KAMI Siapkan Jalur Hukum 

Safari
KAMI Siapkan Jalur Hukum 

Jakarta, HanTer - Koordinator Komite Eksekutif Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Ahmad Yani menegaskan pihaknya bakal melakukan investigasi atas aksi pembubaran acara Silaturahim Akbar KAMI di Surabaya, Senin (28/9/2020) kemarin. Sekelompok massa dari Surabaya Adalah Kita membubarkan acara Silaturahim Akbar KAMI yang dihadiri mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo..

Yani mengklaim bahwa sebelum menggelar acara, pihaknya telah mengurus prosedur dan pemberitahuan ke aparat kepolisian. Namun pada Minggu (28/9), pihak gedung memberikan informasi bahwa acara itu tidak bisa digelar di Gedung Juang karena ada larangan dari Gugus Tugas.

"Seharusnya gugus tugas bukan boleh membatalkan, namun memastikan apakah acara itu sudah memenuhi protokol kesehatan atau tidak. Kalau memang Jawa Timur mau konsisten, seharusnya semua kegiatan kerumunan lain enggak boleh dong," ujar Yani di Jakarta, Selasa (29/9/2020).

Kemudian, sambung dia, karena belum pastinya acara di Gedung Juang, pada Senin (28/9) pagi beberapa Tokoh KAMI salah satunya Eks Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo, melakukan pertemuan dan makan bersama dengan para ulama dan kiai Jawa Timur di hotel tempat Gatot menginap.

Namun, saat itu, ia menyebut massa yang mengatasnamakan Surabaya Adalah Kita yang awalnya berada di Gedung Juang, mendatangi tempat Gatot bersama aparat kepolisian.

"Tiba-tiba ada orang berpakaian preman yang mengaku dari Polda masuk menerobos, membuat keributan itu dan meminta dibubarkan. Pertanyaan atas hak apa polisi tanpa surat itu membubarkan acara. Harusnya dia tanya dulu dong, lihat dulu dong," ucapnya.

Menurut Yani, pembubaran yang dilakukan polisi itu tidak adil dan sepihak. Tindakan seperti itu, kata dia, dikhawatirkan memicu konflik horizontal antarmasyarakat.
"Kan kemarin kan di Surabaya juga ada pilkada, kenapa polisi tidak dibubarkan itu. Kenapa polisi tidak bubarkan iring-iringan pendaftaran itu," jelasnya.

Yani menyatakan pihaknya akan melakukan investigasi terkait pembubaran itu. Jika tindakan yang dilakukan polisi itu menyalahi prosedur, ia mengaku akan membawa ke jalur hukum. 

"Kita akan lakukan investigasi, kalau ternyata dalam proses itu polisi ada yang melanggar prosedural, kita akan melaksanakan tindakan hukum. Kita akan laporkan untuk ditindak dong," paparnya.

Harus Adil

Sementara itu Ketua Umum Front Anti Komunis Indonesia (FAKI) Edy Mulyadi menegaskan, sebaiknya polisi mulai berhenti menjadi alat kekuasaan. Jangan lagi polisi digunakan penguasa sebagai alat pemukul pihak-pihak kritis yang berseberangan dengan penguasa.

"Rakyat tidak rela, uangnya digunakan untuk membiayai institusi yang justru memusuhi dan memasung aspirasi rakyat!" ujarnya.

Edy menyebut, polisi membubarkan sarapan pagi yang dihadiri Gatot Nurmantyo di Surabaya. Alasannya, melanggar protokol Covid-19. Padahal acara itu bukan keramaian yang harus mendapat izin polisi. Jumlah peserta juga terbatas, hanya para kyai dan ulama serta sejumlah tokoh Jawa Timur. 

Edy menegaskan, aparat kepolisian harus bertindak adil dalam hal ini. Alasan untuk tidak berkerumun dan berkumpul untuk mencegah penularan virus Covid-19 tidak ditegakkan dengan benar. 

Acara Silaturahim Akbar KAMI, Jawa Timur, di Gedung Juang 45, Surabaya, Senin (28/9/2020) batal digelar karena mendapatkan protes massa. Massa penolak menyerukan pertemuan KAMI di Surabaya. Tak bisa di Gedung Juang 45, pertemuan pun pindah ke kawasan Jambangan, Surabaya. Namun massa yang mengatasnamakan dirinya Surabaya Adalah Kita menggeruduk lokasi pertemuan Gatot di Jambangan. Mereka meminta deklarator KAMI itu segera angkat kaki.

Penjelasan Polri

Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karopenmas) Mabes Polri Brigadir Jenderal Awi Setiyono angkat bicara menanggapi pembubaran acara Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) di Surabaya, Jawa Timur (Jatim) pada Senin (28/9/2020).

Menurut Awi, acara tersebut tidak mengantongi izin rekomendasi dari Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 setempat. Hal inilah yang menjadi salah satu alasan aparat kepolisian membubarkan kegiatan silaturahmi tersebut.

"Acara yang dilangsungkan oleh KAMI tidak memiliki hasil asesmen dari Satgas Covid-19," ujar Awi, Selasa (29/9/2020).