18 Anggota Positif Covid-19, Gedung DPR Harus Ditutup Selama Tiga Hari

Harian Terbit/Sammy
18 Anggota Positif Covid-19, Gedung DPR Harus Ditutup Selama Tiga Hari

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyatakan, semua pengelola gedung wajib mematuhi peraturan pemerintah daerah soal penutupan bila ditemukan kasus positif Covid-19. Gedung yang dimaksud tidak hanya milik swasta maupun pemerintah daerah saja, tapi juga gedung milik pemerintah pusat atau lembaga vertikal.

"Ketentuannya ketika ada kasus positif, maka di tempat itu kegiatan harus dihentikan selama tiga hari. Itu ketentuan yang harus dilaksanakan," kata Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (7/10/2020).

Hal itu dikatakan Anies untuk menanggapi adanya 18 anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19. Namun gedung yang terletak di Jalan Gatot Subroto, Tanah Abang, Jakarta Pusat itu tidak ditutup.

"Seperti misalnya begini nih. Di Balai Kota, gedung yang di situ ada orang bekerja, tempat kasusnya positif, di situ harus ditutup. Tetapi gedung yang ini (pendopo), yang tidak ada kasus positif, tidak harus ditutup," jelas Anies.

Karena itu, kata Anies, penutupan gedung itu tidak dilakukan di seluruh kompleks perkantoran, tapi hanya di tempat yang ditemukan kasus Covid-19. Selama ditutup, mereka wajib menyemprot cairan disinfektan untuk memusnahkan virus tersebut.

Hal ini tercantum dalam Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 88 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 di DKI Jakarta.

"Jadi tidak ditutup seluruh komplek, tapi yang ditutup di gedung-gedung dimana di situ ditemukan orang yang positif. Jadi gedung tempat orang bekerja positif, di situ yang ditutup. Kalau tidak (ditemukan yang positif), ya tidak (ditutup gedungnya)," ungkapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin mengatakan berdasarkan data yang diterimanya, ada 18 anggota DPR yang terpapar Covid-19.

"Ini makanya kan resesnya dipercepat, supaya enggak penyebaran (Covid-19)," kata Azis di Gedung DPR, Senayan, Jakarta.

"18 anggota DPR (terpapar Covid-19), selebihnya staf anggota dan lain-lainnya," tambahnya.

Harus Tutup

Sementara itu, Satpol PP DKI Jakarta akan mengecek kabar adanya 40 orang yang terkonfirmasi di DPR RI. Sebanyak 18 di antaranya adalah anggota DPR RI, sedangkan sisanya adalah staf dan tenaga ahli.

Kepala Satpol PP DKI Jakarta Arifin mengatakan, idealnya tempat kerja mereka ditutup sementara untuk proses sterilisasi. Harapannya virus yang menempel di tempat kerja tidak menularkan orang lain.

"Ya kami cek dulu. Mereka juga sudah tahu aturannya, dan ketentuannya harus tutup," kata Arifin di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Arifin mengatakan, penutupan sementara selama tiga hari itu mengacu pada Pergub Nomor 88 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 33 tahun 2020 tentang Pelaksanaan PSBB Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di DKI Jakarta. Dalam Pasal 9 ayat 2 huruf F dijelaskan bahwa penghentian sementara aktivitas di tempat kerja paling sedikit 3x24 jam apabila ditemukan pekerja yang terpapar Covid-19.

Dalam Pasal ayat 3 huruf a dan b juga dijelaskan pengelola tempat kerja wajib membersihkan lingkungan tempat kerja dan melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja. Hal ini sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi kerja.

Sejauh ini Arifin belum mengetahui apakah pihak DPR sudah melapor terkait penemuan Covid-19 itu. Namun, kata dia, laporan itu biasanya ditembuskan kepada Dinas Kesehatan DKI Jakarta. "Kalau itu tanya ke Dinas Kesehatan mengenai Covid-19 nya yah," jelasnya.

#Corona   #covid-19   #dpr