Din Ingatkan Moeldoko, KAMI Bukan Kumpulan Orang-orang Pengecut

Safari
Din Ingatkan Moeldoko, KAMI Bukan Kumpulan Orang-orang Pengecut

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Din Syamsuddin mengatakan, pihaknya mengingatkan agar Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko dan jajaran kekuasaan untuk tidak perlu melempar "ancaman" kepada rakyat. Pada era demokrasi modern dewasa ini arogansi kekuasaan, sikap represif dan otoriter sudah ketinggalan zaman. 

Bagi KAMI, lanjut Din,  semakin mendapat tantangan dan ancaman akan menjadi pelecut untuk tetap beristikamah dalam perjuangan.  "KAMI bukan kumpulan orang-orang pengecut, karena para insan yang bergabung dalam KAMI adalah mereka yang menyerahkan segala urusan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah SWT, dan hanya takut kepadaNya," tegasnya.

Lebih lanjut Din mengemukakan, adanya ancaman KSP Moeldoko karena belum membaca Maklumat KAMI dengan seksama dan apalagi memahami isinya secara mendalam. 

Oleh karena itu, lanjut Din, KAMI mempertanyakan tentang jalur hukum apa yang dimaksud Moeldoko. Karena penyampaian aspirasi oleh rakyat adalah sesuai dengan Hukum Dasar yaitu UUD 1945 yang memberi kepada rakyat warga negara kebebasan berserikat dan berpendapat, termasuk untuk menyampaikan pendapat di depan umum.

"Ataukah mungkin permintaan untuk menyampaikan aspirasi lewat jalur hukum adalah agar KAMI menggugat Pemerintah atas pelanggaran konstitusional yang dilakukannya? Suatu hal yang dapat dilakukan namun belum dipikirkan," ujar Din Syamsuddin di Jakarta, Minggu (4/10/2020).

Din membenarkan atas penilaian KSP Moeldoko bahwa KAMI adalah sekumpulan kepentingan. Memang KAMI mempunyai banyak kepentingan, antara lain, meluruskan Kiblat bangsa dan negara yang banyak mengalami penyimpangan, engingatkan Pemerintah agar serius menanggulangi Covid-19 dengan mengedepankan kesehatan dan keselamatan rakyat di atas program ekonomi dan politik (Pilkada).

Selain itu KAMI juga mengingatkan pemerintah agar serius memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme yang masih merajalela di lingkungan pemerintahan, dengan mencabut Undang-Undang yang melemahkan KPK. KAMI mengingatkan pemerintah agar bersungguh-sungguh mengatasi ketakadilan ekonomi, mengutamakan lapangan kerja bagi rakyat sendiri (bukan untuk Tenaga Kerja Asing), dan mencabut Undang-Undang  yang lebih menguntungkan pengusaha dari pada kaum buruh.

"Mengingatkan pemerintah untuk bertindak responsif terhadap upaya pemecahbelahan masyarakat dengan tidak membiarkan kelompok-kelompok yang anti demokrasi, intoleran, dan eksklusif dengan menolak kelompok lain seperti KAMI. Itulah sebagian dari sekumpulan kepentingan KAMI, yang pada intinya KAMI berkepentingan agar Pemerintah dan jajarannya termasuk KSP bekerja bersungguh-sungguh mengemban amanat rakyat, karena gaji yang diperoleh berasal dari uang rakyat," paparnya.

Din meminta agar KSP Moeldoko dan para staf di Istana untuk tidak mudah melempar tuduhan kepada KAMI sebagai memecahbelah rakyat. Padahal ada kelompok-kelompok penolak KAMI, yang patut diduga direkayasa bahkah didanai pihak tertentu yang justeru memecahbelah rakyat. Oleh karena itu patut dipertanyakan apakah kritik dan koreksi KAMI yang menciptakan instabilitas ataukah kebijakan Pemerintah yang tidak bijak, anti kritik, dan tidak mau mendengar aspriasi rakyat yang justeru berandil dalam menciptakan instabilitas.

"Apakah KAMI yang keluar dari batas (karena memaklumkan penyelamatan bangsa dan negara) ataukah Pemerintah yang melampaui batas dengan menumpuk hutang negara yang jadi beban generasi penerus, membentuk bersama DPR undang-undang yang merugikan rakyat, dan mengabaikan rakyat berjuang mempertahankan diri dari wabah dengan harus membiyai sendiri tes kesehatan?," jelasnya.

Premanisme

Pengamat politik Rusmin Effendy menilai ancaman Kepala Staf Presiden (KSP) Jenderal TNI (Purn) Moeldoko tentang sepak terjang dan deklarasi KAMI di pelbagai daerah bisa dianggap pelanggaran konstitusi UUD 1945 dan HAM tentang kebebesan berpendapat dan berorganisasi. Dalam pemerintahan demokrasi maka kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. 

"Lucu dan Aneh, Kalau Ketua KSP bagian dari rezim yang mengancam rakyat yang menjalankan atau exercising kedaulatan tertingginya," ujar Rusmin Effendy kepada Harian Terbit, Minggu (4/10/2020).

Menurut Rusmin, terlalu naif jika pemerintah beranggapan keberadaan KAMI sebagai perkumpulan yang membuat gaduh dan pengacau. Fakta di lapangan justru terlihat, ada oknum yang mengerahkan premanisme bayaran yang menghalang-halangi konsolidasi KAMI, bahkan yang lebih trageis kejadian tabur bunga di TMP Kalibata.

Moeldoko Bantah 

Sementara itu usai bertemu dengan Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir di Kantor Grha Suara Muhammadiyah, Kota Yogyakarta,Jumat (2/10/2020), KSP Moeldoko menuturkan, pernyataan yang disampaikannya bukanlah sebuah ancaman kepada KAMI. Oleh karena itu pihaknya membantah mengancam KAMI.  "Le ngancem sopo le ngancem. Tidak ada yang mengancam kok," ujarnya.

Moeldoko menerangkan jika yang disampaikannya hanyalah dialog semata. Moeldoko pun menerangkan tak ada ancaman yang dilontarkannya ke KAMI. "Tidak ada ancaman, ancamannya ada di mana. Itu dialog, dialog online," tegasnya.

#Kami   #dinsyamsuddin   #tokoh   #nkri   #Moeldoko