Tolak RUU Cipta Kerja, Pada 6-8 Oktober Buruh Ancam Mogok Nasional

Safari
Tolak RUU Cipta Kerja, Pada 6-8 Oktober Buruh Ancam Mogok Nasional

Jakarta, HanTer - Pembahasan RUU Omnibus Law Ciptaker di tingkat panja telah rampung. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan ke tingkat tim perumus (timus) dan tim sinkronisasi (timsin). Meski demikian, kalangan buruh tetap menolak RUU tersebut dan mengancam akan melakukan mogok kerja nasional untuk menuntut pembatalan RUU itu.

Aksi ogok nasional itu akan dilaksanakan pada 6-8 Oktober 2020 di berbagai daerah secara nasional. "Mogok nasional secara serentak di seluruh kawasan industri kabupaten/kota, provinsi dan nasional dengan tuntutan batalkan dan cabut Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Ketua Umum Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang Dan Kulit (FSP TSK) SPSI, Roy Jinto dalam keterangannya di Bandung, Jawa Barat, Senin (28/9).

Menurutnya, mogok nasional ini sebenarnya bukan tujuan dari kaum buruh. Pihak buruh, kata dia, telah melakukan upaya-upaya konsep, lobi-lobi dialog dengan pemerintah dan DPR.

"Tapi semua langkah itu tidak membuahkan hasil sesuai harapan buruh, oleh karena itu dengan terpaksa jalan terakhir kami mengambil langkah mogok nasional secara konstitusional berdasarkan hasil kesepakatan seluruh serikat pekerja, serikat buruh dan kaum buruh," ucapnya.

Menurutnya, jika RUU Cipta Kerja disahkan pada sidang Paripurna DPR pada 8 Oktober 2020, nasib kaum buruh akan semakin susah.

Lebih jauh, Roy menuturkan, selain aksi mogok kerja, aksi demonstrasi juga akan dilakukan di daerah secara bergelombang dimulai dari 28 September 2020 hingga 1 Oktober 2020. Adapun aksi demonstrasi pada 1 Oktober 2020 akan difokuskan di DPR, Kemenko Perekonomian dan Kemenaker. 

#RUU   #ciptakerja   #omnibuslaw   #buruh   #demo