Larang Demo, Polri Dinilai Berlebihan

Safari
Larang Demo, Polri Dinilai Berlebihan

Jakarta, HanTer - Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane mengkritik penerbitan surat Telegram Rahasia (STR) Kapolri Jenderal Idham Azis yang melarang kegiatan unjuk rasa atau demo buruh menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja pada 6-8 Oktober 2020. 

Menurutnya, telegram tersebut berlebihan lantaran Kapolri terlihat tidak memahami bahwa persoalan buruh adalah hal yang laten dan tidak pernah berhenti bergejolak sejak Indonesia merdeka.

"TR ini tentu sudah sangat berlebihan, tidak independen, dan tidak promoter (profesional, modern, dan terpercaya)," kata Neta S Pane dalam keterangan resmi, Selasa (6/10/2020).

Neta mengatakan, pelarangan mutlak dalam TR itu terkesan mengedepankan arogansi dan menyepelekan UU. Sebab penyampaian aspirasi atau demonstrasi tidak dilarang, seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998.

Neta meminta Kapolri dapat lebih bijak dan mengedepankan cara-cara persuasif dengan mengingatkan para buruh terkait keselamatannya selama pandemi Covid-19. 

Ketua Umum Barisan Relawan Nusantara (Baranusa), Adi Kurniawan mengatakan, Polri yang melarang aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja maka sudah sangat jelas dan menunjukkan karakter asli penguasa yang anti terhadap protes kebijakan dari rakyat. Adanya pelarangan unjuk rasa oleh Polri juga sudah sangat jelas pemerintah tidak mau mendengar suara rakyat. 

"Demokrasi sudah dibunuh secara terang-terangan," ujar Adi Kurniawan kepada Harian Terbit, Selasa (6/10/2020.

Pemerhati masalah sosial masyarakat, Frans Imanuel Saragih mengatakan larangan Polri itu dapat dipahami karena memang situasi Pandemi yang mana Indonesia masih cukup rawan dengan masalah Covid 19. 

Frans memaparkan, di tengah pandemi Covid-19 memang membuat semua serba sulit. Apalagi dengan aksi buruh pasti menerapkan sterilisasi. Karena di dalam demo pasti akan ada emosi, itulah yang membahayakan karena biaa melupakan protokol kesehatan. Karena di dalam demo pasti akan ada emosi, itulah yamg membahayakan karena biaa melupakan protokol kesehatan. 

Kapolri diketahui telah menerbitkan telegram nomor STR/645/X/PAM.3.2./2020 tertanggal 2 Oktober 2020. Beberapa poin dalam beleid itu meminta jajaran kepolisian tidak mengizinkan kegiatan demo buruh pada 6-8 Oktober 2020.

Kadiv Humas Polri Brigadir Jenderal Argo Yuwono mengatakan penerbitan surat telegram itu dilakukan untuk menjaga kondusivitas situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) di saat pandemi Covid-19 saat ini. Apalagi, kata dia, pemerintah juga berupaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Menurutnya, meskipun penyampaian aspirasi atau unjuk rasa tidak dilarang dan diatur dalam Undang-Undang nomor 9 Tahun 1998, namun di situasi pandemi saat ini kegiatan yang menimbulkan keramaian dinilai sangat rawan terjadi penyebaran virus corona.

"Sehingga, Polri tidak memberikan izin aksi demonstrasi atau kegiatan lainnya yang menyebabkan terjadinya kerumunan orang dengan tujuan mencegah penyebaran Covid. Ini juga sejalan dengan Maklumat Kapolri. Kami minta masyarakat untuk mematuhinya," ujar Argo.

Merujuk salinan telegram tersebut, Kapolri meminta jajarannya mulai melaksanakan kegiatan dan fungsi intelijen serta mendeteksi secara dini aksi-aksi yang mungkin akan terselenggara. Hal itu dilakukan guna mencegah terjadinya unjuk rasa yang menimbulkan aksi anarkis dan konflik sosial. 

#Demo   #buruh   #mogok   #ciptakerja   #omnibuslaw   #polisi