Borgol Aktivis KAMI, Polri Dinilai Berlebihan, Guspardi: Mereka Bukan Penjahat dan Teroris

Alee
Borgol Aktivis KAMI, Polri Dinilai Berlebihan, Guspardi: Mereka Bukan Penjahat dan Teroris
Polri menggelar jumpa pers terkait penangkapan sejumlah Aktivis (ist)

Jakarta, HanTer - Anggota Fraksi PAN DPR RI Guspardi Gaus menyesalkan perlakukan Mabes Polri terhadap aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yang dipertontonkan kepada publik dengan memakai rompi orange dan tangan dalam keadaan terikat atau diborgol.

"Mereka itu bukan penjahat, bukan koruptor, bukan juga tahanan politik apalagi teroris. Polisi dalam hal ini bertindak sangat berlebihan," kata Guspardi di Jakarta, Sabtu.

Dia menilai, Polri sebagai sebagai pengayom masyarakat, seharusnya lebih bijaksana mengambil tindakan dalam menegakkan keadilan dan kebenaran.

Menurut dia, kalau cara seperti itu memperlakukan para aktivis atau "mereka yang berbeda pendapat" seolah-olah penjahat dan dipertontonkan dimuka umum, tindakan itu di luar batas kepatutan.

"Polisi seharusnya bersikap lebih bijaksana dan manusiawi. Tindakan mempertontontonkan para tersangka dalam kondisi menggunakan baju tahanan berwarna oranye dan tangan yang terikat atau diborgol justru akan memperburuk citra korp kepolisian di mata publik," ujarnya dilansir Antara.

Menurut dia, seperti dilansir Antara, meskipun para anggota KAMI tersebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan pelanggaran Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), sebaiknya mereka diperlakukan jangan seperti penjahat kriminal kelas berat.

Dia menilai perlakukan Polri terhadap para aktivis KAMI dalam kasus tersebut sangat tidak tepat dan "off side".

Tidak Layak

Sementara itu pengamat politik Indro Tjahyono mengatakan, sesuai protap, pemborgolan hanya dilakukan pada saat pengawalan dalam perjalanan dari satu titik ke titik yang lain. Pada saat tahanan sudah  sampai pada satu tempat tertentu, ketentuan pemborgolan tidak berlaku, misalnya saat sampai ruang persidangan. Atau tahanan saat berada di ruang penyidikan. 

“Akan halnya pemborgolan terhadap tersangka dari KAMI ketika posisinya dikenalkan kepada publik, jelas ini tidak layak mendapat pengekangan apapun bentuknya baik diborgol dengan borgol logam maupun diikat dengan tali plastik. Posisi keduanya tidak sedang dalam pengawalan, apalagi para tersangka tidak berpotensi sedikit pun untuk melarikan diri atau membahayakan orang sekitar. Jadi pemborgolan tersangka dari KAMI melanggar protap tentang pengawalan tahanan,” kata Indro.

Indro mengakui, memang agak sulit untuk mengomentari perbedaan antara tahanan politik dan tahanan pidana biasa. Karena di depan hukum warganegara memiliki status yang sama. “Namun pihak penegak hukum tidak salah, jika kepada tahanan yang bukan terlibat kasus kriminal diperlakukan berbeda,” paparnya.

8 Petinggi

Sebelumnya, Bareskrim Polri merilis penangkapan 8 petinggi dan anggota Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) pada Kamis (15/10) siang. Seluruh tersangka dalam kasus ini juga dihadirkan di hadapan awak media.

Seluruh tersangka tampak menggunakan baju tahanan berwarna orange yang bertuliskan "Tahanan Bareskrim Polri", dan kedua tangan seluruh tersangka diborgol.

Kedelapan tersangka yang dirilis Kepolisian, tiga diantaranya adalah anggota komite eksekutif KAMI, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Respon Polri

Mabes Polri menyatakan bahwa pihaknya tidak pernah membeda-bedakan dalam memberikan perlakuan terhadap tersangka kasus yang telah dijeratnya.

Hal ini menjadi respons atas kritik terkait perlakuan beda terhadap tersangka dalam kasus penghasutan hingga membuat unjuk rasa menjadi ricuh. Kebanyakan tersangka yang merupakan anggota KAMI dalam jumpa pers pada Kamis (15/10) dipertontonkan dengan borgol di tangan para tersangka.

"Selama ini kami sampaikan sama kan, tidak ada perbedaan dengan tersangka-tersangka lain kan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/10).

Dia pun mencontohkan saat dua tersangka kasus suap untuk pencabutan red notice Djoko Tjandra yang merupakan Jenderal polisi, yakni Irjen Napoelon Bonaparte dan Brigjen Prasetijo Utomo sedang dilimpahkan ke Kejaksaan. 

Kedua tersangka itu pun juga mengenakan baju tahanan sebagaimana seharusnya. "Tadi kan (Prasetijo) pakai baju tahanan kan," ujar dia lagi. 

#Aktivis   #kami   #polisi