Pilpres Lebih Demokratis, PT 0 Persen Konstitusional, MK Tak Perlu Ragu Menangkan Gugatan JR yang Diajukan Rizal Ramli DKK

Safari
Pilpres Lebih Demokratis, PT 0 Persen Konstitusional, MK Tak Perlu Ragu Menangkan Gugatan JR yang Diajukan Rizal Ramli DKK

Jakarta, HanTer - Koordinator Gerakan Perubahan (Garpu) Muslim Arbi mengatakan, semestinya Presidensial Threshold (PT) itu tidak perlu ada. Karena yang memilih itu adalah hak konsitusional rakyat. Dan tidak ada hak bagi partai politik (parpol) untuk bikin batasan PT harus sekian persen seperti yang sudah terjadi sebelumnya. Maka menjadi tidak beralasan ditetapkannya PT dalam pilpres. Karena pemilihan sifatnya langsung.

 

'Rakyat yang langsung memilih presiden yang dianggap dapat memimpin lima tahun ke depan. Justru adanya PT itu membelenggu hak demokrasi rakyat," ujar Muslim Arbi kepada Harian Terbit, Minggu (4/10/2020)

 

Muslim menegaskan, PT tersebut dapat dianggap sebagai demokrasi terpimpin. Padahal Indonesia tidak menganut demokrasi terpimpin. Selain itu PT dapat dianggap kongkalikong para elit partai untuk usung capresnya. Padahal belum tentu capres tersebut disukai rakyat. Apalagi capres yang hanya  bermodalkan pencitraan saja. Oleh karena itu dengan tanpa PT akan muncul pasangan Capres yang banyak.

 

""Tanpa PT maka demokrasi dalam pemilihan Presiden akan lebih bermutu dan bergairah," tandasnya.

 

Muslim menuturkan, upaya ekonom Rizal Ramli yang ajukan Judicial Review PT 0 persen ke MK harus didukung sepenuhnya. Oleh karena itu Muslim Arbi dengan tegas menuntut MK yang saat ini dipimpin oleh Anwar Usman untuk memenangkan gugatan yang diajukan Rizal Ramli sebagai kemenangan demokrasi.

 

Menurut Muslim,  pada dasarnya gugatan PT 0 persen adalah tuntutan yang demokratis dan sesuai dengan akal sehat dan konstitusional.  "MK tak perlu ragu memutuskan itu,” jelasnya.

 

Sebagai anak bangsa pemilik kedaulatan yang sah di negeri ini, lanjut Muslim, dirinya mengingatkan kepada MK agar bekerja sesuai dengan ilmu dan keyakinan dan membantu tumbuhnya iklim demokrasi dan kedaulatan rakyat. "Adanya MK karena buah dari demokrasi dan reformasi. Tanpa Adanya demokrasi dan reformasi niscaya tidak ada MK. Jadi saatnya MK berjuang untuk rakyat dan jangan menjadi alat parpol dan oligarki kekuasaan,” tegasnya.

 

Lalu, bagaimana jika MK kembali dengan putusan sebelumnya yang membatalkan penghapusan ambang batas pencalonan presiden itu? “Rakyat menginginkan perubahan. Maka jangan salahkan rakyat dan tuntutan demokrasi agar MK segera dibubarkan,” pungkasnya.