Ratusan Korban KSP Sejahtera Bersama Minta Tanggung Jawab Kemenkop 

Safari
Ratusan Korban KSP Sejahtera Bersama Minta Tanggung Jawab Kemenkop 
Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP - SB) menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), Jakarta, Senin (26/10/2020). 

Jakarta, HanTer- Ratusan orang yang tergabung dalam Koalisi Korban Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP - SB) menggelar unjuk rasa di depan Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemenkop UMKM), Jakarta, Senin (26/10/2020). 

Aksi digelar di Kementerian yang dipimpin Teten Masduki itu guna menuntut tanggung jawab Kemenkop UMKM atas eksistensi KSP - SB yang telah menipu ribuan korbannya. 

Hasan, salah satu korban dari KSP - SB mengatakan, aksi dilakukan di Kemenkop UMKM karena Kemenkop UMKM adalah pihak yang mengawasi yang seharusnya memaksa koperasi untuk mempublikasikan laporan keuangan. Pemaksaan dilakukan agar anggota dari koperasi itu tahu dan koperasi terikat dengan publikasi keuangannya. 

"Para korban KSP - SB meminta tanggung jawab moral Kemenkop UMKM sebagai pihak yang mengawasi koperasi," ujarnya di lokasi.

Hasan juga menegaskan, pihaknya meminta Kemenkop UMKM untuk memediasi antara para korban dan KSP - SB sebelum putusan PKPU ditetapkan. Karena mana mungkin pihaknya bisa memilih yang baik atau yang salah dalam putusan PKPU. Sementara pihaknya hingga saat ini tidak tahu kondisi dan posisi keuangan KSP - SB. Apalagi nilai simpanan anggota KSP - SB selalu berubah - ubah, awalnya berjumlah Rp3,1 triliun. Namun setelah diverifikasi nilainya membengkak menjadi Rp7 triliun.

Hasan menegaskan, jika upaya aksi di Kemenkop UMKM gagal, maka pihaknya juga akan menggelar demo di kantor pusat KSP - SB di Bogor, Jawa Barat. Setelah itu pihaknya akan menunggu respon dari KSP - SB apakah akan transparan terkait kondisi keuangannya atau tidak. Dari laporan keuangan KSP -SB itu maka para korban akan menentukan sikap apakah akan menerima atau tidak. 

"Saat ini KSP SB telah gagal bayar dan tengah menjalani PKPU di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kami merasa ada yang ditutupi karena proses PKPU itu tidak didahului laporan keuangan yang dipublikasi," jelasnya.

Hasan memaparkan, dalam PKPU ada 2 pilihan, satu memilih damai dan kedua, memilih pailit. Oleh karena itu bagaimana pihaknya bisa menentukan sikap menerima pailit atau damai tanpa mengetahui laporan keuangan di KSP - SB.  Oleh karena itu pihaknya berharap kemampuan KSP - SB ke depannya untuk duduk bersama dengan para anggota dan kreditor untuk mengetahui kondisi keuangannya. 

"Kami merasa dibohongi karena setelah kami menyimpan uang di KSP - SB ternyata ada hal - hal yang tidak sesuai dengan perkoperasian. Karena kalau di koperasi itu bagi hasil. Artinya bunga atau pendapatan dari hasil usaha koperasi itu baru dibagikan ke anggota. Tetapi di KSP - SB pembagian ditentukan diawal. Ini yang membuat kami tergiur dan merasa menguntungkan di saat itu. Ditambah ada beberapa penghargaan untuk KSP - SB yang dikeluarkan oleh Kemenkop UMKM. Ini yang membuat kami merasa ingin membesarkan KSP - SB," tandasnya.

Koordinator aksi, Rahja menegaskan, semua anggota KSP - SB tidak pernah diajak atau diundang untuk rapat baik tahunan atau RALB. Oleh karena itu para anggota KSP - SB telah dizolimi karena uang yang disimpan di KSP - SB tidak bisa diambil seperti yang dijanjikan. Padahal uang tersebut adalah uang pensiun yang harusnya bisa dinikmati di tengah pandemi Covid-19 saat ini.

"Jadi Bapak Presiden RI Jokowi tolong kami rakyat Indonesia yang telah didzolimi. Apalagi di masa pandemi ini rakyat harus ditolong. Jadi Bapak Presiden tolong kami," paparnya.

Sebelumnya, Selasa (20/10/2020), mereka juga menggelar aksi di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, yang tengah menyidangkan perkara PKPU KSU - SB. Diketahui, Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) dinyatakan dalam keadaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Hal itu berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 24 Agustus 2020.