Buruh Tegaskan Tetap Gelar Demo Tolak UU Ciptaker

Safari
Buruh Tegaskan Tetap Gelar Demo Tolak UU Ciptaker
Ilustrasi demo buruh

Jakarta, HanTer - kalangan buruh tergabung dalam berbagai elemen organisasi akan tetap mengawal judicial review di Mahkamah Konstitusi (MK) dan legislative review di DPR. Para buruh akan tetap melakukan aksi unjuk rasa di MK. 

Juru Bicara Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar Cahyono menegaskan, buruh sudah menyiapkan aksi demo lanjutan tahap kedua ketika proses sidang judicial review di MK mulai berjalan. Demo akan digelar di setiap sidang di depan Gedung MK di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. 

"Kami akan aksi setiap sidang," kata Kahar Cahyono, Selasa (10/11/2020).

Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), Elly Rosita Silaban juga menegaskan, pihaknya akan mengawal sidang gugatan judicial review atau uji materi UU Ciptaker di MK. Pengawalan sidang uji materi akan dilakukan KSBSI dengan menghadirkan saksi yang memahami UU Ciptaker seperti saksi ahli. Apalagi pada Jumat (6/11/2020) kemarin, pihaknya juga telah secara resmi mendaftarkan gugatan uji materi UU Ciptaker ke MK.

"Kita akan tetap unjuk rasa. Kami akan tetap melakukan aksi - aksi selama persidangan," ujar Elly kepada Harian Terbit, Selasa (10/11/2020).

Elly menjelaskan gugatan diajukan lantaran UU Ciptaker dinilai memangkas hak konstitusional buruh serta serikat buruh. Menurut dia, sejak Indonesia merdeka, baru kali ini undang-undang di bidang ketenagakerjaan justru merampas hak-hak dasar buruh. Hal tersebut diperparah dengan penyusunan hingga pengesahannya yang tanpa konsultasi bermartabat dengan kelompok buruh sebagai pemilik hak.

"Kami yakin, berdasarkan alasan-alasan, argumentasi hukum, fakta-fakta dan bukti-bukti yang kami sajikan dalam permohonan yang kami ajukan, MK sangat beralasan membatalkan UU Ciptaker," tegasnya.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa substansi UU Cipta Kerja yang disahkan oleh DPR bertujuan memperbaiki kehidupan pekerja dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu, menurut Jokowi, unjuk rasa atau demonstrasi yang dilakukan para buruh menolak UU tersebut terjadi akibat disinformasi dan terpengaruh hoaks. Presiden Jokowi kemudian menyarankan publik menggugat saja ke MK, jika tak sepakat dengan Omnibus Law UU Cipta Kerja.