Profesional dan Cara Kerjanya Terukur, Tangkap Perusuh Bertato Berpakaian Serba Hitam Saat Demo UU Ciptaker

Safari
Profesional dan Cara Kerjanya Terukur, Tangkap Perusuh Bertato Berpakaian Serba Hitam Saat Demo UU Ciptaker
Ilustrasi bentrokan dalam aksi demo menolak UU Cipta Kerja

Jakarta, HanTer - Saat aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja digelar buruh, mahasiswa, pelajar dan elemen lainnya muncul massa misterius di sejumlah wilayah Indonesia. Massa berpakaian serba hitam ini disebut menjadi pemicu kerusuhan unjuk rasa di Bandung, Palembang dan Denpasar. 

Ada juga massa berbadan tegap dan bertato.  Mereka ini muncul saat puluhan halte Transjakarta dibakar di Bundaran HI Jakarta, Kamis (8/10/2020) sore. Mereka muncul sebagai pihak yang anti terhadap pengesahan UU Cipta Kerja. 

Berbagai kalangan meminta aparat kepolisian mengungkap dan mengumumkan identitas massa misterius yang melakukan perusakan dan bertindak anarkis tersebut kepada publik. Kemudian semua pelakunya ditangkap dan diberikan hukuman.

Pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, oknum yang membuat kerusuhan saat aksi penolakan UU Cipta Kerja, bisa saja elemen siapa saja yang tidak tersentuh hukum. Tidak menutup kemungkinan pelakunya adalah oknum-oknum  yang dengan energi yang ada mendesain kerusuhan dalam unjuk rasa tersebut. Oleh karena itu semua pihak harus waspada.

"Jadi harus ditangkap para perusuh termasuk dalangnya. Kalau melanggar pidana perlu ditindak dengan adil dan bijak. Tapi publik jangan lupa pokok persoalan, akar persoalan bahwa penguasa tidak peduli dengan tuntutan rakyat," tegasnya kepada Harian Terbit, Minggu (11/10/2020).

Neo Otoriter

Sementara itu, ekonom senior Rizal Ramli menilai aksi rusuh pada demonstrasi mahasiswa dan buruh yang menolak Omnibus Law UU Ciptaker mirip dengan pola neo-otoriter. Mereka kreatif menciptakan kerusuhan lalu kemudian menyalahkan mahasiswa dan aktivis sebagai pelakunya. Bahkan karena bukan mahasiswa maka pelakunya bertato, seperti yang terjadi dalam peristiwa Malari, awal 1998, dan Mei 2019. TNI pun berhasil mengungkap pelaku sebenarnya dalam aksi rusuh di demo penolakan Omnibus Law UU Ciptaker. 

"Ini pola neo- otoriter: create chaos, then blame students & activis: Malari, awal 1998, Mei 2019 (300 perusuh di depan KPU punya tato badan depan &belakang. Klo mhs hanya 1-3 tato, Islam ndak pake tato). Setelah rusuh, sebar narasi di media2 bahwa mereka mhs & aktifis. Kuno euei," tulis Rizal Ramli di Twitter pribadinya, Jumat (9/10/2020).

Tegap dan Bertato

Dihubungi terpisah pengamat politik dan pemerhati bangsa Tony Rosyid mengatakan, fakta bahwa hampir setiap peristiwa demo selalu ada sekelompok orang di luar demonstran yang membuat rusuh. Memprovokasi demonstran, melakukan tindakan anarkis dan merusak fasilitas umum. 

“Berdasarkan sejumlah foto dan video yang diambil dari tempat kejadian, dan kemudian beredar ke publik, mereka umumnya berbadan tegap atau bertato. Keberadaan mereka ini sulit untuk membuktikannya. Sebab, mereka seringkali tak tersentuh oleh hukum,” kata Tony.

Menurutnya, kuat dugaan bahwa mereka dikendalikan oleh orang-orang profesional. Ini bisa dilihat dari cara mereka melakukannya, obyek yang jadi sasaran, dan mereka menghilang tak terlacak. Semua kerjanya terukur. Sepertinya, mereka punya power sehingga tak mudah menangkapnya. 

Publik bertanya: siapa pihak dibalik pelaku kerusuhan itu? Yang pasti bukan dari kelompok yang protes terhadap UU Cipta Kerja. Rasanya tidak mungkin kita menuduh NU, Muhammadiyah, MUI, mahasiswa dan buruh yang mengelola kerusuhan itu. Lalu siapa? 

Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama perusuh adalah pihak-pihak yang sedang memancing di air keruh. Terbuka peluang jika negara ini chaos. Entah itu peluang kekuasaan atau peluang untuk bernegosiasi. 

Tuduhan ini acapkali dilontarkan oleh pihak penguasa. Meski seringkali muncul terlalu dini dan tidak memiliki bukti. Tuduhan ini seolah hanya untuk menyampaikan pesan bahwa demo sudah gak murni lagi. Dengan tuduhan ini, diharapkan demo tidak semakin membesar. 

Kemungkinan kedua, perusuh adalah pihak-pihak yang menginginkan terjadi pelanggaran hukum saat demo. Jadi, dengan melanggar hukum, ada alasan untuk membuat stigma dan tuduhan negatif. Stigma negatif ini sangat berpengaruh baik terhadap pelaku demo, maupun mereka yang berencana mau ikut demo. 

