Rizal Ramli Kritik Jokowi, Bukan Fokus Cari Solusi Malah Sibuk Ciptakan Masalah

Safari
Rizal Ramli Kritik Jokowi, Bukan Fokus Cari Solusi Malah Sibuk Ciptakan Masalah

Jakarta, HanTer - Ekonom senior Rizal Ramli ikut angkat bicara soal pengesahan RUU Omnibus Law Cipta Kerja menjadi Undang-udang (UU). Melalui akun Twitternya @RamliRizal, ia melemparkan cuitan bernada sarkas kepada pemerintah khusus Presiden Joko Widodo. 

Mantan Menko Maritim ini, pemerintah dinilai tidak bisa menghadirkan solusi di masa pandemi tapi justru malah membuat masalah. "Banyak yang bertanya: kok bukan fokus mencari solusi, tapi malah sibuk ciptakan masalah-masalah baru yang bukan solusi, hanya ilusi dan fatamorgana, tapi ciptakan kontroversi dan perlawanan rakyat?," cuit Rizal, Rabu (7/10/2020).

Golput

Sementara itu, Direktur Social Policy dan Political Studies (Sospol's) Cecep Sopandi mengatakan, pengesahan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja kian menjadi bola liar, setelah berbagai pandangan dikeluarkan oleh pengamat dan politisi di DPR RI. Polemik ini akan dijadikan oleh para penentang untuk menentang kebijakan pemerintah lewat berbagai sektor, termasuk Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) serentak 2020.

"Pengesahan UU Omnibus Law ini sangat berpengaruh buat partai politik yang mendukung pengesahan UU tersebut di Pilkada serentak nanti, akibat dari polarisasi dukungan dari pihak-pihak tertentu," ujar Cecep Sopandi di Jakarta, Rabu (7/10/2020).

Menurut Cecep, jika dilihat dari komposisi koalisi di Pilkada, maka rasanya sulit bagi buruh untuk mendukung atau menolak partai yang terlibat dalam pengesahan UU Ciptaker, mengingat terjadi polarisasi dukungan. Oleh karena itu salah satu cara perlawanan buruh kepada Pemerintah dan DPR atas pengesahan UU Omnibus Law dengan Golput di Pilkada serentak 2020. 

Sementara itu, Peniliti Senior Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mengatakan, adanya golput juga karena implikasi atas kinerja partai pengusung pemerintah juga secara langsung berdampak. 

"Publik merasa selama ini hanya korban nafsu kuasa dari elit yang tidak takut berbohong. Manis berjanji saat kampanye. Murah senyum di saat pemilu tapi bebal aspirasi masyarakat di saat berkuasa,* tandasnya.

Syam memaparkan, perilaku buruk inilah membawa masyarakat bisa frustasi akhirnya menjadi apatis dengan pesta demokrasi. Rakyat bukannya senang ada pemilihan tapi bisa dianggap sebagai moment awal lahirnya kehancuran. 

Pengamat politik dari Stratetic Transformation Institute, Henry Wahyono mengatakan, jika pemilih menemukan partai yang sesuai dengan penolakan Omnibus Law dan kebetulan cocok dengan calon kepala daerahnya maka dia akan mantab memilih partai tersebut atau akan memilih calon kepala daerah tersebut. 

“Jika partainya tidak sesuai tapi calonnya sesuai maka bisa jadi pemilih akan mengurungkan niat memilih. Jika partainya sesuai tapi calonnya tidak sesuai maka dia juga kemungkinan tidak akan menggunakan hak pilihnya," paparnya.

#Demo   #buruh   #mogok   #ciptakerja   #omnibuslaw