Buruh: Omnibus Law Ciptaker Jadi Malapetaka

Safari
Buruh: Omnibus Law Ciptaker Jadi Malapetaka

Jakarta, HanTer - Sejumlah buruh yang tergabung dalam berbagai organisasi atau serikat buruh menyoroti raibnya Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK), karyawan kontrak dan outsourcing dari Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja (Ciptaker). Oleh karena itu buruh menolak untuk dilibatkan pada pembahasan klaster ketenagakerjaan antara Panitia Kerja (Panja) Badan Legislatif (Baleg) DPR RI dengan Pemerintah. 

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, saat UMSK hilang maka upah buruh di sektor industri akan turun 30 persen.  Karena, UMSK adalah upah minum berdasarkan sektor industri, yang nilainya di atas upah minimum (UMK). Saat ini jumlah buruh penerima UMSK mencapai puluhan juta orang. Sehingga tidak mungkin dalam satu pekerjaan dengan jumlah jam kerja yang sama, ada buruh menerima UMK dan yang lainnya UMSK. 

"Ini akan terjadi diskriminasi," ujar Said Iqbal di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Menurut Said, tidak adil jika sektor otomotif seperti Toyota, Astra, dan lain-lain atau sektor pertambangan seperti Freeport, Nikel di Morowali dan lain-lain, nilai UMK-nya sama dengan perusahan baju atau perusahaan kerupuk. Karena itulah di seluruh dunia ada Upah Minimum Sektoral yang berlaku sesuai kontribusi nilai tambah tiap-tiap industri terhadap PDP negara.

"UMSK harus tetap ada. Jalan tengahnya, penetapan nilai kenaikan dan jenis industri yang dapat UMSK dilakukan di tingkat nasional untuk beberapa daerah dan jenis industri tertentu saja," jelasnya.

Sedangkan perundingan nilai UMSK, ujar Said, dilakukan oleh asosiasi jenis industri dengan serikat pekerja sektoral industri di tingkat nasional. Di mana keputusan penetapan tersebut hanya berlaku di beberapa daerah saja dan jenis sektor industri tertentu saja sesuai kemampuan sektor industri tersebut. 

"Jadi tidak harus sama rata sama rasa, karena faktanya setiap industri berbeda kemampuannya. Karena itu masih dibutuhkan UMSK," paparnya.

Said mengungkapkan, karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup tanpa batasan waktu dan jenis pekerjaan menjadi masalah serius bagi buruh. Dengan sistem saat ini, bisa jadi tidak ada pengangkatan karyawan tetap. Karena pengusaha akan cenderung mempekerjakan buruh kontrak dan outsourcing. 

"Ketika tidak ada karyawan tetap dan banyaknya buruh kontrak yang mudah dipecat, dengan sendirinya pesangon dan jaminan sosial seperti pensiun, hari tua, serta jaminan kesehatan akan berpotensi hilang," jelasnya.

Selain itu, Said juga mempertanyakan pembayaran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) untuk karyawan kontrak dan outsourcing. Sebab tidak mungkin buruh membayar kompensasi kehilangan pekerjaan untuk dirinya sendiri, dengan iuran JKP yang buruh ikut mengiurnya. 

Hal yang sama diungkapkan Ketua Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos. Dia mengatakan, diubahnya aturan tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) akan menimbulkan ketidakpastian bagi tenaga kerja. Dalam RUU Cipta kerja, menurutnya, menghilangkan pasal 59 tentang ketenagakerjaan yang membahas PKWT.

"Kan ini (PKWT) sudah jelas aturan mainnya, pembatasannya, waktunya. Tapi kenapa justru RUU Cipta Kerja menghilangkannya," ujarnya.

Menurut Nining, hilangnya pasal tersebut telah memperlihatkan ketidakpastian bagi tenaga kerja dan pemerintah semakin liberal terkait persoalan tenaga kerja. Dengan upah yang murah dan ketidakpastian kerja. 

"Pemerintah justru terkesan mengobral tenaga kerja. Ke depan tenaga kerja kita semakin tidak jelas. Dan Omnibus Law ini jadi malapetaka," tegasnya.