Kemandirian Energi Bangsa Terganggu oleh Gaduhnya Tindakan Ahok

Anugrah
Kemandirian Energi Bangsa Terganggu oleh Gaduhnya Tindakan Ahok
Komut PT Pertamina Basuki Tjahaja Purnama

Jakarta, HanTer - Beredar kabar Basuki Tjahja Purnama alias Ahok telah membentuk satgas investasi untuk proyek Trans Pacific Petrochemical Indotama (TPPI) di Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban. Tentu ini akan menghambat jalannya proyek dan keputusan Ahok bikin Gaduh, membuat pertamina tidak bisa maju Dan bersaing.

Padahal sesuai intruksi Presiden Jokowi, Menteri BUMN, Dirut Pertamina dan Komisaris Pertamina untuk segera menyelesaikan proyek ini dalam kurun waktu 3 tahun.

"Langkah Ahok ini blunder karena bisa saja menghentikan atau membatalkan proyek yang sudah berjalan tentu ini langgar perintah presiden. Selain TPPI juga Kilang dan Petrochem yang akan membuat kemandirian Energi bangsa. Tindakan gaduh Ahok ini akan membuat Pertamina tidak bisa maju dan berkembang," kata Pemerhati Energi Nasional, Agung Hadi Wibowo dalam keterangan tertulisnya, Selasa (6/10). 

Alasan Ahok bahwa ini untuk mensetlekan strategic partner kata aktivis yang akrab disapa Agung ini sangat riskan karena bisa membuat proyek Olefin Cracker mundur dan bisa menimbulkan kerugian besar.

"Proyek ini termasuk dalam PSN dan sudah diintruksikan oleh presiden langsung ke Pertamina untuk segera dilaksankan dan segera onstream dalam waktu 3 tahun," ujar Agung 

Di tengah isu yang terus melanda Pertamina terkait kinerja, harusnya Ahok bisa melakukan langkah yang positif sesuai arahan presiden bukan kemudian justru membuat langkah menjegal kemauan presiden. 

"Kita tahu dalam kunjungan Presiden Jokowi ke Tuban akhir tahun lalu, beliau meminta agar proyek ini segera berjalan dalam kurun waktu 3 tahun. Lantas apa masalahnya, Ahok membuat agenda untuk membatalkan ini?," tanya Agung.

Jika TPPI ini sudah beroperasi Agung menilai dampaknya sangat besar untuk menekan impor migas. Dan ini bisa memperbaiki defisit neraca perdagangan.

"Kata Pak Jokowi apabila telah berproduksi secara penuh, TPPI berpotensi menghemat devisa hingga 4,9 miliar dollar AS atau sekitar Rp 56 triliun. Saya kira langkah Ahok ini preseden buruk bagi kemajuan bangsa kita," tandasnya.