Kepulangan Rizieq Ramai dengan Fitnah, Hoaks dan Ancaman 

Safari
Kepulangan Rizieq Ramai dengan Fitnah, Hoaks dan Ancaman 

Jakarta, HanTer - Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab direncanakan tiba di Indonesia, Selasa (10/11/2020). Namun tampaknya sejumlah pihak menyikapi kepulangan tokoh besar Indonesia tersebut dengan sikap negatif, salah satunya menuduh bahwa kepulangan Habib Rizieq dikarenakan tahu akan dideportasi. Juga ramai dengan hoaks, fitnah dan ancaman sejumlah kasus.

Aktivis Ahmad Khozinudin, S.H mengatakan, rencana kepulangan HRS pada Selasa (10/11/2020) memang meramaikan jagat politik tanah air. Namun pemerintah tak memposisikan diri sebagai negarawan yang mampu mengayomi segala bentuk perbedaan. Tidak heran, HRS diperlakukan secara spesial, bukan spesial disambut dengan penghormatan, namun dengan sejumlah ancaman kasus.

Pertama, Polri menyatakan bakal berkoordinasi lebih lanjut terkait dengan status kasus-kasus hukum yang kemungkinan masih menjerat HRS. Kedua, Kementerian Kesehatan menyatakan HRS saat tiba ke Indonesia dari Arab Saudi, harus dikarantina di rumah selama 14 hari. HRS juga wajib melakukan test PCR dengan hasil negatif. 

Ketiga, kepulangan HRS disambut dengan ujaran yang berpotensi menimbulkan fitnah dan pencemaran nama baik. Bahkan, terkategori menyebarkan berita bohong. Seperti dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD yang menuding HRS sempat tersandung pelanggaran hukum di Arab Saudi hingga harus dicekal. 

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh Abegebriel juga menyebut ada aib yang dilakukan HRS selama tinggal di Arab Saudi. Namun Agus tak mengungkapkan aib yang dilakukan HRS sesuai yang tercantum dalam layar kedua sistem komputer imigrasi Arab Saudi.

Mendiskreditkan

Direktur HRS Center Dr. Abdul Chair Ramadhan, SH MH, menegaskan Mahfud MD dan Agus Maftuh ingin mendiskreditkan HRS. Padahal kepulangan dan perjuangan HRS bersama rakyat, sepertinya bukan saja berdimensi nasional, namun juga regional dan bahkan berhubungan dengan geopolitik global.

“Menjadi wajar, adanya kekhawatiran pihak-pihak tertentu yang selama ini mewakili kepentingan negara asal (predicate state) dalam penguasaan ruang hidup (lebensraum),” jelas Abdul Chair, Minggu (8/11/2020).

Chair menyebut, tindakan negara yang direpresentasikan oleh Kepolisian RI, Kementerian Kesehatan, sikap Mahfud MD dan Dubes RI untuk Kerajaan Arab Saudi tak menunjukkan sikap dan wibawa Negara yang melindungi segenap rakyat dan berbahagia atas kembalinya salah seorang anak bangsa. Padahal, mayoritas rakyat diliputi kegembiraan dan kebahagiaan atas kabar kembalinya HRS.

Saat para pendukung HRS ingin menjemput langsung kedatangan HRS, narasi teror dan ancaman juga masih terus diedarkan. Sejumlah ancaman berdalih protokol pandemi hingga ancaman akan 'disikat' oleh Mahfud MD, menunjukkan betapa negara telah mempertontonkan kegagalan menjadi organ pengayom dan pelindung rakyatnya.

Sementara itu, Revolusi yang digaungkan HRS juga terus dipersoalkan. Padahal, istilah revolusi itu sendiri juga bukan prerogatif HRS. Jokowi, dalam sejumlah kampanye politik juga sering mendemonstrasikan revolusi mental sebagai tawaran untuk memperbaiki bangsa ini.

Narasi Revolusi Mental dan Revolusi Akhlak yang digaungkan HRS, nampaknya akan saling melakukan kooptasi untuk merebut hati umat. sayangnya, hati Umat telah bertaut dengan HRS. 

