Ribuan Buruh Demo Minta Jokowi Segera Batalkan UU Ciptaker

Safari
Ribuan Buruh Demo Minta Jokowi Segera Batalkan UU Ciptaker
Ilustrasi suasana demo buruh

Jakarta, HanTer - Ribuan massa buruh antara lain dari KASBI (GEBRAK) dan LEM SPSI menolak UU Cipta Kerja dan meminta pemerintah pusat  membuat Perpu UU Cipta Kerja.

Menurut para buruh pengesahan UU Ciptaker cacat hukum karena menyalahi prosedur saat pembahasan hingga disahkan oleh DPR. Karenanya Jokowi harus menerbitkan perppu agar Omnibus Law UU Cipta Kerja tak diberlakukan.

“Kami kirim surat kepada Presiden. Isinya permintaan kepada Presiden untuk membatalkan UU Cipta Kerja melalui Perppu," kata tokoh buruh Arif Minardi kepada wartawan, Kamis (22/10).

Menurutnya, aksi unjuk rasa lebih efektif ketimbang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Makanya kita pakai aksi-aksi saja. Mudah-mudahan presiden mendengarkan aspirasi kami,” ujar Arif.

Revisi UU MK

Terpisah, Ketua Umum Dewan Nasional Pergerakan Indonesia Maju (DN-PIM) Din Syamsuddin mengatakan, banyak pihak pesimistis untuk mengajukan uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja ke Mahkamah Konstitusi. Salah satunya karena penghapusan pasal 59 ayat (2) soal kewajiban DPR dan pemerintah merevisi UU yang dibatalkan MK.

“Hal ini karena adanya revisi Undang-undang Mahkamah Konstitusi (UU MK) yang disahkan secara diam-diam sebelum pengesahan Omnibus Law UU Cipta Kerja. UU MK yang baru yang disahkan secara diam-diam oleh DPR pada akhir September atau awal Oktober ternyata menghilangkan pasal penting kewajiban pemerintah menindaklanjuti keputusan dari MK," kata Din dalam Sarasehan Kebangsaan #35 DN PIM, Kamis (22/10).

Pasal 59 Ayat (2) yang dihapus itu berbunyi, "Jika diperlukan perubahan terhadap undang-undang yang telah diuji, DPR atau Presiden segera menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan perundang-undangan".

Din juga menyoroti penambahan masa jabatan hakim konstitusi lewat revisi UU MK. Saat ini, hakim konstitusi dapat menjabat maksimal hingga usia 70 tahun.

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) itu mengkhawatirkan penambahan masa jabatan akan memengaruhi putusan para hakim konstitusi dalam uji formil Omnibus Law UU Cipta Kerja. "Itu ada yang skeptis, ada yang pesimis MK menegakkan independensi dan imparsialitas," ujar Din.

Juru bicara MK Fajar Laksono menjelaskan ayat pasal 59 ayat (2) ini bukan dihapus saat UU MK direvisi baru-baru ini, melainkan sudah dihapus sejak 2011, berdasarkan putusan MK. Fajar pun membantah anggapan bahwa putusan MK tidak lagi bersifat mengikat usai UU MK direvisi oleh pemerintah dan DPR.

Dia menyatakan setiap putusan MK bersifat final dan mengikat sesuai dengan ketentuan dalam UUD 1945, meski Pasal 59 Ayat (2) telah dihapus.

"Walaupun tidak ada norma itu, atau norma itu dihapus, UUD 1945 tegas menyatakan MK itu peradilan tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mengikat. Harus ditaati, dihormati, dan dilaksanakan," tutur Fajar seperti dikutip dari Antara, Rabu (14/10).