Dipolitisir

Lebih lanjut Harits Abu Ulya mengemukakan, adanya oknum yang membuat kerusuhan saat aksi unjuk rasa penolakan UU Ciptaker maka terlihat jelas fakta-fakta di lapangan ada indikasi pihak-pihak yang kontra terhadap aksi demonstrasi. Dan mereka yang kontra secara terorganisir menyusup dibarisan demo dengan melakukan aksi provokasi yang memicu rusuh dan anarkisme.

"Tujuannya mudah terbaca. Pertama; menciderai aksi yang mengusung tuntutan positif bergeser menjadi aksi anarkisme dengan begitu citra aksi jadi negatif. Bahkan memberi legitimasi bagi aparat untuk membubarkan, represi bahkan berujung pada pemidanaan pelaku demonstrasi.

Kedua, sambung Harits, aksi demo murni yang mengajukan tuntutan kepada rezim Jokowi dengan mudah dipolitisir sebab anarkisme. Propaganda bahwa aksi ditunggangi kepentingan kelompok tertentu dan lain-lain dengan mudah bisa dibangun secara massif. Targetnya adalah mendelegitimasi aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dan buruh tersebut. 

Ketiga, paska aksi demo sementara waktu biasanya colling down dari para demonstran. Dan pada moment tersebut publik akan dialihkan perhatiannya dengan isu-isu sekitar aktor, motif politik demo, tindak pidana pelaku demo dan lainnya. Sehingga publik dikaburkan dari substansi utama yakni menolak UU tersebut.

Jangan Menuduh

Hal berbeda dikatakan pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi. Menurutnya, berbagai pihak jangan langsung menuding ada oknum yang menumpang aksi mahasiswa dan buruh dalam unjuk rasa menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Alasannya, yang berkepentingan dengan isu Omnibus Law ini sangat banyak. Bukan hanya buruh, mahasiswa, pelajar, pemerintah maupun aparat keamanan

"Kecurigaan yang dipersempit justru membuat kita terjebak pada kerangka pikir bahwa aksi itu sebatas urusan buruh dan pelajar mahasiswa berhadap-hadapan dengan pemerintah dan aparatnya yang hendak mengamankan keputusan yang sudah dibuat," ujar Khairul Fahmi kepada Harian Terbit, Minggu (11/10/2020).

Khairul memaparkan, jangan menuduh ada oknum yang menunggangi aksi mahasiswa dan buruh, karena saat ini pemerintah juga telah meminta semua pihak untuk membaca draft UU Ciptaker terlebih dahulu. Bahkan kalangan akademisi juga sudah diminta untuk membuat forum- forum  diskusi. Tidak itu saja, masyarakat juga didorong untuk mengugat materi UU Ciptaker ke Mahkamah Konstitusi (MK). 

7 Ditangkap di Palembang

Diberitakan Tribun Sumsel, tujuh pemuda ditangkap polisi saat ikut aksi demo di DPRD Sumsel. Mereka menggunakan atribut hitam-hitam dan membawa bendera hijau bergambar mata. Para pemuda ini diduga akan menjadi penyusup dalam aksi yang akan digelar mahasiswa, Rabu (7/10/2020). Pemuda yang mencurigakan ini langsung diamankan pihak kepolisian.

Usai diperiksa, polisi menyita ponsel dan membawa ke 7 pria ini ke Polrestabes Palembang. Sebelumnya, massa berpakaian hitam-hitam disebut polisi sebagai pelaku kerusuhan di Gedung DPRD Jabar, Selasa (6/10/2020) petang ricuh. Mereka bukan mahasiswa. Bukan pula massa buruh.

“Perusuh ini bukan massa buruh atau dari massa mahasiswa,” ujar Kapolrestabes Bandung Kombes Ulung Sampurna Jaya di Jalan Dipenogoro, Kota Bandung.

Muncul di Denpasar

Massa berpakaian hitam ini juga muncul di depan Gedung DPRD Bali, Kamis (8/10/2020). Unjuk rasa itu berakhir ricuh. Awalnya, massa berkumpul di depan Kampus Universitas Udayana di Jalan Sudirman.
Mereka kemudian berjalan kaki menuju gedung DPRD Bali dan tiba sekitar pukul 15.00 WITA.

Namun, setelah tiba massa aksi berbaju hitam melempari petugas kepolisian yang berjaga. Polisi membalasnya dengan tembakan gas air mata. Sementara sebagian massa lain bertahan di depan gedung Universitas Udayana. Mereka berorasi secara gantian menuntut agar Undang-undang Cipta Kerja dibatalkan.

Demo menolak Omnibus Law juga dilakukan di antaranya di Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur. Halte Transjakarta di Bundaran HI, Jakarta Pusat, ludes dibakar massa penolak UU Cipta Kerja, Kamis (8/10/2020). Hingga pukul 18:02 WIB, massa pengunjuk rasa menolak UU Cipta Kerja masih bertahan di kawasan Bundaran HI.

#Demo   #buruh   #mogok   #ciptakerja   #omnibuslaw