Kriminalisasi dan penangkapan sejumlah ulama, tokoh dan aktivis seperti Gus Nur, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, Anton Permana, Ali Baharsyah, menjadi bukti omong kosong revolusi mental yang dijajakan rezim. 

“Pada saat yang sama, rezim justru melindungi para penghina agama Islam, dengan tidak memproses hukum meskipun telah banyak aduan dari umat Islam. 

Membawa Kesejukan

Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengungkapkan harapannya soal kepulangan HRS ke Indonesia agar bisa membawa kesejukan. 

"Kepulangan itu islah yang membawa kesejukan dan stabilitas politik ke depan. Jadi, jangan ada lagi menuding-menuding yang macam-macam," ujarnya kepada wartawan di Jakarta,, Minggu (8/11/2020).

Ujang memaparkan, setelah 3,5 tahun menetap di Arab Saudi, Rizieq direncanakan kembali ke Indonesia pada Selasa, 10 November 2020. Ada banyak isu yang ditujukan kepada pemerintah selama Rizieq di Arab Saudi, seperti pemerintah mencekal Rizieq, pemerintah tidak ingin Rizieq pulang, namun Ujang menegaskan tudingan itu tidak pernah terbukti.

"Sedari awal pemerintah beberapa kali mengatakan tidak pernah menghalang-halangi kepulangan Rizieq ini," tuturnya.

Selain itu, Ujang melanjutkan bahwa proses penyambutan kepulangan HRS ke Indonesia jangan sampai membuat masalah baru dalam upaya mengurangi penyebaran COVID-19, seperti pengumpulan massa sebaiknya dihindari. Ujang mengakui, HRS merupakan sosok ulama yang dicintai pendukungnya. Namun dibenci oleh kelompok yang dikritiknya. 

"Banyak yang mendukung. Sekaligus juga banyak yang benci. Sebagai manusia biasa, memiliki kelebihan juga kekurangan," paparnya.

Direkayasa

Sebelumnya, anggota DPR RI Bukhori Yusuf mengatakan ada yang aneh dengan kehebohan kasus hukum HRS yang tiba-tiba ramai diungkit lagi oleh segelintir orang pasca-kabar kepulangan imam besar Front Pembela Islam (FPI) tersebut pada 10 November 2020.

Anggota Komisi VIII DPR RI itu mengaku khawatir bila ada yang mempersoalkan lagi kasus hukum tersebut karena sampai saat ini tuduhan tersebut tidak terbukti kebenarannya. Untuk itu, Bukhori meminta pemerintah menjamin keselamatan dan keamanan Rizieq Shihab setibanya di Indonesia.

“Sudah seharusnya Rizieq berhak dan bisa pulang ke Tanah Air sebagaimana warga negara Indonesia yang lain. Sebab, hingga hari ini tidak ada delik yang sah yang menyatakan beliau terbukti bersalah atas kasus hukum yang pernah dituduhkan padanya,” kata Bukhori.

Anggota Badan Legislasi DPR RI itu khawatir sederet perkara hukum yang pernah menjerat imam besar FPI ini kembali direkayasa oleh pihak yang tidak senang terhadap keberadaannya dalam rangka membunuh karakter dan menjatuhkan martabat Rizieq sebagai ulama yang dikenal kritis.

“Dengan mencermati sejumlah kasus hukum yang pernah ditudingkan padanya, saya justru memandang bahwa ada indikasi upaya kriminalisasi terhadap dirinya sehingga membuatnya terpaksa hijrah untuk sementara waktu ke Arab Saudi. Keputusan hijrah inilah yang saya pandang sebagai keputusan bijak untuk mengantisipasi benturan horizontal antara simpatisannya dengan aparat sehingga berpotensi menimbulkan kerugian yang jauh lebih besar,” kata Bukhori.

Lebih lanjut, politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyambut positif kepulangan ulama tersebut ke Tanah Air. Ia meyakini bahwa kegembiraan atas kabar kepulangannya tersebut tidak hanya dirasakan oleh dirinya saja, melainkan juga dirasakan oleh umat Islam lain di Tanah Air.