Salah Tulis di UU Ciptaker Memalukan, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Pratikno

Sammy
Salah Tulis di UU Ciptaker Memalukan, Presiden Jokowi Diminta Evaluasi Pratikno

Jakarta, HanTer - Kesalahan penulisan pada UU Ciptaker yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), menimbulkan kritik dari berbagai pihak. Kuat dugaan, kesalahan tersebut dari pihak Sekretaris Negara.

Ketua Jokowi Mania (JoMan), Immanuel Ebenezer, menegaskan, Pratikno harus tanggung jawab terkait kesalahan tersebut.

"Ini bukan sekadar kesalahan penulisan. Ini memalukan buat Istana karena terjadi lagi. Sejatinya Sekretaris Negara adalah wajah presiden. Karena apapun yang dikerjakan harus hati hati dan penuh prinsip-prinsip kehati-hatian. Jangan sampai ada kesalahan. Apalagi ini sangat memalukan," kata pria yang akrab disapa Noel di Jakarta, Kamis (5/11/2020).

Salah satu aktivis 98 ini mengatakan, pastinya Jokowi akan disalahkan lagi. Semua mata akan tertuju ke beliau. Padahal menurutnya, yang salah anak buahnya. Hanya karena tidak teliti dan tidak tegas.

"Jangan sampai ada produk hukum yang sedang menjadi sorotan terus bermasalah di adminitrasi. Belum lagi subtansinya yang mengundang perdebatan di publik," tegas Noel.

Noel mengatakan, seharusnya Pratikno bicara di depan publik dan mengakui kesalahannya. "Lebih bagus mundur. Lebih terhormat. Daripada salah terus," ucapnya.

Menurut Noel, ada 2 kesalahan penulisan yang terjadi, pasal 6 di halaman 6 dan pasal 53 ayat 5 halaman 757. Kesalahan tulis ini telah membuat isi kedua pasal tersebut menjadi ambigu secara substansi dan menimbulkan prasangka dan kegaduhan baru.

Kesalahan penulisan ada di pasal 6. Di bagian tersebut menyebutkan, 'Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 huruf a meliputi, "ada empat huruf, a sampai d, yang menjabarkan apa saja peningkatan ekosistem".

Yang menjadi permasalahan, ternyata dalam Pasal 5 yang dirujuk oleh Pasal 6 tidak memiliki ayat tambahan apapun. Tidak ada ayat 1 huruf a seperti yang dirujuk pada Pasal 6.

Kesalahan kedua, terdapat pada Pasal 53 Bab XI mengenai Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan untuk Mendukung Cipta Kerja, bagian kelima tentang izin, standar, dispensasi, dan konsesi, yang ada di halaman 757. 'Ayat 5 pasal itu harusnya merujuk ayat (4), tapi ditulisnya ayat (3),'.

Harus Dievaluasi

Anggota Komisi VI DPR RI Deddy meminta Sekretariat Negara segera berbenah terkait naskah UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Jokowi. Pasalnya, sudah berkali-kali Presiden dan pemerintah menjadi bulan-bulanan publik akibat kualitas kerja yang buruk Sekretariat Negara.

"Saya berharap agar Presiden segera melakukan evaluasi terhadap Sekretariat Negara. Pak Mensesneg Pratikno harus segera menyusun ulang timnya agar kejadian yang sama tidak terulang di masa depan," kata Deddy 

Sebagaimana diketahui, Pemerintah melalui Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengakui adanya kesalahan redaksional dalam naskah final UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden beberapa waktu lalu.

Deddy juga menilai, kualitas kerja, keamanan, dan efektivitas Sekretariat Negara patut dipertanyakan dan dievaluasi sebab sering mempermalukan Presiden, dan DPR RI.

"Kita tidak boleh menganggap remeh masalah seperti ini, harus ada yang bertanggung jawab dan menerima konsekuensi dari kejadian ini," katanya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)  tersebut mengatakan, tim yang bertanggungjawab terhadap sebuah naskah UU sebelum ditandatangani Kepala Negara, harusnya terdiri dari orang-orang terbaik di bidang hukum, bahasa, dan substansi.

"Aneh kalau belum sempurna lalu diberikan kepada Presiden untuk ditandatangani. Soeharto memerintah selama 32 tahun dan banyak UU lahir selama periode itu, tetapi baru di era sekarang seorang Presiden menjadi bulan-bulanan publik akibat kualitas kerja Sekretariat Negara yang bermutu rendah. Ini tidak boleh terulang lagi," terang Deddy.

Deddy meminta Presiden segera melakukan evaluasi menyeluruh dan segera menyusun ulang perangkat-perangkat pendukungya baik di Kemensetneg, KSP, maupun SKP. Pasalnya, Presiden hanya punya waktu dua tahun lagi untuk menuntaskan programnya secara efektif.

"Sekarangpun sudah terlihat beberapa menteri yang lebih memikirkan bagaimana menaikkan posisi tawar menghadapi Pemilu 2024 dari pada mengerjakan tugas utamanya. Bisa dibayangkan bagaimana kinerja beberapa menteri yang punya hasrat tinggi untuk Pilpres 2024, dua tahun menjelang Pemilu nanti," pungkasnya. 

#UU   #Ciptakerja   #omnibuslaw   #presiden   #jokowi   #dpr