerintah sehingga meningkatkan ketidakpercayaan terhadap penguasa," kata Direktur Eksekutif Budgeting Metropolitan Watch (BMW) Amir Hamzah, di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Amir menilai, pemeriksaan Anies oleh Polda Metro Jaya memunculkan masalah baru. "Padahal yang dilakukan Anies melakukan pengawasan terhadap kegiatan pernikahan putri HRS di Petamburan dalam konteks admnistrasi pemerintahan," ungkapnya.

Ia menilai, Polda Metro Jaya sangat tidak proporsional dalam memeriksa Anies Baswedan terkait pertemuan dengan HRS yang disebutkan melanggar protokol kesehatan Covid-19 dan tidak bisa mencegah kerumunan massa dalam acara di markas FPI.

"Anies sebagai gubernur, segala tindakan mewakili adminstrasi pemerintahan, konteks kepala daerah sebagai pejabat publik termasuk menemui warganya harus dilihat di situ," ungkapnya.

Amir menyebutkan, UU No 30 tahun 2014 setiap kepala daerah sebagai pejabat publik tingkat nasional mempunyai tiga kewenangan. Pertama, kewenangan atributif yang diatur UUD 45, misalnya kepala daerah harus melindungi rakyatnya, wilayahnya, menciptakan keamanan.

“Kalau sikap Anies yang berkaitan dengan kegiatan HRS dianggap menyimpang dari aturan, maka bisa digugat melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Bukannya diperiksa oleh Kepolisian," terang Amir. 

Menegakkan Aturan

Penasihat Fraksi PKS DKI Jakarta, Abdurrahman Suhaimi, menilai bahwa Anies sudah menegakkan aturan. "Saya belum tahu (soal pemanggilan, red). Dan perihal itu (pemanggilannya, red). Cuma, Pak Anies sudah jalankan aturan yang ada," ujarnya di Jakarta, Senin (16/11/2020).

Adapun aturan yang dimaksud, terkait kerumunan yang sempat terjadi saat acara Habib Rizieq Syihab beberapa waktu lalu. "Itu yang saya dengar ada denda, jadi sudah dijalankan," ucapnya.

Suhaimi menilai, Anies telah menerapkan aturan dan proses yang benar. Dari surat imbauan oleh Wali Kota Jakarta Pusat, hingga pemberian sanksi Rp50 juta karena adanya pelanggaran protokol kesehatan.

"Itu kan pertama ada surat, ada denda, Pak Anies tidak pilih kasih, sesuai dengan aturan, didenda. Kan begitu," ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta ini.

Diketahui sebelumnya, Kadiv Humas Polri Irjen Argo Yuwono, mengatakan bahwa pihaknya akan memanggil sejumlah pihak, termasuk Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait adanya kerumunan dalam acara yang dilaksanakan Habib Rizieq Syihab. Pemanggilan Anies dan sejumlah pihak ini, untuk mengklarifikasi dugaan tindak pidana UU Kekarantinaan Kesehatan.