Said Iqbal: Kami Dikhianati 

Safari
Said Iqbal: Kami Dikhianati 
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal

Jakarta, HanTer—Kalangan buruh mengaku sudah dikhianati oleh pemerintah terkait pembahasan Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kami merasa dikhianati. Kalaupun kami memasuki tim perumus, tapi kami merasa dikhianati. Beberapa pasal yang katanya kembali pada Undang Undang nomor 13 tahun 2003 tidak berhasil dimasukkan bahkan dibiarkan sama dengan drafnya pemerintah," kata Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal dalam keterangan pers yang dilaksanakan secara virtual, Senin (12/10).

Dia meminta pemerintah menjalankan eksekutif review yang membatalkan UU dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Pengganti Undang Undang (Perppu). Langkah ini bisa menjadi secercah harapan bagi buruh yang merasa telah dikhianati atas pembahasan UU Ciptaker.

Dalam keterangannya, Iqbal meluruskan sejumlah hal. Pertama, ia mempertanyakan terkait perlindungan bagi karyawan kontrak yang terancam berstatus kontrak seumur hidup. Kedua, dana Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

Ketiga mengenai uang pesangon buruh yang diputus hubungan kerja. Terakhir adalah klausul penetapan Upah Minimum Kota dan Kabupaten yang dinilai tidak relevan.

Marah

KSBSI merasa dibohongi oleh DPR dan pemerintah terkait pengesahan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja. Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban mengatakan pihaknya turut dilibatkan dalam tim yang dibentuk untuk memberikan pandangannya terkait UU Cipta Kerja. Namun, pada kenyataannya poin-poin yang termaktub dalam draf UU tersebut tidak sesuai dengan yang disepakati buruh.

"Kami masih menolak UU Cipta Kerja, karena kami kan salah satu yang ikut sepuluh hari dengan Apindo dan Kadin, pemerintah. Di situ ada kesepakatan kami kemarin ada 80 persen tentang hak-hak buruh," kata Elly kepada wartawan saat aksi unjuk rasa, Senin (12/10). 


"Ternyata ada draf yang tidak kami dapatkan sama sekali. Itu kemarahan kami. Kami menolak itu," ujarnya.

Koalisi Sipil

Koalisi Masyarakat Sipil menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI gagal memberikan informasi yang tepat terkait Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker). Apalagi dalam pembahasannya tidak terbuka dan tak melibatkan ruang partisipasi publik seperti yang diatur dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

"Saking tidak menjalankan ketentuan itu sampai hari ini naskah akademik dan UU yang disahkan tidak dapat diakses publik. Coba bayangkan menyebut orang disinformasi padahal dia sendiri yang menyembunyikan informasi," ujar Direktur Eksekutif Pusat Studi dan Konstitusi Universitas Andalas, Feri Amsari dalam keterangannya, Senin (1210/2020).