Jutaan Pekerja Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020, RUU Omnibus Law Hilangkan Kedaulatan, Memiskinkan Buruh

Safari
Jutaan Pekerja Mogok Nasional 6-8 Oktober 2020, RUU Omnibus Law Hilangkan Kedaulatan, Memiskinkan Buruh

Jakarta, HanTer - Rencana kaum buruh melakukan aksi mogok nasional pada 6-8 Oktober 2020 menolak omnibus law RUU Cipta Kerja mendapat dukungan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). Pasalnya, RUU tersebut dinilai menghilangkan kedaulatan bangsa, meningkatkan kesenjangan sosial, merusakj lingkungan, memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.

Dalam maklumat yang dikeluarkan Presidium KAMI, yaitu Gatot Nurmantyo, Rochmat Wahab dan M Din Syamsuddin, ditegaskan bahwa omnibus law RUU Cipta Kerja akan semakin menghilangkan kedaulatan bangsa.

RUU tersebut juga dinilai akan meningkatkan kesenjangan sosial, merusak lingkungan, serta memiskinkan dan menghilangkan posisi tawar kaum buruh.

Dukungan

Sementara itu, Ketua Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) DPC DKI Jakarta, Alson Naibaho mengaku berterimakasih dengan langkah Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) mendukung perjuangan buruh nasional untuk menggagalkan omnibus law RUU Cipta Kerja. 

"Tentunya terimakasih untuk dukungan KAMI terhadap pergerakan buruh menolak omnibus law. Namun kami, buruh juga berharap supaya dukungan KAMI tidak menjadi politisasi terhadap pergerakan buruh saat ini," ujar Alson Naibaho kepada Harian Terbit, Kamis (1/10/2020).

Alson mengaku telah melihat potongan video dukungan KAMI terhadap Pancasila. Statement itu menjadi dukungan moral dan buruh berharap dukungan dari KAMI murni sebagai bentuk empati terhadap buruh. 

Menurutnya, semua elemen bangsa yang peduli pada pada kehidupan bangsa dimana saat ini tingkat kesejahteraan rakyat sangat jauh dari harapan dan tingginya angka pengangguran harus bersama sama menolak RUU Omnibus Law.  Kalau mau mendapatkan dukungan besar butuh ya harus mendukung perjuangan buruh," tandasnya.

Terpisah, Ketua Badan Relawan Nusantara (BRN) Edysa Tarigan Girsang mengatakan, semua elemen bangsa yang peduli pada pada kehidupan bangsa dimana saat ini tingkat kesejahteraan rakyat sangat jauh dari harapan dan tingginya angka pengangguran harus bersama sama menolak RUU Omni bush. 

"Kalau mau mendapatkan dukungan besar butuh ya harus mendukung perjuangan buruh," paparnya.

Enam Alasan

KAMI pun memerinci enam alasan kenapa omnibus law RUU Cipta Kerja harus digagalkan menjadi UU. 

Pertama, RUU tersebut jelas telah melanggar UUD 1945, khususnya pasal 27 ayat 2; pasal 33 dan pasal 23. Baca Juga: Buruh Siapkan Aksi Besar-besaran, Mogok Nasional, Catat Tanggalnya. Kedua, RUU Cipta Kerja tidak pro pada pekerja bangsa sendiri, lebih berpihak pada kepentingan buruh asing," tandasnya..

Dalam maklumat KAMI, Kamis (1/10/2020). Ketiga, prosesnya tidak partisipatif di mana undangan pada serikat atau pun asosiasi buruh hanya bersifat sosialisasi dan digunakan sebagai cap legitimasi. Keempat, pekerja asing tidak ada batasannya dan disamakan dengan bangsa sendiri.

Kelima, tidak ada kepastian lapangan kerja, upah, jaminan sosial dan sebagainya. Keenam, jika RUU ini disahkan, sesuai hasil kajian KOMNAS HAM dibutuhkan 516 peraturan pelaksana, yang berpotensi terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power), dan negara akan mengalami kekacauan tatanan dan ketidakpastian hukum.

#Buruh   #demo   #omnibuslaw   #dpr