Berbagai Kalangan Kecam Ancaman Anak-anak Ikut Demo Tidak Dapat Pekerjaan 

Safari
Berbagai Kalangan Kecam Ancaman Anak-anak Ikut Demo Tidak Dapat Pekerjaan 
Aksi pelajar dalam melakukan aksi demo (ist)

Jakarta, HanTer - Sejumlah pihak mengecam pernyataan pihak kepolisian terkait pelajar yang hendak melakukan aksi di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang, Banten dipastikan identitasnya akan tercatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian. Akibat akan terekam dalam SKCK maka akan menjadi catatan tersendiri ketika pelajar tersebut hendak mencari pekerjaan.

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti menyayangkan munculnya narasi ancaman bagi anak-anak yang melakukan unjuk rasa sulit dapat kerja karena ada catatan di kepolisian. Kalau anak-anak tersebut melakukan unjuk rasa damai dan tidak melakukan tindakan kriminal, maka seharusnya anak-anak tersebut tidak dihambat mendapatkan SKCK atau surat kelakuan baik. 

"Apalagi banyak diantaranya belum sempat unjuk rasa tapi sudah diamankan oleh pihak kepolisian sebelum tiba di lokasi demo," ujar Retno di Jakarta, Rabu (14/10/2020).

Retno menegaskan, anak-anak yang belum sempat unjuk rasa tidak melakukan tindakan pidana. Oleh karena itu hak anak - anak mendapatkan SKCK kelak tidak boleh dihambat oleh Kepolisian. Selain itu, anak-anak yang tidak melakukan perbuatan pidana juga tidak boleh mendapatkan catatan kriminal karena alasan mereka pernah ikut serta berpendapat dalam suatu aksi demo. 

Padahal, sambung Retno, mengeluarkan pendapat secara damai bukanlah tindak pidana, bukan kejahatan. Apalagi hasil pemeriksaan pihak kepolisian terungkap kalau ratusan pelajar yang diamankan banyak yang tidak mengerti terkait maksud dan tujuan mereka melakukan aksi demonstrasi. Motivasi para pelajar tersebut adalah sekadar untuk meramaikan aksi menolak UU Cipta Kerja di Jakarta. 

Langgar Konstitusi

Pengamat kebijakan dari Institute for Strategic and Development (ISDS) Aminudin mengatakan, jika benar polisi menyatakan anak-anak yang ikut demo menolak Omnibus Law UU Ciptaker maka jelas polisi tersebut telah melanggar konstitusi yakni UUD 45 yang berbunyi:"Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak : “Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan” (pasal 27 ayat 2).

Pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Saragih mengatakan, pernyataan polisi bahwa pelajar yang ikut demo menolak Omnibus Law UU Ciptaker akan kesulitan mendapatkan pekerjaan memang sangat menggelitik sehingga menimbulkan banyak pertanyaan di masyarakat umum. Apalagi polisi juga terkesan alergi akan demo tersebut. 

"Dicatat di dalam SKCK ini yang menurut hemat saya perlu dipertimbangkan. Karena mengganggu anak tersebut dalam mencari pekerjaan. Anak anak tersebut masih bisa diajarin, bukan selalu harus dikenakan sanksi atau hukuman," jelasnya. 

Namun, kalau hal anarkis dilakukan, Frans setuju dicatat dalam SKCK, tapi kalau tidak ya sebaiknya jangan. “Karena demo merupakan hak azazi manusia dalam menyatakan pendapat, tetapi tidak boleh anarki," jelasnya.

Kapolresta Tangerang Kombes. Pol. H. Ade Ary Syam Indradi menyatakan, pelajar yang hendak melakukan aksi di wilayah Kota Tangerang dan Kabupaten Tangerang dipastikan bahwa identitasnya akan tercatat dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian ( SKCK) dari kepolisian. 

Hal senada juga dikatakan Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Sugeng Hariyanto. Para pelajar yang diamankan karena akan melakukan aksi menolak UU Cipta Kerja ke Jakarta akan direkam dan menjadi catatan kepolisian. "Mereka yang sudah diamankan akan ter-record di intel dan ini menjadi catatan tersendiri ketika mereka mau mencari pekerjaan," kata Sugeng.

Setidaknya ada 86 pelajar yang berhasil diamankan di Kota Tangerang dan 29 pelajar di wilayah Kabupaten Tangerang yang identitasnya tercatat di kepolisian, sehingga berpotensi tidak mendapatkan SKCK dan terancam sulit mendapatkan pekerjaan.

#Demo   #pelajar   #polisi   #skck