Kasus Oknum Kabid di DJP Banten yang Diduga Ancam Wanita Makin Tidak Jelas

Safari
Kasus Oknum Kabid di DJP Banten yang Diduga Ancam Wanita Makin Tidak Jelas
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten

Jakarta, HanTer – Kasus YHS, oknum kepala bidang pajak di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Banten, yang diduga melakukan perbuatan tidak menyenangkan dan mengancam akan menembak seorang wanita berinisial E warga Kota Tangerang Selatan (Tangsel) makin tidak jelas.

Kepala kantor wilayah (Kakanwil)  DJP Banten, Jatmiko yang dikonfirmasi, Minggu (11/10/2020) terkait kasus YHS enggan memberikan keterangan. Pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) yang dikirimkan hanya dibaca.  
Sebelumnya seorang wanita inisila E asal Tangerang Selatan (Tangsel) mengaku diancam akan ditembak YHS setelah melaporkan YHS kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten karena ulah YHS membuat E merasa tidak nyaman.

“Saya melaporkan oknum Kabid itu ke atasannya karena merasa terganggu dengan didekati secara personal, bahkan saya merasa dilecehkan. Padahal orang itu (YHS) sudah berkeluarga,” kata pelapor seperti dikutip SuaraBantenNews, Senin, 28 September 2020.

Ia menjelaskan, aksi pengancaman tersebut terjadi hadapan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten pada Selasa, 22 September 2020.

“Saya datang ke Kanwil DJP Banten pada Selasa, 22 September 2020. Saya diancam akan ditembak dihadapan Kepala Kanwil DJP Banten pak Jatnika disaksikan Ibu Ratna Kasubag kepegawaian dan itu terjadi diruangan Kakanwil,” ujarnya.

Pelapor merasa dengan kejadian tersebut hidupnya merasa terancam, dan berharap kejadian yang menimpanya ini agar bisa segera menjadi perhatian bagi pihak Dirjen Pajak sehingga perbuatan tidak terpuji oknum Kabid tersebut tidak terulang dan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Pernah Diperiksa KPK

Sebelumnya YHS pernah menjadi saksi kasus korupsi yang melibatkan Kasubdit Bukti Permulaan Direktorat Penegakan Hukum Ditjen Pajak Handang Soekarno.

Berdasarkan penelusuran saat itu YHS masih menjabat sebagai Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan, Intelijen, dan Penyidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jatim I.

Pada kasus tersebut YHS pernah diminta untuk mengambil uang dari Country Director PT EK Prima Ekspor (EKP) Ramapanicker Rajamohanan Nair alias Mohan. Namun saat itu YHS tidak bisa memenuhi perintah Handang karena sedang berada di Jakarta.

Pada Jumat, 17 Maret 2017, YHS pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama delapan orang saksi lainnya.

Kasus yang melibatkan YHS sebagai saksi ditujukan agar mempercepat penyelesaian permasalahan pajak yang dihadapi oleh PT EK Prima Ekspor. Perkara itu terkait pengajuan pengembalian kelebihan pembayaran pajak, Surat Tagihan Pajak Pajak Pertambahan Nilai (STP PPN).

Kemudian terkait penolakan Pengampunan Pajak (tax amnesty), Pencabutan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP) dan Pemeriksaan Bukti Permulaan (Bukper) pada Kantor Pelayanan Pajak Penanaman Modal Asing (KPP PMA Enam) Kalibata dan Kantor Kanwil Ditjen Pajak (DJP).

Di DJP Banten sendiri YHS bekerja berdasarkan mutasi Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 17 September 2020. Safari