SP PLN Tolak UU Cipta Kerja

Alee
SP PLN Tolak UU Cipta Kerja
Serikat Pekerja (SP) PLN menolak UU Cipta Kerja

Jakarta, HanTer—Serikat Pekerja (SP) PLN menolak UU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan menyatakan kesiapan mendukung upaya hukum untuk membatalkan UU itu melalui Judicial  Review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Terkait penolakan tersebut DPP SP PLN telah menginstruksikan kepada seluruh DPD, DPC dan DPAC SP PLN untuk melakukan, pertama, Doa Bersama untuk Kepentingan para Pekerja seluruh Indonesia agar UU Cipta Karya (Omnibus Law) tersebut segera dibatalkan.

Kedua, memasang spanduk penolakan UU Cipta Kerja diseluruh kantor atau unit kerja PT PLN dari Tanah Aceh sampai Tanah Papua.

Ketiga, demo aksi turun ke Jalan bersama peserta demo aksi lainnya dari elemen-elemen unsur serikat pekerja/buruh  maupun organisasi masyarakat yang perduli dengan hak-hak pekerja Indonesia. 

Keempat, mendukung dan ikut serta dengan berbagai elemen Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan elemen masyarakat lainnya untuk dilakukannya uji materiil atau Judicial Review Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) ke MK.

Ketua Umum SP PLN M. Abrar Ali, SH mengatakan,  SP PLN akan segera berkoordinasi dengan beberapa elemen serikat pekerja/buruh lainnya maupun dengan federasi serikat pekerja yang ada guna bersama-sama menyiapkan upaya hukum untuk melakukan uji materil atau Judicial Review ke MK.

“SP PLN yakin bahwa hal tersebut akan membuahkan hasil selama semua pihak saling mendukung untuk melakukan upaya tersebut dan diiringi dengan doa dari seluruh masyarakat Indonesia khususnya para pekerja/buruh beserta keluarganya,” kata Abrar yang didampingi Sekretaris Jenderal Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM, di Jakarta, Selasa (6/10/2020). 

Di samping itu, SP PLN dengan beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang terafiliasi dalam Public Services International (PSI) yakni PP IP, SP PJB, SPEE, FSPMI, dan Federasi Serbuk Indonesia juga menolak cluster Ketenagalistrikan  dalam UU Cipta Kerja (Omnibus law) yang bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: III/PUU-XIII/2015.