Sudah 48 Negara Tidak Menganut Ambang Batas, RR: Kita Ketinggalan

Safari
Sudah 48 Negara Tidak Menganut Ambang Batas, RR: Kita Ketinggalan

Jakarta, HanTer - Tokoh nasional Rizal Ramli (RR) mengatakan, saat sudah ada sekitar 48 negara yang tak lagi menganut sistem ambang batas. Sedangkan di Indonesia, kata RR, masih menggunakan cara lama dan sudah ketinggalan.

"Kita nih norak dan ketinggalan. Kalau mau jadi Bupati, mesti (mengeluarkan) Rp 60 miliar, jadi Gubernur di Pulau Jawa bisa minimum Rp 300 (miliar), bahkan Rp 1 triliun, inilah yang merusak. Jadi presiden lebih gila lagi, biaya partainya aja bisa hampir berapa triliun itu," kata RR dalam Chanel YouTube Karni Ilyas bertajuk Karni Ilyas Club - Rizal Ramli `Pak Jokowi Lebih Dengar Saya`, Jumat (23/10).

Itulah alasannya eks Menko Kemaritiman ini memilih mengajukan judicial review (JR) ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold). “Kita ingin threshold yang jadi sekrup pemerasan dari sistem demokrasi kriminal ini ditiadakan,” paparnya.

Demokrasi Kriminal

Lebi lanjut eks Menteri Perekonomian ini mengemukakan, demokrasi saat ini sudah melenceng jauh dari makna sesungguhnya. "Setelah kejatuhan Soeharto hanya jadi demokrasi prosedural. Lama-lama jadi demokrasi kriminal," ujar RR.

Demokrasi criminal, lanjutnya, karena demokrasi sudah tidak bekerja untuk rakyat dan bangsa Indonesia. "Bekerja untuk bandar-bandar yang membiayai calon. Begitu terpilih ngabdi sama bandarnya, bukan sama kepentingan nasional maupun rakyat biasa," jelas RR.