Tiga Hari Paling Menentukan Dalam Independensi Jurnalisme Senayan

Danial
Tiga Hari Paling Menentukan Dalam Independensi Jurnalisme Senayan
Ketua AJI, Abdul Manan

Jakarta, HanTer - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam hal ini, Kesetjenan DPR RI dan/atau organ di dalamnya, dikritik keras oleh Aliansi Jurnalis Independen (AJI), sebuah organisasi pers yang "disegani" di tanah air karena keteguhannya dalam hal independensi.

Ketua AJI, Abdul Manan, menilai ada 'intevensi' terhadap urusan internal organisasi Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP), menyusul terbitnya surat bernomor PG848/BP.01/10/2020 yang mengundang Wartawan Parlemen untuk menghadiri gelaran Pemilihan Pengurus Wartawan KWP periode 2020-2022 atau Pilkapres dalam istilah jurnalis Senayan, pada 3-5 November 2020 di Bogor.

Beberapa pemberitaan yang beredar sehari sebelum tanggal 'pemaksaan kehendak' itu mengutip pernyataan tegas Manan bahwa; "institusi di luar KWP sebaiknya tidak mengintervensi pemilihan dan menyerahkan sepenuhnya pada proses organisasi yang demokratis di KWP. Sebaiknya proses pemilihan ataupun proses jalannya organisasi itu tidak dicampuri oleh lembaga luar termasuk oleh DPR,".

Pernyataan Manan itu nampaknya menjadi penyejuk sesaat bagi pengurus KWP yang menahan frontal, meski mereka merasa masa jabatan mereka dikooptasi, kewenangan mereka direduksi, dan masa depan independensi jurnalis politik senayan dalam sebuah tanda tanya besar.

"Apa mereka tidak merasa melakukan kudeta?", pertanyaan seorang anggota yang beranggapan bahwa masa jabatan kepengurusan saat ini berakhir pada 26 November 2020.

Pernyataan Manan yang menanamkan pesan 'independensi dan anti intervensi' itu juga bisa menjadi angin segar bagi pertentangan jurnalis parlemen mengenai tanggal 'offside' dari Kesetjenan DPR RI dan/atau organ di dalamnya atau bahkan 'tangan sakti' yang pernah disebut salah satu ASN disana dengan sebutan takzim; 'Pimpinan'.

Koordinasi Kesetjenan DPR RI dengan Pengurus KWP dipertanyakan? Tapi sebatas itu kah persoalannya?.

"Koordinasi", berarti mengatur suatu kegiatan agar peraturan dan tindakan yang terkait dengan kegiatan tersebut tidak saling bertentangan atau simpang siur. (_kurasi kbbi_)

"Mengatur", manandakan kewenangan dan sifat superior satu pihak atas pihak lainnya dalam hal tertentu. Pertayaannya, siapa yang berhak atas kewenangan tersebut dan atas dasar apa Ia memiliki hak tersebut? Berdasar konsensus atau aturan tertulis?

Adapun pesan 'tidak saling bertentangan', menandakan adanya perwujudan hak dan kewajiban lebih dari satu pihak. Lalu pertanyaannya, dasar apa yang menetapkan hak dan kewajiban para pihak?

Dalam konteks Pilkapres, peraturan organisasi dan/atau atau tata tertib idealnya menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Jika belum ada, maka ini adalah momentumnya kalau jurnalis parlemen sungguh-sungguh ingin berbenah. Usia KWP yang mungkin sudah lebih dari 33 tahun, patut menjadi cambuk bagi siapapun yang pernah terlibat di kepengurusan untuk turut berbenah. Karena ketiadaan aturan jelas tersebut, berkonkuensi pada penggunaan konsensus, yang meski fleksibel tapi juga rentan politisasi dan intervensi.

Dan dalam konteks jurnalisme ideal, intervensi tentu satu hal yang seharusnya dihindari. Terlebih-dan idealnya, bagi jurnalis media-media bonafid yang selama ini jadi rujukan masyarakat seperti, sebut saja; MetroTV, TVOne, MNC Grup, Tribunnews, Kompas, Detik, Media Indonesia, Suara, dan lain sebagainya.

Dalam sebuah pernyataan tertulis kepada teman senayan, saya katakan, "kita mungkin ingin agar Pilkapres dijadikan sesederhana memilih ketua kelas, agar lebih sederhana dan guyub. Tapi; KWP menaungi ratusan media pers baik yang perusahaan besar maupun yang berjuang untuk menjadi perusahaaan besar, KWP berkedudukan di Senayan dimana politik pengawasan-bahkan mungkin penentu perjalanan masa depan bangsa-ada di Senayan,".

Menjadi bisa dipahami jika ada kekuatan politik yang berusaha masuk ke KWP, dan aturan yang sebatas konsesus itu menjadi pintu masuk. Masihkah kita anggap Pilkapres sebagai pemilihan ketua kelas? Relakah kita sebagai jurnalis pewarta politik Senayan disusupi melalui konsensus, kemudian-lebih jauh-mungkin diintervensi? (Catatan Muhammad Dzulfiqar).