Tim Hukum Bareskrim Minta Hakim Tolak Praperadilan Napoleon Bonaparte

Danial
Tim Hukum Bareskrim Minta Hakim Tolak Praperadilan Napoleon Bonaparte
Mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri Irjen Pol Napoleon Bonaparte

Jakarta, HanTer - Pihak Bareskrim Polri menerangkan sikap, dalam jawaban ketegasan atas praperadilan yang diajukan Irjen Pol Napoleon Bonaparte di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (PN Jaksel). 

Perlu diketahui, dalam persidangan tersebut, Bareskrim meminta kepada hakim untuk menolak permohonan mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional (Kadivhubinter) Polri itu.

Tim hukum Bareskrim Polri di persidangan tidak menanggapi detail dalil-dalin yang diajukan oleh Napoleon. Bareskrim selaku termohon menilai jawaban terhadap gugatan Napoleon merupakan satu kesatuan utuh tidak terpisahkan satu dengan lainnya sesuai proses penyidikan.

"Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil permohonan praperadilan yang diajukan pemohon, kecuali yang benar-benar diakui secara tegas oleh termohon," ujar tim hukum Bareskrim Gunawan Raka di hadapan Hakim PN Jaksel, Suharno, Selasa (29/9/2020).

Dia menuturkan, proses penyelidikan dan penyidikan terhadap Napoleon terkait kasus Djoko Tjandra telah sesuai prosedur. Salah satunya, penyidikan merujuk pada nota dinas dari Kadiv Propam Polri dan Kabareskrim Polri.

"Bahwa proses penyelidikan yang dilakukan termohon diawali dengan diterima nota dinas dari Kadiv Propam Polri yang diajukan Kabareskrim Polri," terangnya.

Seperti diketahui, dalam sidang praperadilan, Tim Divisi Hukum Mabes Polri menyebut bahwa Napoleon menerima 
uang Rp 7 miliar secara bertahap atas jasanya menerbitkan surat-surat untuk menghapus red notice Djoko Tjandra. 

Uang haram itu diterima mantan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri itu melalui Tommy Sumardi.