Penangkapan Aktivis KAMI, Menguji Nyali Jenderal Gatot

Safari/Danial
Penangkapan Aktivis KAMI, Menguji Nyali Jenderal Gatot

Jakarta, HanTer - Penangkapan sejumlah petinggi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai sangat kental nuansa politisnya. Bahkan bertujuan untuk menguji nyali Jenderal (purn) Gatot Nurmantyo sebagai tokoh KAMI, apakah dia akan berjuang keras membebaskan Syahganda Cs atau tidak. 

“Jika dia terus bermanuver bukan mustahil Gatot juga akan diciduk rejim, sama seperti rejim menciduk sejumlah purnawirawan di awal Jokowi berkuasa di periode kedua kekuasaannya sebagai presiden," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW), Neta S Pane.

Neta menduga penangkapan aktivis dan petinggi KAMI itu bertujuan jadi 'efek kejut' bagi kelompok yang kerap mengkritik pemerintah, terutama terkait UU Ciptaker yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 5 Oktober lalu.

Seperti diketahui, sudah delapan aktivis KAMI yang ditangkap polisi di Medan dan Jakarta, lima di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satu petinggi KAMI yang ditangkap adalah Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan.

"Kasus Syahganda Cs ini lebih kental nuansa politisnya. Sasarannya bukan untuk mencegah aksi penolakan terhadap UU Ciptaker," kata Neta.

Neta ragu kasus ini akan terus berlanjut hingga ke pengadilan. "Nanti Syahganda cs diperkirakan akan dibebaskan dan kasusnya tidak sampai ke pengadilan," imbuhnya.

Motif Penangkapan

Menurut Neta, tujuan penangkapan aktivis dan petinggi KAMI tersebut untuk mengalihkan konsentrasi buruh dalam melakukan aksi demo dan menolak UU Ciptaker. 

“Juga memberi terapi kejut bagi KAMI dan jaringannya agar tidak melakukan aksi-aksi yang menjengkelkan rezim,” paparnya.

Ke Mabes Polri

Petinggi KAMI mendatangi Mabes Polri terkait penangkapan beberapa aktivisnya oleh polisi. Tiga aktivis KAMI yang sudah jadi tersangka dan ditahan adalah Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Anton Permana.

Mereka yang terlihat datang antara lain Presidium KAMI yakni Din Syamsuddin, Rahmat Wahab, dan Gatot Nurmantyo, dan anggota Komite Eksekutif KAMI Ahmad Yani yang juga kuasa hukum para tersangka.

"Kedatangan kami di sini, di samping menengok kawan-kawan, kami menyampaikan tentang proses penangkapan dan pemeriksaan yang dialami kawan kami," kata Ahmad Yani berbicara kepada wartawan di lingkungan Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/10).

Dalam pernyataannya tersebut kepada wartawan, Yani menuturkan pada awalnya pihak dari kuasa hukum kesulitan mengakses informasi dan mendampingi para aktivis KAMI yang ditangkap polisi. 

"Berdasarkan fakta, kami melihat ada kejanggalan dalam proses penangkapan dan menaikkan ke penyidikan. Pertanyaan kami apakah sudah gelar perkara, apakah sudah minta keterangan ahli bahasa soal narasi dan diksi (media sosial) Syahganda," kata Yani.

Yani juga mempertanyakan apakah penyidik sudah meminta keterangan ahli pidana. Selain itu Syahganda belum pernah dimintai keterangan sebagai tersangka kasus. 

Sementara terkait Jumhur Hidayat, Yani mengatakan ia ditangkap tanpa surat penangkapan. Selain itu Jumhur ditangkap tak lama setelah keluar dari rumah sakit untuk menjalani usai operasi. "(Jumhur) Digeledah, dibawa. Baru setelah itu istrinya ke sini baru dikeluarkan surat penangkapan," ujar Yani.

Sebelumnya, Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri menangkap delapan aktivis KAMI di Jakarta dan Medan. Mereka yang ditangkap di Medan yakni Juliana, Devi, Wahyu Rasari Putri dan Khairi Amri. Dia yang disebutkan terakhir merupakan Ketua KAMI Medan.

Kemudian empat orang yang ditangkap di Jakarta antara lain, Anton Permana, Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat dan Kingkin Anida. Anton, Syahganda, dan Jumhur diketahui sebagai petinggi KAMI. Delapan orang pun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi.

Mabes Polri sendiri menyebut penangkapan sejumlah aktivis KAMI itu sudah dilakukan berdasarkan bukti awal. Karopenmas Polri Brigjen Pol Awi Setiyono mencontohkan penangkapan yang terjadi di Medan menjadikan proposal deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) sebagai barang bukti.

"Ada proposal, proposal deklarasi KAMI di Medan," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono kepada wartawan di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/10).