Pemerintah dan DPR Dinilai Abaikan Rakyat

Alee
Pemerintah dan DPR Dinilai Abaikan Rakyat
Istimewa

Jakarta, HanTer - Pengesahan UU Cipta Kerja memperlihatkan bahwa DPR dan pemerintah mengabaikan pelbagai suara dan aspirasi rakyat. Kemarahan masyarakat terkait pengesahan UU ini dinilai wajar.

"Mereka mengacuhkan suara rakyat. Dan marah itu ekspresi ketika mereka sebagai warga negara yang punya hak. Mereka sebagai warga negara yang harus dibela oleh DPR dan pemerintah, namun pada saat proses omnibus law dibuang jauh-jauh," kata Tim Advokasi untuk Demokrasi dari LBH Jakarta, Aprilia Lisa dalam konferensi pers secara daring, Selasa (6/10).

Aprilia menilai masyarakat yang ingin melaksanakan aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja sudah dijamin dalam konstitusi. Oleh karena itu, pihaknya berpandangan aparat tak perlu menghalang-halangi kebebasan hak menyatakan pendapat dari para buruh tersebut.

Langgar HAM

Sementara itu, Koordinator Badan Pekerja KontraS Fatia Maulidiyanti menyatakan DPR melanggar prinsip HAM dengan tak melibatkan partisipasi publik dalam pembahasan RUU Cipta Kerja selama ini.

"Itu dilakukan diam-diam dan bertentangan dengan prinsip HAM yang tak pertisipatif. DPR telah melakukan keputusan dan langkah yang bertentangan dengan kepentingan publik dan tak mewakilkan rakyat sendiri," kata Fatia.

Koalisi Rakyat Untuk Keadilan Perikanan (KIARA) menyebut Pemerintah dan DPR telah bersama-sama menciptakan krisis sosial dan krisis lingkungan yang semakin parah melalui pengesahan Undang-undang Omnibus Law Ciptaker jadi undang-undang.

Sekretaris Jenderal KIARA Susan Herawati menyebut, Pemerintah dan DPR telah bersama-sama menciptakan ketidakadilan, bahkan kedua lembaga negara itu telah mengkhianati amanat UUD 1945 yang memberikan mandat, diantaranya untuk menciptakan kesejahteraan bersama serta mencerdaskan kehidupan berbangsa.

"Melalui Undang-undang ini, Pemerintah dan DPR akan menciptakan ketidakadilan, krisis sosial dan krisis lingkungan hidup semakin parah," kata Susan melalui rilis yang diterima CNNIndonesia.com, Selasa (6/10).

Terburuk

Secara terpisah, SETARA Institute menyatakan menentang keras terhadap pengesahan RUU Cipta Kerja. Juga mendesak agar Presiden Jokowi menggunakan hak konstitusionalnya dengan tidak mengundangkan UU Cipta Kerja dan menindaklanjutinya dengan menerbitkan Perppu pada sebagian cluster isu dalam RUU Cipta Kerja yang menjadi instrumen pelembagaan pelanggaran hak konstitusional warga atau atas Perppu yang membatalkan keseluruhan isi dari UU Cipta Kerja.

SETARA meminta Institusi Polri dan unsur keamanan lainnya menjamin aksi unjuk rasa yang dilakukan oleh berbagai elemen masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. 

Apabila UU ini diujimateriilkan, Mahakamah Konstitusi perlu menjadikan aspirasi publik sebagai basis pertimbangan memutus konstitusionalitas norma dalam UU Cipta Kerja. Aspirasi publik harus ditangkap sebagai arus popular constitusionalism untuk mematahkan argumen angkuh otoritas negara dalam pembahasan dan pengesahan UU Cipta Kerja. 

#RUU   #ciptakerja   #omnibuslaw   #buruh   #demo