RUU Minuman Beralkohol: Penjual Didenda Rp1 Miliar, Peminum Penjara 2 Tahun

Harian Terbit/Alee
RUU Minuman Beralkohol: Penjual Didenda Rp1 Miliar, Peminum Penjara 2 Tahun

Baleg DPR berencana akan membahas Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) RUU itu diusulkan oleh 21 orang dari fraksi PPP, PKS, dan Gerindra.

Salah satu pasal dalam RUU tersebut mengatur sanksi pidana kepada peminum atau orang yang mengonsumsi Minol berupa pidana penjara maksimal dua tahun atau denda maksimal Rp50 juta.

Sementara itu para penjual minuman beralkohol dikenakan sanksi pidana berupa denda hingga Rp1 miliar. Ancaman hukuman itu juga berlaku bagi orang-orang yang memasukkan, menyimpan, serta mengedarkan minuman beralkohol di wilayah Indonesia.

 "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dipidana dengan pidana penjara paling sedikit (2) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)," bunyi pasal 19 RUU Larangan Minuman Beralkohol seperti dikutip dari draf yang diunggah perkumpulan ICJR, Kamis (12/11).

Sanksi juga diberikan kepada pihak yang memproduksi minuman beralkohol. Mereka diancam penjara 2-5 tahun atau denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar. Jika mengakibatkan kematian, hukuman ditambah 1/3.
Hukuman pidana juga disiapkan bagi konsumen. Orang yang mengonsumsi minuman beralkohol bisa dipenjara 3 bulan sampai 2 tahun atau denda Rp10 juta hingga Rp50 juta.

Sanksi pidana bagi konsumen bertambah jika mengganggu ketertiban umum dam mengancam kehidupan orang lain.

Hukuman penjara jadi 1-5 tahun atau denda Rp20 juta-Rp100 juta. Hukuman bertambah 1/3 jika berujung hilangnya nyawa seseorang. Meski begitu, ada pengecualian larangan minuman beralkohol. 

Hukum Cambuk

Sementara Front Pembela Islam meminta agar hukuman cambuk turut diberlakukan sebagai instrumen hukum dalam Rancangan Undang-undang Larangan Minuman Beralkohol (RUU Minol) yang tengah digodok DPR.

"FPI meminta pemerintah memberlakukan hukum cambuk bagi pelanggar UU Larangan Minuman Beralkohol agar memberikan efek jera kepada pemakainya," kata Ketua Umum FPI Ahmad Sobri Lubis dalam keterangan resmi yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (12/11).

Sobri memandang ajaran Islam memiliki ketentuan hukum dalam Alquran dan Hadis yang melarang mengonsumsi minuman beralkohol.

Salah satunya tertuang dalam Surat Al-Baqarah ayat 219 yang mengatakan bahwa khamar dan judi merupakan salah satu dosa besar.

"FPI menolak keras peraturan perundang-undangan yang melegalisasi minuman keras dalam bentuk apapun, baik UU, Peraturan Pemerintah, Perpres, Keppres, Permen hingga Perda," kata dia.

#RUU   #Minuman   #alkohol