Tolak UU Ciptaker 9-10 November, Ratusan Ribu Buruh Kembali Ancam Mogok Nasional 

Safari
Tolak UU Ciptaker 9-10 November, Ratusan Ribu Buruh Kembali Ancam Mogok Nasional 
Ilustrasi (ist)

Jakarta, HanTer - Puluhan ribu buruh akan menggelar aksi demo besar-besaran pada Senin, 2 November 2020, jika Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-Undang Omnibus Cipta Kerja (Ciptaker). Selanjutnya, ratusan ribu buruh akan melakukan aksi mogok nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9-10 Nobember 2020.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memperkirakan, UU Ciptaker akan ditandatangani Presiden Jokowi pada 28 Oktober 2020. 

"Maka 2 November kami pastikan buruh KSPI akan menyerukan aksi nasional di seluruh Indonesia, 20 provinsi dan lebih dari 200 kabupaten/kota, kami akan aksi besar-besaran," kata Presiden KSPI Said Iqbal di Jakarta, Senin (26/10/2020).

Said memastikan, aksi demo besar-besaran ini akan dilakukan secara terukur, konstitusional dan berlangsung damai. Aksi demo tersebut juga akan disertai dengan pengajuan uji materi atau judicial review (JR) UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Tanggal 2 November tersebut tentu secara bersamaan kami akan membawa judicial review UU Cipta Kerja, andaikan tanggal 28 Oktober sudah ditanda tangani dan memiliki nomor," ujarnya.

Said mengatakan, aksi demo menolak UU Ciptaker akan digelar di sekitar Istana Negara dan Mahkamah Konstitusi. "Sampai kapan kita aksi? Aksi-aksi itu sampai kita menang. dan dikeluarkannya putusan dari MK. Enggak ada batas waktu kapan saja kami persiapkan aksi terarah dan konstitusional," pungkasnya.

Mogok Nasional

Selain itu, KSPI juga akan melakukan aksi nasional serempak di 24 provinsi pada tanggal 9 - 10 November yang diikuti ratusan ribu buruh dengan tuntutan DPR RI harus melakukan pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja melalui proses legislative review sesuai mekanisme UUD 1945 pasal 20, 21, dan 22A serta UU PPP.

Selain meminta pencabutan omnibus law UU Cipta Kerja, dalam aksi pada tanggal 9-10 November 2020 juga akan disampaikan tuntutan buruh lainnya yaitu meminta kenaikan upah minimum 2021 sebesar 8% di seluruh Indonesia dan menolak tidak adanya kenaikan upah minimum 2021.

Terpisah, Ketua Umum Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Girsang mengatakan, aksi yang akan digelar ribuan buruh pada tanggal 1 November 2020 merupakan cara terbaik agar pemerintah mau mendengar suara rakyat. Apalagi UU Ciptaker yang ditolak kaum buruh juga akan berdampak buruk terhadap nasib para buruh jika benar UU tersebut akan ditandatangani oleh Jokowi.

"Aksi adalah cara rakyat mengingatkan pemerintah, bahwa ada bahaya dari sebuah kebijakan yang diambil negara," paparnya.

Eki, panggilan akrab Edysa memaparkan, buruh menolak UU Ciptaker karena sejak awal pembahasan UU tersebut juga telah cacat prosedural. Anehnya ketika diprotes malah dianggap buruh salah membacanya. Oleh karena itu yang menjadi pertanyaan, apa kerja dari pihak - pihak yang mensosialisasi UU Ciptaker.

"Lalu bagaimana dengan dengar pendapat dengan pakar terkait? Dan apakah para pakar, dosen, professor yang memprotes juga salah baca? Apakah rakyat dianggap bodoh?" tanyanya. 

#Demo   #buruh   #mogok   #ciptakerja   #omnibuslaw