Sebut Aksi Demo Dibiayai, Menko Airlangga Bikin Gaduh dan Buat Massa Makin Marah

Safari
Sebut Aksi Demo Dibiayai, Menko Airlangga Bikin Gaduh dan Buat Massa Makin Marah
Airlangga Hartato

Jakarta, HanTer - Pernyataan Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menyatakan dirinya mengetahui pihak-pihak yang membiayai, mensponsori dan yang menggerakkan aksi demo tolak Omnibus Law UU Ciptaker dikecam.

Koordinator Aliansi Lembaga Analisis Kebijakan dan Anggaran (Alaska) Adri Zulpianto khawatir pernyataan Airlangga tersebut akan menjadi tambahan bahan pembakar semangat para demonstran yang menuntut keadilan di negaranya sendiri. Pernyataan Airlangga akan menambah kegaduhan atas demo yang berlangsung saat ini.

"Maka dari itu, kami menuntut Airlangga terbuka untuk menyebutkan siapa yang telah membiayai demo tersebut, siapa namanya agar kita mengetahui siapa yang menjadi sebab dari setiap darah yang bertumpahan hari ini di setiap daerah," ujar Adri Zulpianto kepada Harian Terbit, Kamis (8/10/2020).

Menurutnya, di era keterbukaan informasi sudah sepatutnya Airlangga sebagai menteri aktif untuk terbuka kepada publik. Hal ini untuk meminimalisir fitnah yang liar, hoax, dan konflik serta kegaduhan yang semakin bertambah parah.

Jika tidak bisa membuktikan dan menyebutkan siapa yang membiayai, sambung Adri, maka Airlangga harus mundur dari jabatannya, karena gagal menjadi pejabat negara yang taat kepada hukum. 

Adri menilai, wajar apabila lapisan masyarakat turun ke jalan untuk menuntut keadilan, karena gagalnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menampung suara dan aspirasi sari masyarakat, sehingga masyarakat berpotensi menjadi korban dari kegagalan UU yang pengesahannya juga tidak mengikuti prosedur hukum.

KSPI Menepis

Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal juga menantang agar Airlangga Hartarto membuktikan siapa sponsor yang menggerakkan gelombang massa yang melakukan aksi menolak Omnibus Law UU Ciptaker. Apalagi, Airlangga sebelumnya mengklaim pemerintah tahu siapa dalang yang menggerakkan demo besar-besaran sejak kemarin.

"Mungkin yang perlu dicatat dalam kaidah ilmu hukum, kalau orang belajar ilmu hukum, saya diajarin sama teman-teman yang di LBH buruh, dalam kaidah ilmu hukum, siapa yang nuduh dia harus membuktikan. Itu sudah ilmu hukum. Jangan kita yang ditunjuk kita disuruh buktikan," kata Said Iqbal, Kamis (8/10/2020).

Menurutnya, Airlangga harus mempertanggungjawabkan pernyataannya dengan bukti. Said menjelaskan serikat pekerja terbuka dan jelas siapa yang bertanggung jawab dalam aksi mogok para buruh. Dia juga menepis ada yang membayar para peserta aksi yang menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Sebab, aksi dilakukan karena mereka merasa terpanggil.

Dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020), Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam wawancara dengan CNBC Indonesia TV seperti dikutip Kamis (8/10/2020), mengaku tahu pihak-pihak yang membiayai aksi demo itu.

"Sebetulnya pemerintah tahu siapa di belakang demo itu. Jadi kita tahu siapa yang menggerakkan, kita tahu siapa sponsornya. Kita tahu siapa yang membiayainya, sehingga kami berharap 7 fraksi di DPR juga merepresentasi rakyat," ujar Airlangga Hartarto, dalam program Squawk Box di CNBC Indonesia TV, Kamis (8/10/2020).

Penunggang

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menyatakan pemerintah akan menindak tegas pelaku dan aktor-aktor yang menunggangi demonstrasi tolak Omnibus Law Cipta Kerja yang diwarnai kerusuhan di sejumlah daerah. Tindakan tegas dilakukan demi menciptakan ketertiban umum.

Mahfud menyampaikan itu sebagai respons pemerintah terhadap gelombang demonstrasi di berbagai penjuru daerah yang digelar oleh buruh, mahasiswa, dan pelajar yang menolak UU Cipta Kerja. 

Namun Mahfud tak menjabarkan lebih lanjut soal aktor-aktor penunggang demo rusuh Omnibus Law Cipta Kerja. "Sekali lagi pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi atas aksi-aksi anarkis yang berbentuk tindakan kriminal," kata Mahfud dalam keterangan di Jakarta, Kamis (8/10).