Pasca UU Direvisi, Busyro: KPK Saat Ini Sudah Tak Lagi Bertaji 

Safari
Pasca UU Direvisi, Busyro: KPK Saat Ini Sudah Tak Lagi Bertaji 

Jakarta, HanTer - Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menilai KPK pada periode Firli Bahuri berhasil secara tuntas dimutilasi pelbagai kewenangannya oleh pemerintah. Mutilasi terhadap lembaga antirasuah dilakukan selepas Undang-undang KPK direvisi. Dia menyebut KPK saat ini sudah tak bertaji seperti dulu.

Adanya mutilasi terhadap KPK disampaikan Busyro saat membandingkan pelbagai temuan data terkait fenomena penyimpangan dukungan para cukong digelaran pilkada yang pernah disusun KPK dimasa kepemimpinannya.

Busyro mengatakan KPK periode saat ini tak mampu menemukan pelbagai data terkait penyimpangan dalam Pilkada 2020. Sebab KPK saat ini sudah tak bertaji seperti dulu. "Ini data KPK masa lalu, bukan masa sekarang yang berhasil dimutilasi secara tuntas oleh pemerintah," kata Busyro dalam webinar yang digelar oleh LHKP Muhammadiyah secara daring, Rabu (30/9/2020).

Busyro menyoroti, praktik cukong kerap kali mewarnai tiap penyelenggaraan pilkada di tingkat lokal maupun pemilu nasional yang telah berlangsung di Indonesia. Para cukong, merupakan 'sponsor' penyandang dana untuk para kandidat pejabat di level pusat dan daerah untuk memenangkan pemilu. 

"Ada pemahaman pentingnya cukong-cukong itu. Sehingga yang lalu bisa kami artikan sesungguhnya demokrasi para cukong," paparnya.

Busyro menjelaskan data yang ditemukan KPK periode sebelumnya menunjukkan bahwa para cukong meminta konsesi terhadap para calon yang berhasil memenangkan pemilu. Salah satunya melalui alokasi APBN maupun APBD untuk mendapatkan proyek atau konsesi lainnya.

"Para cukong meminta pejabat pusat dan daerah untuk merancang ulang APBN dan APBD. Perancangan ulang anggaran bertujuan demi kepentingan bisnis para cukong itu," jelasnya.

Transaksional

Busyro juga menyinggung Indonesia saat ini menerapkan demokrasi yang sifatnya transaksional. Situasi tersebut, menimbulkan pelbagai ekses negatif yang salah satunya pelumpuhan sistemik terhadap penegakan hukum di Indonesia. "Kita lihat KPK dilumpuhkan," tegasnya.

Pelemahan

Sementara itu Ketua DPP Gerakan Indonesia Anti Korupsi (GIAK), Jerry Massie mengatakan, adanya pelemahan KPK dimulai ketika pegawai KPK harus berstatus Aparat Sipil Negara (ASN). Dengan pegawai KPK menjadi ASN maka artinya KPK berada di bawah Kementerian PAN-RB yang dipimpin Tjahjo Kumolo ataupun Kemendgari. 

"Saya nilai mulai ada pelemahan saat akan dijadikan ASN berarti di bawah Kementerian PAN-RB yang dipimpin Tjahjo Kumolo ataupun Kemendgari," paparnya.

Sejak KPK didirikan, ujar Jerry, memang kali ini prahara yang menimpa KPK cukup kencang menggoncang lembaga anti rasuah tersebut. Karena jika lembaga anti korupsi raksasa sekalipun bahkan naga tak ada masalah jika diusut oleh mereka. Persoalanya lembaga adhoc ini di bawah presiden otomatis sulit. Jika ia mampu berdiri sendiri maka akan sangat bagus.

"Saya nilai ke depan akan semakin sulit jika tidak diantisipasi sejak saat ini," jelasnya.

Menurutnya, jika KPK mau menjadi lembaga yang baik, harus independen atau berdiri sendiri, Undang-udangnya juga cukup kuat, siapapun tak boleh mengintervensi lembaga ini.