Pangi: Dikritik KAMI, Pemerintah Tidak Perlu Panik 

Safari
Pangi: Dikritik KAMI, Pemerintah Tidak Perlu Panik 

Jakarta, HanTer - Pengamat politik dari Universitas Islam  Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah, Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago menilai, sejauh ini Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) hanya melontarkan kritikan dan mengingatkan pemerintah jika ada kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Untuk itu, menurutnya KAMI tidak perlu ditindak secara berlebihan dan pemerintah tak perlu khawatir. "KAMI ini kan hanya gerakan opisisi yang mencoba mengimbangi pemerintah ketika partai politik tidak maksimal kerjanya. Pemerintah tidak perlu panik. Kalau pemerintah tidak siap dikritik gak usah jadi pemerintah jadi rakyat saja," ujar Pangi Syarwi Chaniago di Jakarta, Senin (19/10/2020).

Pangi menuturkan, saat ini kekuatan KAMI mulai diperhitungkan dan dikhawatirkan oleh pemerintah karena mengkritik kebijakan pemerintah. Sehingga KAMI ini direpresif agar mereka tidak mencampuri urusan pemerintah. Pangi menyebut, bagaimanapun KAMI bukan musuh yang dikhawatirkan mencampuri urusan pemerintah. 

"Selama ini fungsi itu dimainkan partai politik tetapi sekarang diambil alih oleh KAMI untuk mengimbangi dan mengoreksi pemerintahan yang dianggap melenceng dari arah kiblat dan semangat amanat konstitusi," jelasnya.

Isu Radikal

Terpisah, Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, pasca deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawan memang ada isu radikal dan makar terhadap pemerintahan Jokowi.

“Kalau saya perhatikan, ketika ada kelompok mengadakan acara dan masuk media mainstream muncul isu radikal dan makar. Dan ini akan terjadi setelah deklarasi KAMI oleh Din Syamsuddin dan kawan-kawan,” ujar Muslim Arbi, Senin (19/10/2020).

Menurut Muslim, kalangan pendukung penguasa melalui BuzzerRp maupun media akan menanggapi deklarasi KAMI dengan mencibir dan menyebarkan fitnah. Muslim mengatakan, isu makar, radikal bahkan terorisme untuk mengimbangi deklrasi KAMI.

“Perlu pengalihan perhatian atau counter opini terhadap deklarasi KAMI dengan memunculkan isu radikal, makar dan terorisme,” ungkapnya. 

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI Dimyati Natakusumah meminta kepolisian tidak represif dalam penanganan kasus yang melibatkan beberapa pegiat KAMI di sejumlah daerah. Bahkan, ia mendorong agar kepolisian bisa mengayomi pegiat KAMI yang ditangkap.

"Menangani demo, menangani gerakan-gerakan publik itu harus betul-betul dilihat jangan sampai tersinggung, jangan sampai tiba-tiba melakukan represif, ini harus betul-betul diayomi," kata Dimyati, Jumat (16/10/2020) lalu.

#KAMI   #Jokowi   #tokoh   #nkri