UU Cipta Kerja Disahkan, Edy: DPR dan Pemerintah Mengkhianati Rakyat

Safari
UU Cipta Kerja Disahkan, Edy: DPR dan Pemerintah Mengkhianati Rakyat
Edy Mulyadi

Jakarta, HanTer - Presidium Aliansi Selamatkan Merah Putih (ASMaPi), Edy Mulyadi mengatakan, pengesahan RUU Omnibus Lawa Cipta Kerja menjadi undang-undang (UU) membuktikan DPR dan Pemerintah untuk kesekian kalinya kembali mengkhianati rakyat. UU ini bakal menyengsarakan buruh.

Edy menilai, DPR dan Pemerintah sudah kehilangan nurani dan akal budinya. Entah rakyat mana yang diwakili para anggota Dewan itu. Sementara para pejabat pemerintah yang gaji dan segala fasilitasnya dibiayai rakyat, ternyata justru secara kejam menyengsarakan buruh yang jelas-jelas bagian dari rakyat itu sendiri.

“Tak pelak lagi, UU ini adalah perbudakan gaya baru di era modern. Kita harus lawan. Kita dukung penuh perjuangan buruh menolak RUU Cipta Kerja,” paparnya.

Pesangon

Menurut Edy, beberapa pasal UU Cipta Kerja yang dipastikan bakal menyengsarakan buruh antara lain, dihilangkannya pesangon, dihapuskannya UMP, UMK, dan UMSP serta upah buruh yang dihitung per jam.

"Selain itu, RUU ini juga menghapuskan semua hak cuti tanpa ada kompensasi. Di antaranya cuti sakit, cuti kawinan, khitanan, cuti kematian, dan cuti melahirkan hilang dan tidak ada kompensasi,” paparnya, Senin (5/10/2020).

Hal lain yang tidak kalah memprihatinkannya, UU Omnibus Law ini akan memberi hak kepada pengusaha untuk mengganti outsourcing dengan kontrak seumur hidup. Buruh akan berstatus kontrak, yang terus-menerus diperpanjang. 

“Masih banyak pasal lain yang sangat mengeksploitasi dan menindas buruh. Antara lain, semua karyawan berstatus tenaga kerja harian, libur hari raya hanya pada tanggal merah dan tidak ada penambahan cuti. Selain itu, tenaga kerja asing bebas masuk, dan istirahat hari Jumat hanya satu jam, termasuk sholat Jumat,” kata Edy.

Belum Jelas

Di tempat terpisah, Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan, hasil yang disepakati dalam pembahasan RUU Cipta Kerja masih belum jelas. Mengingat banyak hal yang diserahkan ke Peraturan Pemerintah (PP). Contohnya, terkait pasal 66, anggota Baleg sepakat Pasal 66 UU 13 tahun 2003 tidak diubah tapi diserahkan pengaturannya ke PP. Seharusnya isi Pasal 66 tersebut tetap dicantumkan di klaster ketenagakerjaan.

“Kalau diserahkan ke PP, maka akan terjadi interpretasi subyektif pemerintah terhadap isi pasal tersebut,” katanya. 

Timboel menuturkan, pada waktu membahas UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, banyak ketentuan yang diatur di PP, Perpres dan Permenaker dinaikan statusnya, menjadi diatur di UU 13 tahun 2003. Karena norma-norma tersebut terkait dengan hak hak konstitusional pekerja seperti mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang layak,  jaminan sosial,  dan perlindungan lainnya.

“Saat ini kenapa DPR sepakat untuk menurunkan kembali status norma norma tersebut ke PP? Bukankah PP adalah ranah pemerintah semata. Saya nilai justru norma norma hukum yang terkait dengan hak konstitusional pekerja harus menjadi kesepakatan antara DPR dan Pemerintah dan oleh karenanya diatur di UU, bukan malah diserahkan kepada pemerintah dalam format PP.  Ini bentuk pengabaian tanggungjawab DPR kepada pekerja,” terangnya.

#Demo   #buruh   #mogok   #ciptakerja   #omnibuslaw