Gaya Hidup Mewah Jaksa Pinangki Dinilai Tak Wajar

Safari
Gaya Hidup Mewah Jaksa Pinangki Dinilai Tak Wajar

Jakarta, HanTer - Pengamat Hukum dari Universitas Nasional (Unas) Dr. Ismail Rumadan mengatakan, pada prinsipnya setiap orang dan siapapun mempunyai hak untuk hidup bergaya mewah atau glamour. Namun, gaya hidup mewah tersebut harus disesuaikan dengan status dan kedudukannya. Sementara untuk aparatur sipil negara (ASN) yang hidup mewah sudah tentu bisa ditakar dengan dan golongannya.

"Orang pasti bertanya berapa sih besarnya gaji seorang Jaksa? tentu masyarakat penasaran dengan kehidupan dan gaya Jaksa pinangki yang tidak sesui dengan pendapatannya," ujar Dr. Ismail Rumadan menanggapi kehidupan Jaksa Pinangki Sirna Malasari, terdakwa dugaan menerima gratifikasi, TPPU, dan pemufakatan jahat, Minggu (27/9/2020).

Dr Ismail mengakui, Jaksa Pinangki memang mempunyai hak untuk hidup bergaya mewah. Namun kehidupan mewahnya harus realistis juga dengan kondisi ekonominya, apalagi dia seorang Jaksa. Tentu masyarakat bisa menakar gaya dan kehidupannya, apakah sesuai dengan penghasilan yang dia peroleh atau tidak. Sehingga wajar saja masyarakat menilai miring terhadap Jaksa Pinangki yang saat jni tengah menjalani sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

"Muncul lagi pertanyaan, darimana pendapatan Pinangki jika saja tidak ada bargaining materi dalam setiap kasus hukum yang dia tangani," ungkapnya.

Dia berharap, penanganan kasus yang menimpa Jaksa Pinangki sebaiknya ditangani oleh KPK. Sehingga prosesnya berjalan independen dan proporsional serta transparan. Karena, penanganan kasus Jaksa Pinangki oleh Kejaksaan Agung hanya akan memunculkan keraguan masyarakat. Karena tidak akan ada jaminan proses berjalan dengan transparan. 

Tidak Wajar

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana Abdul Fickar Hajar menilai, gaya hidup mewah jaksa Pinangki memang tidak wajar. Semestinya, pejabat penyelenggara negara hidup sesuai dengan pendapatan. Gaya hidup Jaksa Pinangki merupakan satu dari sekian banyak jaksa di Indonesia yang wah.

"Kan enggak masuk akal. Dengan pendapatan seorang jaksa punya harta kekayaan yang fantastik," ungkapnya.

Fickar menuturkan, publik pasti bertanya-tanya, dari mana harta kekayaan jaksa Pinangki? Kalau tidak dari "mencuri" dengan memanfaatkan jabatannya. "Ini jelas tidak masuk akal, apalagi mungkin dia tidak ada profesi lain," katanya.

Terkait penanganan kasus Jaksa Pinangki, dikatakan Fickar, merujuk perundang-undangan yang ada, bahwasanya penanganan kasus penegak hukum yang diduga melakukan korupsi adalah lembaga KPK. Pada penanganan kasus Jaksa Pinangki saat ini, nampak ditonjolkan ego sektoral.

Harus Serius

Sementara itu, Anggota Komisi III DPR RI Eva Yuliana menuturkan, masyarakat harus menyerahkan sepenuhnya kasus Jaksa Pinangki kepada lembaga penegak hukum terkait. Pasalnya, saat ini mereka tengah melakukan pendalaman kasus tersebut.

 "Penegak hukum yang menangani kasus Jaksa Pinangki harus serius, transparan dan akuntabel menangani kasus ini. Karena, masyarakat telah memberikan kepercayaan penuh," ungkapnya.

Ia mengapresiasi setiap langkah hukum dari jaksa yang telah diaksesitensi oleh lembaga KPK. Pada kasus Jaksa Pinangki ini, menurutnya, hanya oknum yang melakukan tindakan indisipliner berupa pelanggaran pada tindakan hukum. Namun, pelanggaran tersebut kini telah ditangani oleh penegak hukum.

"Saya melihat ini bukan suatu kegagalan lembaga kejaksaan, tapi hanya oknum yang melanggar hukum. Dan tentu harus menjadi evaluasi bagi Kejagung," katanya.