Penangkapan Pentolan KAMI Dinilai Berlebihan

Safari/Danial
Penangkapan Pentolan KAMI Dinilai Berlebihan
Syahganda Nainggolan jadi salah sati petinggi KAMI yang ditangkap polisi

Jakarta, HanTer - Penangkapan terhadap beberapa anggota dan pengurus Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) dinilai para pengamat sangat berlebihan, tidak lazim dan sulit untuk dapat dimengerti.

Pengamat Hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr. Ismail Rumadan mengatakan, penangkapan terhadap sejumlah anggota dan pengurus KAMI dengan menjerat sesuai UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) sangat berlebihan. Karena para pengurus KAMI tersebut tidak melakukan kejahatan transaksi elektronik sesuai yang ada di UU ITE. 

"Memang kalau menggunakan UU ITE bisa begini. Karena pasal yang ada di UU ITE merupakan pasal karet," ujar Dr. Ismail Rumadan kepada Harian Terbit, Selasa (13/10/2020).

Menurut Dr. Ismail, penangkapan sejumlah petinggi KAMI guna membungkam sikap kritis KAMI terhadap penguasa. Padahal sebagai negara demokrasi sikap kritis diperlukan sebagai upaya untuk memperbaiki suatu negara ke arah yang lebih baik. 

"Saya menduga penangkapan itu dilakukan untuk membungkam sikap kritis teman-teman kami di KAMI. Sikap kritis itu diperlukan agar negara menjadi lebih baik," tandasnya.
 
Sementara itu, ahli hukum Pidana dan Direktur HRS Center, Dr. H. Abdul Chair Ramadhan, S.H., M.H juga menyebut, penangkapan salah satu pentolan KAMI Syahganda Nainggolan tidaklah lazim dan sulit untuk dapat dimengerti. Pasalnya, penangkapan terhadap Syahganda didasarkan pada adanya Laporan Polisi dan Surat Perintah Penyidikan. Diketahui bahwa Laporan Polisi tertanggal 12 Oktober 2020. Sementara Surat Perintah Penyidikan diterbitkan pada tanggal 13 Oktober 2020 dan penangkapan dilakukan pada tanggal 13 Oktober 2020. 

"Menjadi pertanyaan, begitu cepatnya Sprindik, hanya berselang satu hari dari LP. Begitu juga dengan penangkapan di tanggal yang sama dengan Sprindik. Kondisi demikian tidaklah lazim dan sulit untuk dapat dimengerti," jelasnya.

Abdul Chair memaparkan, penangkapan menunjuk pada seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana. Terhadap tindakan penangkapan harus ada terlebih dahulu minimal dua alat bukti terkait dengan dugaan tindak pidana yang dilakukan. Dengan demikian, dalam proses penyidikan yang mengarah kepada penangkapan dipersyaratkan harus adanya minimal dua alat bukti. (Pasal 1 angka 20 Jo Pasal 17 KUHAP).

Harus Dilepaskan

Aktivis Perhimpunan Masyarakat Madani Sya'roni meminta agar pentolan KAMI yang ditangkap dilepaskan. Penangkapan para aktivis KAMI tersebut bisa kontradiktif terhadap rejim. Di sisi lainnya, penangkapan tersebut akan membesarkan nama KAMI. Organisasi yang tadinya biasa-biasa saja bisa menjadi luar biasa karena para pentolannya ditangkap aparat.

"Melepaskannya akan lebih banyak bermanfaat untuk rejim ini. Rakyat akan lebih bersimpati kepada rejim dan aparatnya jika mau melepaskan seluruh demonstran," paparnya.

Sikap Kritis

Pengamat Komunikasi Universitas Esa Unggul, Jakarta, M. Jamiluddin Ritonga mengatakan, sebagai aktivis, Syahganda memang sosok yang kerap kritis terhadap penguasa. Namun kekritisannya masih dalam taraf wajar. Oleh karena itu dalam negara demokrasi maka disayangkan bila kekritisan seseorang harus masuk penjara. Apalagi Syahganda ditangkap karena diduga melanggar UU ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik).

"Penggunaan intelektual seharusnya dilawan dengan intelektual, bukan dipidanakan," ujar M. Jamiluddin Ritonga di Jakarta, Selasa (13/10/2020).

Jamiluddin menilai, penangkapan terhadap Syahganda dapat membungkam kebebasan berpendapat. Ke depannya masyarakat akan takut menyatakan pendapatnya. 

Aktivis HAM, Natalius Pigai juga mengecam penangkapan petinggi KAMI seperti Syahganda Nainggolan, Jumhur Hidayat, dan Anton Permana.
Menurutnya, pemeritah dan negara tidak boleh berbuat seenaknya terhadap rakyatnya. 

"Pemerintah tidak boleh melarang hak-hak fundamental; kebebasan berpikir, berperasaan, dan berpendapat," kata dia di akun Twitter @NataliusPigai2, Selasa (13/10/2020). 

Hasut Demo 

Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono mengatakan, penangkapan terhadap beberapa anggota dan pengurus KAMI karena telah merencanakan untuk menghasut dan menyebarkan ujaran kebencian berdasar SARA melalui percakapan grup di WhatsApp. Polisi menduga informasi ini menjadi pemicu terjadinya aksi anarkis saat unjuk rasa omnibus law UU Cipta Kerja berlangsung pada Kamis (8/10/2020) kemarin.

"Patut diduga mereka-mereka itu memberikan informasi yang menyesatkan. Kalau rekan-rekan membaca WhatsApp-nya ngeri. Pantas kalau di lapangan terjadi anarki," ujar Brigadir Jenderal Awi Setiyono saat dikonfirmasi, Selasa (13/10/2020).

Kepolisian RI menangkap delapan orang dari KAMI di tempat dan waktu yang berbeda. Awi merinci, polisi menangkap empat orang di Medan, dan disanya di Jakarta. Dari delapan orang, lima diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan. Namun, seluruhnya terancam dipidana penjara lebih dari lima tahun.

"Mereka disangkakan melanggar setiap org tanpa hak menyebarkan informasi yang menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan terhadap individu atau kelompok tertentu berdasarkan SARA atau penghasutan sesuai Pasal 45A ayat 2 UU ITE atau Pasal 160 KUHP tentang Penghasutan," ucap Awi. 

Bantah

Kuasa hukum Syahganda Nainggolan, Ahmad Yani, membantah adanya percakapan Grup WhatsApp yang membahas aksi demonstrasi menentang UU Cipta Kerja. "Enggak ada," kata Ahmad di Kantor Bareskrim Polri, Jakarta, Selasa.

Ahmad mengatakan bahwa dari informasi yang didapatnya, hal yang dipermasalahkan dari Sekretaris Komite Eksekutif KAMI Syahganda Nainggolan adalah mengenai cuitannya di akun Twitter Syahganda.

Kemudian tulisan berjudul "TNI-ku Sayang TNI-ku Malang" yang diunggah Deklarator KAMI Anton Permana di akun Facebook-nya.

#KAMI   #Aktivis   #polisi   #demo   #omnibuslaw