PB PMII: UU Cipta Kerja Merugikan Masyarakat

Danial
PB PMII: UU Cipta Kerja Merugikan Masyarakat

Jakarta, HanTer - Ketua Umum Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII), Agus Mulyono Herlambang mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan secara buru-buru, tidak sesuai dengan kebutuhan hukum dan cenderung merugikan masyarakat.

"Serta dapat dianggap sebagai cacat hukum formil dan material. Diketahui, lebih lanjut, cacat material berkaitan dengan subtansi Undang-Undang, cacat formil berkaitan dengan prosedur pembuatan Undang-Undang," ujar Agus dalam keterangannya kepada wartawan di Jakarta, Minggu (11/10/2020).

Reaksi keras atas Undang-Undang Cipta menurut Agus, karena saat disetujui di DPR naskah ini ternyata belum final dan ini menandakan sikap parlemen yang terburu-buru, maka UU Cipta Kerja cacat secara formil.

“Disahkannya UU Cipta Kerja terlihat sangat buru-buru, dari mulai tertutup pembahasan UU Cipta Kerja dimasa pandemic, dimasukannya sidang paripurna sampai saat sudah disahkan naskah UU Cipta Kerja masih di finalisasi yang konon katanya takut ada typo. Dari sini saja terlihat UU Cipta Kerja cacat formil. Semoga saja tidak mengubah secara diam-diam pasal-pasal yang telah ada sebelumnya,” paparnya.

“Sungguh luar biasa UU Cipta Kerja yang hampir seribu halaman itu cukup singkat pembahasannya di DPR, dan disahkan dengan begitu cepat. Alhasil draf UU Cipta Kerja setelah disahkan masih harus di finalisasi bahkan anggota DPR pun belum menerima draf UU Cipta Kerja,” ulas Agus. 

Menguntungkan 

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) Mukhamad Misbakhun meyakini RUU Cipta Kerja akan menguntungkan semua pihak, baik investor, pemerintah, dan masyarakat sehingga tidak seperti yang dikhawatirkan banyak pihak.

Dia mencontohkan salah satu aturan yang ada dalam RUU Ciptaker yaitu terkait pajak deviden nol persen, karena dengan adanya aturan itu investor diyakininya akan menginvestasikan uangnya ke Indonesia.

"Dengan adanya aturan (pajak nol persen) deviden ini saya yakin bahwa uang itu akan berputar kembali di Indonesia diinvestasikan kembali ke Indonesia, dan malah akan menggairahkan. Bagi pemerintah memang nol persen namun dengan kenaikan investasi, tentu perusahaan akan untung, dan dari untung perusahaan itu yang akan didapat," kata Misbakhun dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu dilansir Antara.

Misbakhun yang juga Anggota Komisi XI DPR RI itu mengatakan, bukan hanya itu, dengan investasi yang bergairah, masyarakat pun diuntungkan dengan adanya lapangan kerja yang luas dan pemerintah juga diuntungkan.