Tidak Ada Larangan Nonton Film G-30-S/PKI, Tapi Polri Tak Keluarkan Izin Nobar

Safari
Tidak Ada Larangan Nonton Film G-30-S/PKI, Tapi Polri Tak Keluarkan Izin Nobar

Jakart, HanTer - Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng Film Penumpasan Pengkhianatan Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia (G-30-S/PKI). Alasannya, saat ini wilayah Indonesia masih dalam masa pandemi COVID-19 sehingga keselamatan masyarakat menjadi prioritas.

"Polri tidak akan mengeluarkan izin keramaian karena keselamatan jiwa masyarakat merupakan hal yang paling utama dan saat ini masih dalam masa pandemi COVID-19," ujar Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Awi Setiyono.

Awi mengatakan bahwa kepolisian tidak melarang masyarakat untuk menonton film tersebut. Namun, tidak dilakukan dalam kegiatan yang mengundang kerumunan, seperti nonton bareng.

Awi mempersilakan masyarakat untuk menyaksikan Film Pengkhianatan G-30-S/PKI di kediaman masing-masing. "Masyarakat dapat menonton G-30-S/PKI secara individu di rumah masing-masing," ujar Awi. 

Tidak Dilarang 

Dalam kesempatan berbeda, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md. menegaskan bahwa tidak ada pelarangan bagi masyarakat untuk memutar atau menayangkan Film Pengkhianatan G-30-S/PKI.

"Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G-30-S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV. Mau nonton di YouTube juga bisa kapan saja. Tidak usah menunggu bulan September," kata Mahfud melalui cuitan di akun twitter @mohmafudmd, Minggu (27/9), dilansir Antara.

Menanggapi larangan Polri tidak mengeuarkan izin keramaian untuk kegiatan nonton bareng Film G-30-S/PKI, pengamat Terorisme dan Intelijen dari The Community of Ideological Islamic Analyst (CIIA) Harits Abu Ulya mengatakan, Polri yang melarang nobar film G30S/PKI bisa jadi karena protokol Covid-19. Namun larangan nobar film G30S/PKI akan membuktikan Polri tidak adil. Padahal sangat tidak relevan jika pihak Polri harus mengeluarkan larangan nobar film G30S/PKI.

"Saat ini publik ingin ada transparasi dari penegak hukum. Larangan nobar itu ada dasar apa? Kenapa? Mengapa? Bagaimana seharusnya? Dan jangan sekedar melarang tapi juga harus kreatif menyuguhkan solusi alternatif," jelasnya.

"Kalau kebebasan-kebebasan yang dijamin oleh UU tapi juga dipasung atas nama UU maka inilah fasisme dan NKRI bisa mengarah ke "police state"," jelasnya.

Harist menilai, rezim saat ini bukan takut tapi tidak suka dengan pihak yang menentang PKI. Padahal anasir-anasir PKI yang ada saat ini berupaya keras untik membalikkan sejarah dihadapan generasi milenial. Padahal komunis bisa bangkit karena komunis gaya baru itu dengan profil substansi hati dan nalar soal ketuhanan mereka ingkar (atheis).

"Kalau pegang kekuasaan maka di pranata sosial politik mereka akan adopsi sistem apa saja (kecuali Islam) yang penting untung," jelasnya.

PA 212 Nobar

Persaudaraan Alumni 212 (PA 212) yang tergabung dalam Aliansi Nasional Anti-Komunis (ANAK) NKRI berencana menyelenggarakan nobar film G30S/PKI. Acara tersebut akan diselenggarakan serentak secara nasional pada 30 September 2020.

Ketua PA 212 Slamet Maarif mengatakan nobar film G30S/PKI ini dilakukan di masjid atau musala di wilayah masing-masing. Nobar tersebut untuk mengingatkan bahaya ideologi komunis masih mengancam Indonesia.

"Jam delapan malam nobar film G30S PKI agar anak bangsa tidak lupa dengan sejarah dan bahayanya PKI untuk bangsa Indonesia," kata Slamet di Jakarta, Senin (31/8/2020).

Slamet mengklaim PA 212 mengindikasikan bahaya komunis masih ada di Indonesia. Menurutnya, yang paling baru adalah rencana pemerintah memisahkan agama dengan negara dan mengubah Pancasila menjadi eka sila.

"Sejak reformasi litsus (penelitian khusus) sudah tidak ada, pengkhianatan PKI sudah tidak ada di kurikulum nasional, film G30S PKI tidak ditayangkan lagi tv nasional, kader mereka sudah berani sebut PKI seperti dalam tulisan bukunya, mereka sudah masuk parlemen," ujarnya.

Slamet mengatakan sebelum menonton film tersebut peserta diminta untuk membaca Alquran sampai waktu maghrib. Setelah itu dilakukan doa bersama dan taubat nasional.

"Habis magrib doa taubat nasional dengan tujuan berdoa untuk Indonesia agar Allah selamatkan bangsa dan negara ini dari bahaya komunis dan agar diangkat musibah Covid-19 dari Indonesia," katanya.

Pada 2017 lalu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan nonton bareng film G30S/PKI, meskipun dikritik sejumlah pihak lantaran film tersebut bagian propaganda Orde Baru. Jokowi pun ikut menonton film tersebut bersama mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo di Makorem 061/Suryakancana, Kota Bogor.

Gatot mengatakan pemutaran ulang film tersebut bertujuan untuk mengingatkan peristiwa yang terjadi pada 30 September 1965 silam agar tidak terulang lagi di masa sekarang.

#PKI   #film   #polri