Seribu Perusuh Diamankan, Jokowi Didesak Keluarkan Perppu

Sammy/Danial
Seribu Perusuh Diamankan, Jokowi Didesak Keluarkan Perppu
Istimewa

Jakarta, HanTer - Presiden Joko Widodo harus bertanggung jawab atas pengesahan Rancangan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang kini memicu pergolakan di masyarakat. 

“PKS tetap menolak undang-undang tersebut dan mendesak Jokowi mengeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Kami juga mendorong elemen masyarakat sipil untuk mengajukan permohonan uji materil atau judicial review UU Cipta Kerja ke MK," kata Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Aboebakar Alhabsy dalam keterangan tertulis, Kamis (8/10).

Selain itu PKS meminta agar negara dan aparat kepolisian tidak bertindak represif terhadap massa yang tengah melakukan aksi penolakan. "Aparat kepolisian harus melindungi dan menjamin hak masyarakat untuk berdemonstrasi," kata dia.

Omnibus Law Cipta Kerja mendapat penolakan dari buruh, mahasiswa, dan elemen masyarakat sipil lainnya di sejumlah kota besar di Indonesia, dari Jakarta, Bandung, Medan, Pontianak, hingga Makassar. Bentrok terjadi di sejumlah lokasi. Ratusan peserta aksi ditangkap polisi.

1000 Perusuh

Sementara itu, Polda Metro Jaya telah mengamankan hampir seribu perusuh yang diduga terlibat dalam bentrokan dengan petugas kepolisian dan perusakan sejumlah fasilitas umum di Jakarta.

Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Yusri Yunus mengatakan orang yang diamankan tersebut merupakan kelompok Anarko yang mencoba memancing keributan.

"Sudah hampir seribu yang kita amankan, itu adalah Anarko-anarko, perusuh itu," kata Yusri saat dikonfirmasi, Kamis.

Yusri juga menegaskan bahwa pelaku perusakan terhadap sejumlah fasilitas umum dan fasilitas kepolisian bukan buruh pengunjuk rasa, melainkan perusuh yang menunggangi aksi unjuk rasa buruh menentang Omnibus Law Cipta Kerja. "Ini memang perusuh yang menunggangi teman-teman buruh melakukan unjuk rasa ini," ujar Yusri.

#Demo   #buruh   #mogok   #ciptakerja   #omnibuslaw   #jokowi   #polisi